Berita
Jum'at, 17 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 17 September 2021 | 07:30 WIB
BANTUAN SOSIAL
Jum'at, 17 September 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)
Kamis, 16 September 2021 | 16:49 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 15 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 15 September 2021 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Begini Ketentuan Lapor SPT Masa dan Faktur Pajak Selama Libur Lebaran

A+
A-
0
A+
A-
0
Begini Ketentuan Lapor SPT Masa dan Faktur Pajak Selama Libur Lebaran

JAKARTA, DDTCNews – Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) seluruh Indonesia tutup sementara selama libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 H pada 11-20 Juni 2018 dan akan kembali dibuka pada Kamis, 21 Juni 2018.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak juga sudah mengeluarkan arahan resmi berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pajak selama masa libur dan cuti bersama tersebut.

Hal ini tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 171/PJ/2018 tentang Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Selama Hari Libur Idul Fitri dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri Tahun 2018.

Baca Juga: Buntut Faktur Pajak Fiktif, Apartemen Eks Bos Perusahaan Disita

Terdapat dua poin penting dalam keputusan tersebut, antara lain berkaitan kewajiban penyampaian SPT Masa dan Faktur Pajak yang masa berlaku sertifikat elektroniknya habis di hari libur lebaran.

Penyampaian SPT Masa
Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan untuk Masa Pajak Mei 2018 setelah tanggal 21 Juni 2018 namun tidak melewati tanggal 26 Juni 2018, dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian SPT.

Sanksi administrasi tersebut adalah sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP).

Baca Juga: Otoritas Pajak Ingatkan Investor Saham untuk Lapor SPT dengan Benar

Adapun, penyampaian SPT Masa Pajak Penghasilan di atas, Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UU KUP.

Dalam hal ini, Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan Pemungut PPN dapat menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan dan/atau SPT Masa PPN:

  • Secara langsung;
  • Melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
  • Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, dalam hal atas SPT tersebut tidak dapat disampaikan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

SPT dapat disampaikan dalam bentuk formulir kertas, atau dokumen elektronik, bagi wajib pajak yang telah diwajibkan untuk menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perpajakan.

Baca Juga: Tak Lapor Penjualan Aset dalam SPT, Direktur Perusahaan Ditangkap

Sertifikat Elektronik
PKP yang memiliki Sertifikat Elektronik dengan jangka waktu berlakunya berakhir pada 9 Juni 2018 sampai dengan 20 Juni 2018 dapat mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik yang baru paling lambat tanggal 2 Juli 2018 sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberian dan pencabutan Sertifikat Elektronik.

Selama jangka waktu 9 Juni 2018 sampai dengan 2 Juli 2018, PKP diperkenankan untuk membuat Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy) sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak.

Setelah itu, dalam hal PKP telah memiliki Sertifikat Elektronik yang baru, data Faktur Pajak berbentuk kertas yang dibuat sebelumnya diunggah (upload) ke Ditjen Pajak oleh PKP melalui aplikasi e-Faktur untuk mendapatkan persetujuan dari Ditjen Pajak.

Baca Juga: Dapat Surat Teguran dari DJP? Wajib Pajak Diimbau Lakukan Ini

Faktur Pajak berbentuk kertas yang tidak diunggah (upload) ke Direktorat Jenderal Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak melalui aplikasi e-Faktur untuk mendapatkan persetujuan dari Ditjen Pajak bukan merupakan Faktur Pajak. (Gfa/Amu)

Topik : SPT, pelaporan SPT, pengisian SPT, libur lebaran

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 25 Juni 2021 | 13:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Syarat Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT

Kamis, 24 Juni 2021 | 18:20 WIB
KABUPATEN MEMPAWAH

Dapat Surat Teguran dari DJP, Beberapa Wajib Pajak Datangi KP2KP

berita pilihan

Jum'at, 17 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Amankan Penerimaan Pajak, DJP Awasi Sektor Usaha Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 07:30 WIB
BANTUAN SOSIAL

Coba Cek Rekening! 4,6 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Jum'at, 17 September 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Periode Stimulus Diperpanjang, OJK Terbitkan 2 Aturan Baru

Kamis, 16 September 2021 | 18:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Dana Pemda Mengendap di Bank Tembus Rp140 Triliun, Ini Kata Kemendagri

Kamis, 16 September 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Jamin UMKM Bisa Akses Insentif Pajak dan Retribusi

Kamis, 16 September 2021 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Sebagian Usulan Kenaikan Pajak Joe Biden Didukung Parlemen

Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)

Ini 5 Kelompok Biaya yang Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi

Kamis, 16 September 2021 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Lacak Penghasilan Wajib Pajak Kaya, Menkeu Minta Dukungan Kongres

Kamis, 16 September 2021 | 16:51 WIB
INGGRIS

Berantas Penghindaran Pajak, Otoritas Tak Cuma Buru Pelaku