Berita
Minggu, 20 September 2020 | 16:01 WIB
KINERJA KEMENTERIAN KEUANGAN
Minggu, 20 September 2020 | 14:01 WIB
PROVINSI BANTEN
Minggu, 20 September 2020 | 13:01 WIB
SEMINAR ADB
Review
Minggu, 20 September 2020 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL BEA CUKAI SULBAGSEL PARJIYA:
Rabu, 16 September 2020 | 14:21 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 15 September 2020 | 11:02 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 15 September 2020 | 09:01 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 18 September 2020 | 18:16 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 18 September 2020 | 17:07 WIB
ABDURRAHMAN WAHID:
Jum'at, 18 September 2020 | 16:51 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 18 September 2020 | 09:36 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Data & alat
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 16 September 2020 | 15:58 WIB
STATISTIK STIMULUS FISKAL
Rabu, 16 September 2020 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 16 SEPTEMBER-22 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 11 September 2020 | 16:37 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Komunitas
Sabtu, 19 September 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Kamis, 17 September 2020 | 09:53 WIB
Universitas Kristen Krida Wacana
Rabu, 16 September 2020 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
Rabu, 16 September 2020 | 13:35 WIB
DDTC PODTAX
Reportase

Belum Kelar Bahas Pajak Digital OECD, PBB Malah Ajukan Proposal Baru

A+
A-
0
A+
A-
0
Belum Kelar Bahas Pajak Digital OECD, PBB Malah Ajukan Proposal Baru

Ilustrasi. (DDTCNews)

NEW YORK, DDTCNews—Anggota Komite Pajak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atau United Nations (UN) Tax Committee dari negara-negara berkembang mengajukan proposal baru soal pemajakan ekonomi digital.

Proposal dari UN Tax Committee tersebut memiliki sejumlah perbedaan dengan proposal Pillar 1: Unified Approach yang diusung oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Draf proposal pemajakan ekonomi digital dari beberapa negara anggota UN Tax Committee tersebut bakal dibahas dalam rapat UN Tax Committee yang diselenggarakan pada Oktober dan November 2020.

Baca Juga: Asyik, Pemutihan Pajak PBB Diperpanjang Sampai Akhir Tahun

“Proposal perlakuan pajak atas ekonomi digital yang diusung ini juga mencantumkan usulan revisi UN Model Tax Convention dengan menambahkan satu pasal baru yaitu pasal 12B," sebut Tax Notes International dalam pemberitaannya, Selasa (11/8/2020).

Meski demikian, proposal pemajakan ekonomi digital dari negara-negara anggota UN Tax Committee ini masih berada dalam fase awal dan berpotensi untuk direvisi ketika proposal tersebut dibahas.

Lebih lanjut, proposal dari UN Tax Committee ini mendorong hak pemajakan bagi yurisdiksi pasar atas penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan layanan digital otomatis. Proposal itu sama seperti Pillar 1 dan draf blueprint OECD.

Baca Juga: Soal Pajak Digital, Pemerintah Bakal Terbitkan 4 Aturan Turunan UU

Bedanya, proposal yang diusung oleh UN Tax Committee ini mendorong pengenaan pajak berdasarkan penghasilan bruto, bukan penghasilan neto sebagaimana yang diusung oleh OECD dalam Pillar 1.

Hal ini juga dikarenakan negara berkembang memiliki kemampuan administrasi pajak yang terbatas sehingga diperlukan mekanisme pajak yang sederhana untuk memungut pajak dari penghasilan yang diperoleh dari jasa digital yang diberikan oleh subjek nonresiden.

Mekanisme pengenaan pajak yang diusulkan adalah dalam bentuk withholding tax. Artinya, yurisdiksi pasar bakal memiliki hak pemajakan atas sebagian penghasilan yang persentasenya disepakati secara bilateral bersama dengan yurisdiksi domisili.

Baca Juga: Menangkan Sengketa Pajak, Duit Apple Rp244 Triliun Siap Dikembalikan

“Metode ini akan memudahkan korporasi digital multinasional yang menyediakan jasa digital untuk mematuhi ketentuan pajak yang ditetapkan di yurisdiksi pasar,” bunyi proposal tersebut.

Dengan metode tersebut, korporasi tidak perlu menghitung keuntungan bersih ataupun melaporkan surat pemberitahuan (SPT), kecuali korporasi tersebut memang ingin dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto. (rig)

Baca Juga: Pelaku Usaha Ritel Desak Pemerintah Tak Ubah Kebijakan Tax Refund
Topik : pajak digital, proposal OECD, PBB, UN Tax Committee, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 14 September 2020 | 15:49 WIB
BELGIA
Senin, 14 September 2020 | 14:51 WIB
PAJAK DAERAH (16)
Senin, 14 September 2020 | 14:24 WIB
KOTA KENDARI
Senin, 14 September 2020 | 12:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
berita pilihan
Minggu, 20 September 2020 | 16:01 WIB
KINERJA KEMENTERIAN KEUANGAN
Minggu, 20 September 2020 | 14:01 WIB
PROVINSI BANTEN
Minggu, 20 September 2020 | 13:01 WIB
SEMINAR ADB
Minggu, 20 September 2020 | 12:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Minggu, 20 September 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 20 September 2020 | 10:01 WIB
KINERJA DITJEN PAJAK
Minggu, 20 September 2020 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL BEA CUKAI SULBAGSEL PARJIYA:
Minggu, 20 September 2020 | 08:01 WIB
KABUPATEN KARANGANYAR
Minggu, 20 September 2020 | 07:01 WIB
INSENTIF PAJAK