Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 15:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Belum Kelar Bahas Pajak Digital OECD, PBB Malah Ajukan Proposal Baru

A+
A-
0
A+
A-
0
Belum Kelar Bahas Pajak Digital OECD, PBB Malah Ajukan Proposal Baru

Ilustrasi. (DDTCNews)

NEW YORK, DDTCNews—Anggota Komite Pajak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atau United Nations (UN) Tax Committee dari negara-negara berkembang mengajukan proposal baru soal pemajakan ekonomi digital.

Proposal dari UN Tax Committee tersebut memiliki sejumlah perbedaan dengan proposal Pillar 1: Unified Approach yang diusung oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Draf proposal pemajakan ekonomi digital dari beberapa negara anggota UN Tax Committee tersebut bakal dibahas dalam rapat UN Tax Committee yang diselenggarakan pada Oktober dan November 2020.

Baca Juga: Belanja Online Barang Impor Melonjak, Aturan Kepabeanan Bakal Direvisi

“Proposal perlakuan pajak atas ekonomi digital yang diusung ini juga mencantumkan usulan revisi UN Model Tax Convention dengan menambahkan satu pasal baru yaitu pasal 12B," sebut Tax Notes International dalam pemberitaannya, Selasa (11/8/2020).

Meski demikian, proposal pemajakan ekonomi digital dari negara-negara anggota UN Tax Committee ini masih berada dalam fase awal dan berpotensi untuk direvisi ketika proposal tersebut dibahas.

Lebih lanjut, proposal dari UN Tax Committee ini mendorong hak pemajakan bagi yurisdiksi pasar atas penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan layanan digital otomatis. Proposal itu sama seperti Pillar 1 dan draf blueprint OECD.

Baca Juga: Eks Menkeu Nasihati Otoritas: Tak Perlu Tambah Pajak Berbasis Konsumsi

Bedanya, proposal yang diusung oleh UN Tax Committee ini mendorong pengenaan pajak berdasarkan penghasilan bruto, bukan penghasilan neto sebagaimana yang diusung oleh OECD dalam Pillar 1.

Hal ini juga dikarenakan negara berkembang memiliki kemampuan administrasi pajak yang terbatas sehingga diperlukan mekanisme pajak yang sederhana untuk memungut pajak dari penghasilan yang diperoleh dari jasa digital yang diberikan oleh subjek nonresiden.

Mekanisme pengenaan pajak yang diusulkan adalah dalam bentuk withholding tax. Artinya, yurisdiksi pasar bakal memiliki hak pemajakan atas sebagian penghasilan yang persentasenya disepakati secara bilateral bersama dengan yurisdiksi domisili.

Baca Juga: Daftar 10 Negara Tujuan Investasi UKM Terfavorit di Eropa, Apa Saja?

“Metode ini akan memudahkan korporasi digital multinasional yang menyediakan jasa digital untuk mematuhi ketentuan pajak yang ditetapkan di yurisdiksi pasar,” bunyi proposal tersebut.

Dengan metode tersebut, korporasi tidak perlu menghitung keuntungan bersih ataupun melaporkan surat pemberitahuan (SPT), kecuali korporasi tersebut memang ingin dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto. (rig)

Baca Juga: Percepat Pemulihan Ekonomi, UU Penanaman Modal Asing Resmi Disahkan
Topik : pajak digital, proposal OECD, PBB, UN Tax Committee, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 06 Desember 2021 | 13:00 WIB
BANGLADESH

Otoritas Pajak Minta Harga di Label Produk Sudah Termasuk PPN

Senin, 06 Desember 2021 | 12:30 WIB
ALBANIA

Berlaku Mulai Juli 2022, Ketentuan Penghasilan Kena Pajak Direvisi

Senin, 06 Desember 2021 | 12:00 WIB
ARAB SAUDI

Mulai Desember 2021, PKP Wajib Terbitkan Faktur Pajak Digital

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Turunkan Tarif Maksimal Pajak Hiburan, Begini Detailnya

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:43 WIB
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya