Ikuti UU HKPD, Pemkab Batang Mulai Bahas Perda tentang Pajak Daerah

BATANG, DDTCNews - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang, Jawa Tengah bersama DPRD Kabupaten Batang memulai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Raperda PDRD dirancang guna memenuhi ketentuan perpajakan daerah yang diperbarui melalui UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

"Pemda perlu menetapkan perda tentang pajak dan retribusi sebagai dasar pemungutan PDRD dalam 1 perda," ujar Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Ari Yudianto dalam rapat paripurna, dikutip Senin (7/11/2022).

Jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemkab Batang bakal turun dari 16 jenis pajak menjadi 14 jenis pajak. Pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak penerangan jalan, dan pajak hiburan akan diintegrasikan menjadi pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

Meski demikian, Raperda PDRD turut mengatur pula tentang 3 jenis pajak baru yakni opsen pajak kendaraan bermotor (PKB), opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).

Adapun jenis retribusi dikurangi dari 32 jenis menjadi tinggal 18 jenis saja. Beberapa jenis retribusi yang dihapuskan contohnya adalah retribusi terminal, retribusi tera ulang, retribusi menara telekomunikasi, dan retribusi izin trayek.

Secara umum, Raperda PDRD bakal memuat tentang jenis pajak dan retribusi, subjek dan wajib pajak, subjek dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, dan tarif pajak dan retribusi.

Selain muatan-muatan di atas, ketentuan PDRD akan diatur lebih lanjut melalui peraturan bupati. Aturan turunan akan dirancang sejalan dengan PP yang memerinci UU HKPD.

"Kami sampaikan terima kasih dan menyambut baik dengan telah tersusunnya Raperda PDRD ini, semoga nantinya dapat kita bahas dan disepakati bersama sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku," ujar Ketua DPRD Batang Maulana Yusup seperti dilansir radarpekalongan.co.id. (sap)