BERITA TERKINI
Bukan 01, Kode Faktur Pajak untuk Transaksi Dalam Negeri Kini Pakai 04
Ada Opsen Pajak Kendaraan, Pemda Punya Ruang Danai Program Prioritas
Apindo Usul Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Dinaikkan
DJBC Sebut de Minimis Barang Bawaan di Indonesia Termasuk Tertinggi
DPR Minta DJP Hitung Nilai Sanksi yang Dihapus Akibat Kendala Coretax
Kerek Tax Ratio ke 18%, Thailand Siapkan Reformasi Pajak Besar-besaran
Ada Buku Panduan Coretax Portal Lembaga Keuangan, Unduh di Sini
Simak! Kriteria Subjek Pajak Luar Negeri untuk Orang Pribadi dan Badan
Ternyata Tak Semua Papan Reklame Kena Pajak Daerah, Ada Aturan Ukuran?
Nunggak Pajak Kendaraan Lebih dari 2 Tahun, WP Bisa Gunakan Pemutihan
Bukan 01, Kode Faktur Pajak untuk Transaksi Dalam Negeri Kini Pakai 04
Ada Opsen Pajak Kendaraan, Pemda Punya Ruang Danai Program Prioritas
Apindo Usul Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Dinaikkan
DJBC Sebut de Minimis Barang Bawaan di Indonesia Termasuk Tertinggi
DPR Minta DJP Hitung Nilai Sanksi yang Dihapus Akibat Kendala Coretax
Kerek Tax Ratio ke 18%, Thailand Siapkan Reformasi Pajak Besar-besaran
Ada Buku Panduan Coretax Portal Lembaga Keuangan, Unduh di Sini
Simak! Kriteria Subjek Pajak Luar Negeri untuk Orang Pribadi dan Badan
Ternyata Tak Semua Papan Reklame Kena Pajak Daerah, Ada Aturan Ukuran?
Nunggak Pajak Kendaraan Lebih dari 2 Tahun, WP Bisa Gunakan Pemutihan
DDTC Logo
INFOGRAFIS PAJAK

Tahapan Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU)

Redaksi DDTCNews
Minggu, 15 Desember 2024 | 11.00 WIB
Tahapan Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU)
Editor : Ringkang Gumiwang
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Tag Terkait:
infografis pajak infografis pajak PMK 172/2023 hubungan istimewa transaksi PKKU
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.