SELEKSI DK OJK 2017-2022

Begini Syarat Menjadi Dewan Komisioner OJK

Redaksi DDTCNews | Selasa, 17 Januari 2017 | 11:17 WIB
Begini Syarat Menjadi Dewan Komisioner OJK

JAKARTA, DDTCNews – Dalam rangka pemilihan dan penentuan calon anggota Dewan Komisioner (DK) periode berikutnya, Presiden RI Joko Widodo pada 10 Januari 2017 menetapkan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Periode 2017-2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan panitia seleksi (pansel) tersebut berjumlah 9 orang dan keanggotannya terdiri atas unsur Pemerintah, Bank Indonesia, serta masyarakat. Ia sendiri yang memimpin pansel tersebut.

(Baca: Sri Mulyani Pimpin Pansel Dewan Komisioner OJK)

Baca Juga:
Sri Mulyani Beberkan Tantangan Indonesia Naikkan Peringkat Kredit

“Pansel mempunyai tugas utama untuk memilih dan menetapkan calon anggota DK OJK untuk disampaikan kepada Presiden melalui mekanisme seleksi yang transparan, akuntabel, serta melibatkan partisipasi publik,” ujarnya dalam jumpa pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (16/1).

Sesuai dengan mandat yang diberikan, dalam melaksanakan tugasnya pansel dapat melibatkan pimpinan kementerian, Lembaga/Lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau pihak terkait lain yang dipandang perlu.

Syarat Pendaftaran

Baca Juga:
Di Forum IMF, Sri Mulyani: Konsolidasi Fiskal Tak Ganggu Perekonomian

Terhitung mulai Selasa, 17 Januari 2017, pengumuman pembukaan pendaftaran sebagai calon anggota DK OJK periode tahun 2017-2022 dapat diiihat di surat kabar harian KOMPAS edisi Selasa, 17 Januari 2017 atau melalui laman www.seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id/

Pendaftaran ini dibuka untuk mengisi 7 jabatan anggota DK selain anggota ex-officio dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Syarat untuk mendaftar sebagai calon anggota DK adalah sebagai berikut:

  1. Warga negara Indonesia,
  2. Memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik,
  3. Cakap melakukan perbuatan hukum,
  4. Tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit,
  5. Sehat jasmani,
  6. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh Iima) tahun pada saat ditetapkan,
  7. Mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan, dan
  8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih.

Pendaftaran dilakukan secara daring atau online pada laman www.seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id selama 12 hari kena terhitung mulai tanggal 17 Januari 2017. Pendaftaran akan ditutup pada 2 Februari 2017 pukul 24.00 WIB.

Baca Juga:
Di FATF, Sri Mulyani Tegaskan Komitmen RI Perangi Kejahatan Keuangan

Adapun seleksi yang akan dilakukan terhadap calon anggota DK yang meliputi 4 tahap, antara lain:

  1. Tahap administrasi
  2. Penilaian makalah, rekam jejak, dan masukan masyarakat
  3. Penilaian asesmen dan tes kesehatan
  4. Afirmasi atau wawancara

Setelah proses afirmasi/wawancara, Pansel akan memilih 21 calon anggota DK untuk disampaikan kepada Presiden. Dari 21 calon tersebut, Presiden akan mengajukan 14 nama ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menjalani proses uji kepatutan dan kelayakan.

Setelah melalui proses seleksi, mulai dari seleksi administrasi hingga uji kepatutan dan kelayakan oleh DPR, Presiden akan menetapkan 7 calon anggota DK OJK periode tahun 2017-2022, dan diharapkan pelantikannya dapat dlaksanakan pada 21 Juli 2017. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 22 April 2024 | 14:05 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Beberkan Tantangan Indonesia Naikkan Peringkat Kredit

Senin, 22 April 2024 | 10:25 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Di Forum IMF, Sri Mulyani: Konsolidasi Fiskal Tak Ganggu Perekonomian

Sabtu, 20 April 2024 | 16:30 WIB KEANGGOTAAN FATF

Di FATF, Sri Mulyani Tegaskan Komitmen RI Perangi Kejahatan Keuangan

BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Rabu, 24 April 2024 | 16:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

Rabu, 24 April 2024 | 15:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024