BERITA TERKINI
Ilustrasi.
RIGA, DDTCNews - Parlemen Latvia menolak rancangan aturan yang akan memberikan diskon tarif pajak pertambahan nilai (PPN) atas tagihan listrik masyarakat.
Usulan diskon PPN tersebut diajukan oleh dua kelompok oposisi pemerintah yaitu Union of Greens dan Farmers. Proposal insentif PPN berupa tarif PPN khusus tagihan listrik sebesar 5% yang berlaku pada 2022.
"Sudah ada beberapa mekanisme dukungan untuk membantu penduduk dan pelaku usaha yang terdampak pandemi," kata Sekretaris Parlemen Ilze Indriksone dikutip pada Selasa (21/12/2021).
Dia menegaskan parlemen tidak akan menempuh relaksasi pajak untuk mengatasi kenaikan harga listrik kepada konsumen. Menurutnya, kebijakan fiskal untuk menekan kenaikan harga dilakukan melalui skema subsidi biaya listrik.
Indriksone menuturkan parlemen sudah mencapai kesepakatan dengan Kementerian Keuangan untuk memberikan subsidi atas komponen biaya listrik. Selama ini, lanjutnya, komponen biaya tersebut ditanggung konsumen.
Sementara itu, Menteri Keuangan Jānis Reirs menyampaikan skema subsidi tagihan listrik membuat pemerintah menanggung 65% dari seluruh komponen biaya. Setiap rumah tangga akan mendapatkan manfaat senilai €20 yang mulai berlaku pada musim dingin 2021.
"Ada juga peningkatan dukungan keuangan untuk penduduk yang termasuk dalam kategori konsumen yang dilindungi seperti manula," tuturnya.
Menkeu menambahkan proposal kebijakan dukungan baru juga tengah disiapkan koalisi pemerintah. Pengembangan subsidi biaya listrik menargetkan pada pelaku usaha yang masih terdampak pandemi Covid-19.
"Dukungan ini akan berdampak positif bagi dunia usaha," ujarnya seperti dilansir bnn-news.com. (rig)
