HANOI, DDTCNews – Kementerian Keuangan Vietnam mengusulkan untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 12% pada 2019. Ini sebagai upaya untuk mengurangi utang publik dengan cara mendongkrak penerimaan pajak.
Direktur Departemen Kebijakan Kementerian Keuangan Vietnam Phạm Đình Thi mengatakan draf amandemen Undang-Undang tentang PPN, Pajak Konsumsi Khusus, Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi telah masuk dalam pembahasan parlemen.
“Amandemen Undang-Undang tersebut diperlukan untuk mengatasi kesulitan yang harus dihadapi oleh perusahaan dan individu yang membayar pajak, dan memastikan kerangka hukum yang koheren,” tuturnya dalam konferensi yang dilakukan, Selasa (15/8).
Đình Thi memaparkan bahwa dibawah amandemen Undang-Undang PPN, akan ada beberapa barang dan jasa yang mendapatkan tarif preferensial sebesar 5%. Kemudian, diusulkan kenaikan tarif dari 10% menjadi 12% mulai tahun 2019 dan dinaikan kembali dari 12% menjadi 14% mulai tahun 2021.
Perubahan lainnya yaitu pengurangan PPN untuk pembayaran non tunai dengan menggunakan faktur tidak dapat diterapkan untuk pembelian yang kurang dari VNĐ10 juta atau Rp5,8 juta . Adapun saat ini aturan yang berlaku adalah untuk pembelian yang kurang dari VNĐ20 juta atau Rp11,7 juta.
Sementara itu, dalam amandemen Undang-Undang Pajak Konsumsi Khusus (Special Consumption Tax/SCT) akan memasukkan daftar minuman ringan ke dalam daftar barang dan jasa yang dikenakan PPN sebesar 10% dan akan mulai dipungut pada 2019.
SCT pada produk tembakau akan meningkat dari 70% menjadi 75% pada 2019. Selain itu, SCT sebesar VNĐ1.000 per bungkus denga nisi 20 batang rokok dan VNĐ1.500 per cerutu akan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020.
Perubahan lainnya seperti dilansir dalam vietnamnews.vn, juga akan dipertimbangkan untuk memfasilitasi bisnis domestik dan mendorong investasi dalam memproduksi barang dengan nilai tambah tinggi, di industri pendukung dan layanan berkualitas tinggi.
Penyesuaian pajak juga akan berusaha memfasilitasi bantuan untuk daerah terpencil dengan kondisi sosial ekonomi yang buruk. (Amu)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.