BERITA TERKINI
BANYUWANGI, DDTCNews – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi memiliki strategi baru dalam mendeteksi wajib pajak yang patuh. Mereka yang ketahuan lalai akan diberi sanksi tegas dari Pemkab, salah satu sanksinya yaitu penutupan usaha yang dimiliki wajib pajak.
Kabid Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Dwi Marhen Yono mengatakan Pemkab telah memasang perangkat tax monitor dan e-ticketing untuk mengetahui dan memilah wajib pajak patuh dengan yang lalai, sehingga bisa menerapkan sanksi terhadap wajib pajak terkait.
Berdasarkan penghitungannya, pemasangan berbagai perangkat itu baru membuahkan 10% wajib pajak yang tercatat patuh pajak, 20% wajib pajak masih dalam tahap transisi, sedangkan 7% penggunanya enggan menggunakan perangkat tersebut.
“Kami akan memperingatkan wajib pajak yang belum memanfaatkan perangkat itu. Sesuai kebijakan, kami beri peringatan 7 hari yang terdiri dari 3 hari peringatan pertama, 3 hari ke depannya akan kami tutup usahanya,” katanya di Banyuwangi, Kamis (19/7).
Pemasangan tax monitor dilakukan di warung makan, restoran, café dan tempat hiburan baru mencapai 200 unit, masih ada 700 unit yang belum terpasang. Pemasangan alat ini diprioritaskan pada sektor usaha yang berada di wilayah perkotaan terlebih dulu.
Kabarnya, pemasangan alat ini dimulai sejak 21 Juni lalu hingga akhir Juli 2018. Namun pemasangan tax monitor akan tetap dilakukan hingga 900 perangkat terpasang seluruhnya di sejumlah sektor yang telah ditarget, termasuk di wilayah pedesaan di Banyuwangi.
Sementara itu, Pemkab juga memasang e-ticketing yang mengeluarkan struk pembayaran dan secara otomatis memungut pajak 10% bagi konsumen. Alat ini pun akan dipasang di seluruh tempat wisata Banyuwangi.
“Pemasangan e-ticketing baru mencapai 55%, tentu kami ingin pemasangannya sudah 100%. Pemasangan ini agar data kunjungan bisa diketahui saat itu pula,” katanya dilansir beritajatim.com.
Pemkab Banyuwangi berharap pemasangan kedua perangkat itu bisa meningkatkan pendapatan pajak yang bisa dimanfaatkan untuk membangun daerah dan pelayanan publik. Terlebih, wajib pajak juga dipermudah dalam pembayaran pajak daerah. (Amu)
