BERITA TERKINI
Ilustrasi.
MANILA, DDTCNews - Menteri Keuangan Filipina Ralph Recto berkomitmen untuk menyelesaikan program reformasi perpajakan yang masih tertunda seusai dilantik oleh Presiden Marcos.
Recto mengatakan kebijakan pajak yang diambil nantinya diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif. Melalui reformasi, penerimaan perpajakan akan meningkat sehingga negara juga memiliki kemampuan untuk mendorong aktivitas ekonomi.
"Saya sepakat kita membutuhkan anggaran untuk membiayai pertumbuhan dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, serta membangun sistem perpajakan yang lebih adil dan cepat," katanya, dikutip pada Senin (15/1/2024).
Recto menuturkan pandemi menyebabkan tekanan besar pada APBN karena menggerus penerimaan perpajakan. Ketika pandemi tertangani, pemerintah masih memiliki pekerjaan untuk menyehatkan kembali APBN sehingga dapat lebih berkelanjutan.
Dia menjelaskan reformasi perpajakan menjadi solusi yang tepat untuk memperbesar ruang fiskal. Selain menyediakan anggaran pembangunan yang memadai, reformasi pajak juga akan menurunkan defisit APBN dan ketergantungan pada utang.
Meski belum menyampaikan rencana spesifiknya, Recto berkomitmen meningkatkan untuk ketahanan perekonomian negara dengan menerapkan disiplin fiskal dan pengelolaan utang yang prudent.
Sementara itu, Ketua Komite Keuangan DPR Joey Salceda menilai menteri keuangan yang baru harus memberikan prioritas beberapa agenda kebijakan perpajakan yang paling mendesak. Misal, mengenai pemberlakuan PPN pada layanan digital.
Kemudian, lanjutnya, menteri keuangan juga perlu membuat kebijakan perpajakan yang adil di tengah melonjaknya aktivitas perdagangan online.
"Kita perlu melakukan reformasi seperti mempertimbangkan kembali de minimis untuk impor, mewajibkan platform e-commerce memastikan kepatuhan pajak para penjualnya, serta menciptakan mekanisme yang tepat untuk transaksi cash-on-delivery," ujarnya seperti dilansir philstar.com. (rig)
