BERITA TERKINI
OSLO, DDTCNews – Dalam pertemuan rapat otoritas pajak sedunia yang diselenggarakan oleh Forum on Tax Administration (FTA) Oslo Plenary Meeting ke-11 pada 27-29 September 2017 lalu, pembahasan seputar program reformasi administrasi perpajakan menjadi salah satu agenda yang paling menarik perhatian peserta dalam acara tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak John Hutagaol yang menjadi perwakilan delegasi Indonesia dalam acara FTA ke-11 itu. Dalam forum ini, acara dibagi ke dalam tiga sesi, di mana pada masing-masing sesi akan ada para panelis yang memberikan pemaparan seputar pajak.
Sesi pertama membahas mengenai perkembangan terkini dalam administrasi perpajakan. Dalam sesi tersebut diisi oleh beberapa panelis yang yang memaparkan presentasinya mulai dari Wan Jun (Tax Commissioner SAT China), kemudian dilanjutkan dengan breakout session yang dipandu oleh Bob Hamilton (Deputy Chair FTA) dan Chris Jordan (Deputy Chair FTA).
Sesi berikutnya, dilanjutkan oleh Jorge Rachid (Secretary the Federal Revenue of Brazil) yang memaparkan mengenai perkembangan program Receita untuk mendorong kepatuhan. Kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Hasmukh Adhia (Revenue Secretary MoF India) tentang perkembangan terkini rezim pajak di India, dan terakhir paparan disampaikan oleh Fernando Barraza (Commissioner SII Chile) mengenai e-filling PPN.
Sesi terkahir diisi oleh para panelis antara lain Tom Moyane (Commissioner SARS Afrika Selatan) yang membahas mengenai the Cash Economy, John Hutagaol (Direktur Perpajakan Internasional) yang memaparkan tentang reformasi perpajakan, perkembangan dan tantangannya dan terakhir paparan dari Daniil Egorov (Deputy Commissioner Federal Tax Service Rusia) mengenai digitalisasi PPN.
Dalam presentasinya, John Hutagaol menjelaskan bahwa globalisasi ekonomi dan perkembangan informasi teknologi dan komunikasi serta penerapan 3 pilar perpajakan internasional merupakan lokomotof penggerak utama reformasi perpajakan global.
“Hampir semua anggota negara/jurisdiksi dari FTA termasuk Indonesia melakukan pembenahan administrasi perpajakan dan penyempurnaan kebijakan perpajakannya untuk merespons perkembangan landscape perpajakan internasional saat ini,” pungkasnya.
