BERITA TERKINI
BANJARMASIN, DDTCNews – Presiden RI Joko Widodo menegaskan Pemerintah Pusat maupun Daerah harus semakin berhati-hati dalam mengelola keuangan negara. Pasalnya, uang negara yang sebagian besar terkumpul dari pembayaran pajak merupakan uang seluruh rakyat Indonesia.
Jokowi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menindak secara tegas para pejabat pemerintah yang nakal dalam mengelola keuangan negara. Sebelumnya, KPK telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada Kepala Daerah dan Anggota DPRD Kalimantan Selatan.
"Jika sudah ada bukti yang kuat serta berlakunya hukum, maka pelaku harus ditangkap dan diproses sesuai hukum. APBN dan APBD itu hasil uang rakyat, seluruh pemerintah harus berhati-hati dalam pengelolaannya," ujarnya di Banjarmasin, Jumat (15/9).
KPK telah melakukan OTT terhadap Bupati Batubara Sumatra Utara Arya Zulkarnain karena menerima gratifikasi, serta Ketua DPRD Kalimantan Selatan Iwan Rusmali terkait dengan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
KPK juga melakukan OTT terhadap Wali Kota Tegal Siti Masitha, dan Bupati Pamekasan Ahmad Syafii yang keduanya terkait dengan gratifikasi dari pihak ketiga.
Di samping itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun menyatakan Kementerian atau Lembaga (K/L) harus bisa merinci keuangannya dari segi efisiensi, sehingga berjalannya program dalam APBN dan APBD bisa lebih lancar. Pengalokasian anggaran pun harus dilakukan secara waspada, khususnya dari Tipikor.
"Jika suatu pekerjaan yang hanya membutuhkan anggaran Rp100 maka jangan meminta anggaran Rp150. Banyak sekali yang sengaja anggarannya diperbesar. Berbagai macam cara yang memalukan institusi dilakukan untuk melakukan Tipikor, hingga berakhir OTT oleh KPK," tutur Sri Mulyani.
Mantan Direktur Bank Dunia itu pun berharap Pimpinan K/L hingga Pemda bisa menjaga institusinya dari Tipikor. Tata kelola negara harus tetap bersih dan baik, serta memerangi Tipikor yang sangat dimungkinkan terjadi.
Sri Mulyani meminta seluruh pemerintah untuk tetap waspada terhadap berbagai modus Tipikor. "Ada korupsi yang bersifat konflik kepentingan dengan banyak proyek yang juga banyak titipannya, bahkan hingga berani merampok negara,” ucap perempuan yang akrab disapa Ani.
