RAPBN 2021 DAN NOTA KEUANGAN

Belanja Pemerintah Bakal Direm Mulai Tahun Depan, Ini Kata Sri Mulyani

Redaksi DDTCNews | Selasa, 17 Agustus 2021 | 12:00 WIB
Belanja Pemerintah Bakal Direm Mulai Tahun Depan, Ini Kata Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Nota Keuangan & RAPBN 2022, Senin (16/8/2021).

JAKARTA, DDTCNews - Guna mendukung agenda konsolidasi fiskal, pemerintah berencana mengerem nilai alokasi belanja pemerintah mulai tahun depan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pagu belanja dalam postur RAPBN 2022 mencapai Rp2.708,7 triliun. Penetapan pagu tersebut hanya naik 0,4% dibandingkan dengan proyeksi APBN 2021 senilai Rp2.697,2 triliun.

"Belanja steady dengan naik 0,4% dari outlook tahun ini. Pemerintah mencoba lebih teliti melihat komposisi belanja," katanya dalam konferensi pers Nota Keuangan & RAPBN 2022, dikutip pada Selasa (17/8/2021).

Baca Juga:
Gaji Anggota Firma atau CV Tak Bisa Dibiayakan, Harus Dikoreksi Fiskal

Menteri keuangan menyampaikan alokasi belanja pada tahun depan akan tetap fokus pada sektor kesehatan dan penanganan pandemi Covid-19. Dia juga menekankan upaya konsolidasi fiskal juga berlaku pada semua komponen belanja dalam RAPBN 2022.

Dia menyebutkan pagu belanja pemerintah pusat pada tahun depan ditetapkan sejumlah Rp1.938,3 triliun. Selanjutnya, alokasi transfer ke daerah dan dana desa pada tahun depan ditetapkan senilai Rp770,4 triliun.

Upaya konsolidasi fiskal juga terlihat dari keseimbangan primer yang ditetapkan sejumlah Rp462,1 triliun. Angka tersebut lebih rendah dari proyeksi keseimbangan primer tahun ini senilai Rp595,2 triliun.

Baca Juga:
Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Begitu juga dengan defisit anggaran yang ditekan hingga 4,85% dari produk domestik bruto (PDB) atau senilai Rp868,01 triliun. Target defisit anggaran itu lebih kecil dari proyeksi tahun ini senilai Rp961,4 triliun atau 5,82% terhadap PDB.

"Defisit anggaran itu turun sekitar Rp100 triliun dan ini gambarkan upaya konsolidasi tajam untuk 2022," jelas Sri Mulyani. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

17 Agustus 2021 | 14:06 WIB

efisiensi belanja daerah(apbd) sudah seharusnya di awasi secara ketat karena orientasi dprd nya berbeda cenderung asal asalan dan bebagian kuenya

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Sabtu, 20 April 2024 | 17:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Daftar IMEI di Bandara Bisa 24 Jam? Begini Kata Bea Cukai

Sabtu, 20 April 2024 | 16:45 WIB KEPATUHAN PAJAK

Periode SPT Badan Sisa Sepekan, Perusahaan Belum Operasi Tetap Lapor?

Sabtu, 20 April 2024 | 16:30 WIB KEANGGOTAAN FATF

Di FATF, Sri Mulyani Tegaskan Komitmen RI Perangi Kejahatan Keuangan

Sabtu, 20 April 2024 | 16:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Ketidakpastian, Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Sekuat Saat Pandemi

Sabtu, 20 April 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN BEA CUKAI

Apa Beda Segel dan Tanda Pengaman Bea Cukai? Simak Penjelasannya

Sabtu, 20 April 2024 | 12:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Minta Perpanjangan Lapor SPT Tahunan? Ingat Ini Agar Tak Kena Sanksi

Sabtu, 20 April 2024 | 11:30 WIB KABUPATEN BULUNGAN

Sukseskan Program Sertifikat Tanah, Pemkab Beri Diskon BPHTB 50 Persen

Sabtu, 20 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Faktor-Faktor yang Menentukan Postur APBN Indonesia

Sabtu, 20 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jasa Konstruksi Bangunan bagi Korban Bencana Bebas PPN, Ini Aturannya