THAILAND

Biaya Vaksin Karyawan Diusulkan Jadi Pengurang Pajak Perusahaan

Dian Kurniati
Kamis, 05 Agustus 2021 | 14.00 WIB
Biaya Vaksin Karyawan Diusulkan Jadi Pengurang Pajak Perusahaan

Petugas kesehatan masyarakat membawa tes swab penyakit virus korona (COVID-19) kepada warga yang tinggal di daerah terpencil, di tengah naiknya jumlah infeksi penyakit virus korona, di Samut Prakan, dekat Bangkok, Thailand, Senin (19/7/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Soe Zeya Tun/hp/cfo

BANGKOK, DDTCNews - Mantan Wakil Sekjen Perdana Menteri Thailand Kobsak Pootrakool mengusulkan adanya insentif pajak untuk mendorong pelaku usaha untuk memberikan karyawannya vaksin Covid-19.

Kobsak menilai pemerintah bisa menjadikan biaya penyediaan vaksin Covid-19 kepada karyawan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Menurutnya, insentif tersebut akan efektif mempercepat vaksinasi di Thailand.

"Jika bisnis ini dapat beroperasi setelah pegawai divaksinasi Covid-19, mereka akan berkontribusi lebih besar dalam memulihkan perekonomian negara," katanya, dikutip pada Kamis (5/8/2021).

Kobsak menuturkan pelaku usaha membutuhkan biaya besar untuk memberikan vaksinasi kepada pegawainya. Biaya itu akan terasa memberatkan karena kebanyakan sektor mengalami tekanan berat akibat pandemi.

Rata-rata biaya impor vaksin Covid-19 di Thailand senilai 2.000 baht atau Rp865.000 per karyawan. Pada sektor usaha dengan banyak pegawai seperti di lokasi konstruksi, jumlahnya bisa mencapai 1.000 orang sehingga dana yang dibutuhkan sekitar 2 juta baht atau Rp865 juta.

Selain itu, sektor usaha lain yang juga memiliki banyak pegawai misalnya usaha manufaktur dan pusat perbelanjaan. Jika mendapat insentif pajak, ia meyakini pengusaha akan segera memberikan vaksin Covid-19 kepada pegawainya.

Jika itu diterapkan, lanjut Kobsak, pemerintah dapat lebih fokus pada vaksinasi untuk kelompok yang lebih rentan. Menurutnya, kecepatan vaksinasi akan berdampak besar dalam penanganan pandemi di Thailand.

"Saat ini gelombang penularan covid di Thailand masih parah sehingga pemerintah perlu membuat tindakan cepat untuk menanganinya," ujarnya seperti dilansir bangkokpost.com.

Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha sebelumnya berjanji menghapus semua hambatan dalam proses impor vaksin Covid-19. Kemudahan impor juga diberikan kepada perusahaan yang ingin memvaksin pegawainya secara mandiri. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.