BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggandeng pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengintegrasian data maupun informasi dalam hal Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful mengatakan melalui pengintegrasian data ini diharapkan mampu memberantas tindak pidana korupsi dan dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dari sumber pajak.
“Kami telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan pihak KPK soal pajak dan retribusi daerah. Data yang ada di Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta bisa diakses dan diawasi langsung oleh KPK,” tuturnya, Senin (25/9).
Data dan informasi terkait PKB yang bisa diakses meliputi NIK wajib pajak; nama wajib pajak; alamat, kelurahan, kecamatan dan kota; tahun pajak terakhir; tahun pembuatan kendaraan; merek kendaraan; tipe kendaraan; warna kendaraan; nomor rangka kendaraan; serta nomor mesin kendaraan.
Adapun terkait PBB-P2, lanjut Djarot, meliputi NIK wajib pajak; nama wajib pajak; tanggal lahir wajib pajak; alamat, kelurahan, kecamatan dan kota; luas tanah; dan luas bangunan.
Sebelumnya, Pemprov DKI dan KPK telah memberi perhatian khusus terhadap 13 jenis penerimaan pajak, antara lain parkir, restoran, hotel, air tanah, PBB, dan rokok. KPK akan mendorong DKI Jakarta agar dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya.
Sementara dilansir dalam beritajakarta.id, Wakil Ketua KPK Thony Saut Situmorang berharap agar KPK dan Pemprov DKI Jakarta dapat memperluas kerja sama tidak hanya dalam bidang perpajakan tapi juga dalam bidang lainnya.
“Saya sangat berharap informasi atau data lainya di DKI bisa diintegrasikan secara intensif. Sehingga, dapat memberikan manfaat bukan hanya bagi Pemprov DKI Jakarta, tapi juga untuk KPK dan warga Jakarta,” tandasnya.
