Review
Rabu, 21 April 2021 | 15:36 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 09:49 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 11:54 WIB
ANALISIS PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 09:24 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 April 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 21 APRIL - 27 APRIL 2021
Kamis, 15 April 2021 | 15:25 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 14 April 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 14 APRIL - 20 APRIL 2021
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Reportase
Perpajakan.id

Beleid Baru! Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kemenkeu Direvisi

A+
A-
0
A+
A-
0
Beleid Baru! Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kemenkeu Direvisi

Gedung Kementerian Keuangan. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews—Kementerian Keuangan menerbitkan ketentuan baru mengenai pedoman penyusunan proses bisnis, pengambilan keputusan, dan standar operasional prosedur (SOP) di lingkungan kementerian.

Ketentuan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 128/2020 yang mengubah PMK No. 131/2015. Dalam PMK 128/2020, unit teknis pelaksana SOP saat ini diperbolehkan untuk turut menyusun SOP.

Dalam bagian pertimbangan, aturan baru diterbitkan untuk menampung dinamika kebutuhan organisasi Kementerian Keuangan serta sebagai upaya untuk menyederhanakan proses bisnis di lingkungan kementerian.

Baca Juga: Ganggu Investasi, Negara Ini Tolak Proposal Pajak Minimum Global

"Penyusunan SOP pada masing-masing unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan oleh ... unit teknis pelaksana SOP," bunyi Pasal 13 ayat 1 PMK No. 128/2020, dikutip Kamis (24/9/2020).

Pada ketentuan sebelumnya, SOP pada semua unit organisasi pada Kementerian Keuangan dikoordinasikan dan/atau disusun oleh unit yang memiliki tugas dan fungsi bidang organisasi dan tata laksana dan/atau transformasi proses bisnis.

Meski begitu, SOP yang disusun oleh unit teknis pelaksana harus ditelaah dahulu oleh unit pembinaan organisasi, proses bisnis, standar prosedur, dan/atau tata laksana sebelum konsep SOP yang baru tersebut ditetapkan.

Baca Juga: Perjalanan Sebelum dan Sesudah Masa Peniadaan Mudik Lebaran Diperketat

Penyusunan SOP baik oleh unit pembinaan organisasi, proses bisnis, standar prosedur, dan/atau tata laksana ataupun oleh unit teknis pelaksana SOP harus disusun melalui pembinaan konsultasi dan bimbingan teknis dari Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Ketentuan mengenai konsultasi dan bimbingan teknis penyusunan SOP bersama Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan masih akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

PMK No. 128/2020 juga memerinci pelaksanaan monitoring dan evaluasi SOP dalam aspek administratif. Aspek administratif yang dimonitor antara lain dasar hukum SOP, tugas dan fungsi unit pelaksana SOP, kesesuaian SOP dengan proses bisnis, dan keabsahan penetapan SOP. Pada ketentuan sebelumnya, Kementerian Keuangan tidak mengevaluasi keabsahan SOP yang telah ditetapkan. (rig)

Baca Juga: Banjir Protes, Uni Eropa Pastikan Tetap Terapkan Pajak Karbon

Topik : pmk 128/2020, kementerian keuangan, menteri keuangan sri mulyani indrawati, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 20 April 2021 | 15:03 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 20 April 2021 | 14:36 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 14:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Selasa, 20 April 2021 | 11:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Kamis, 22 April 2021 | 17:00 WIB
KINERJA FISKAL
Kamis, 22 April 2021 | 16:47 WIB
KINERJA APBD
Kamis, 22 April 2021 | 16:45 WIB
KABUPATEN BEKASI
Kamis, 22 April 2021 | 16:25 WIB
INSENTIF PPnBM
Kamis, 22 April 2021 | 16:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 22 April 2021 | 16:05 WIB
KINERJA FISKAL
Kamis, 22 April 2021 | 15:52 WIB
KINERJA FISKAL
Kamis, 22 April 2021 | 15:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 22 April 2021 | 15:17 WIB
KINERJA FISKAL