Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Beban Pajak Operator Transportasi Dikerek 25%

1
1

Ilustrasi. (foto: eKantipur)

JAKARTA, DDTCNews – Operator transportasi darat dan air di Bangladesh akan dibebani pajak 25% lebih tinggi dari setiap pendapatan yang masuk pada tahun fiskal selanjutnya.

Otoritas pendapatan (National Board of Revenue/NBR) menilai pengumpulan pajak di sektor transportasi masih belum sesuai dengan standar. Hal inilah yang membuat pemerintah menaikkan tarif pungutan pajak dalam transportasi darat dan air.

“Kami mendapatkan jumlah pajak yang tidak signifikan, terutama dari sektor transportasi darat, meskipun bagiannya dalam PDB cukup tinggi,” ujar seorang pejabat senior NBR, seperti dikutip pada Selasa (8/6/2019).

Baca Juga: Benahi Investasi & Perdagangan, Kedua Negara Ini Bakal Teken P3B

Transportasi darat dan air menyumbang hampir 8% dari produk domestik bruto (PDB) untuk tahun fiskal 2018/2019. Saat ini, pemilik bus harus membayar 9.000 taka (sekitar Rp1,5 juta) untuk bus berkapasitas 52 tempat duduk dan 12.500 taka (sekitar Rp2,1 juta) untuk kendaraan dengan kapasitas lebih dari 52 tempat duduk.

Pajak 12.500 taka juga berlaku untuk truk berkapasitas 5 ton. Selanjutnya, pemilik bus mewah dan ber-AC harus membayar 30.000 taka (sekitar Rp5,1 juta) untuk setiap bus. Sementara, pemilik kapal penumpang harus membayar 100 taka (sekitar Rp17.000) untuk setiap penumpang.

“Operator transportasi harus membayar pajak untuk masing-masing, terlepas dari pendapatan mereka per bus, truk, atau kapal,” kata seorang pejabat NBR.

Baca Juga: Pajak Digital Tuai Protes dari Perusahaan Iklan Online

Dengan kenaikan pajak 25%, jumlah total presumptive tax yang harus dibayar untuk bus dengan kapasitas 52 tempat duduk akan menjadi 11.250 taka. Kenaikan juga berlaku untuk jenis kendaraan transportasi lainnya. Pemberitahuan akan dikeluarkan pemerintah dalam waktu dekat.

Sekjen Bangladesh Road Transport Owners Association (BRTOA) Khondaker Enayet Ullah mengatakan presumptive tax untuk sektor transportasi di Bangladesh telah berlaku selama lebih dari tiga dekade. Kenaikan pajak 25%  akan memengaruhi sektor transportasi yang memiliki sekitar 300.000 bus, truk, minibus, dan kendaraan komersial lainnya.

“Tidak masuk akal untuk menaikkan pajak sampai batas tertentu dalam sekali jalan. Pengusaha baru tidak akan merasa terdorong untuk berinvestasi di sektor ini,” katanya.

Baca Juga: KAPj IAI Bakal Kupas Topik Transfer Pricing di Indonesia, Mau Gabung?

Ramesh Chandra Ghosh, Ketua Bangladesh Bus Truck Owners’ Association, menolak berkomentar terkait tarif tersebut. Namun, dia mengatakan sektor transportasi saat ini sedang dilanda kondisi keuangan yang tidak baik. Operator transportasi masih jalan karena pinjaman dari bank dengan tingkat bunga tinggi.

“Sekarang kita justru dibebani dengan kenaikan pajak,” keluh Ghosh, yang juga direktur pelaksana Shyamoli Paribahan, operator bus antardistrik utama, seperti dilansir The Daily Star. (kaw)

Baca Juga: Ini Dokumen yang Dipersamakan dengan Faktur Pajak

“Kami mendapatkan jumlah pajak yang tidak signifikan, terutama dari sektor transportasi darat, meskipun bagiannya dalam PDB cukup tinggi,” ujar seorang pejabat senior NBR, seperti dikutip pada Selasa (8/6/2019).

Baca Juga: Benahi Investasi & Perdagangan, Kedua Negara Ini Bakal Teken P3B

Transportasi darat dan air menyumbang hampir 8% dari produk domestik bruto (PDB) untuk tahun fiskal 2018/2019. Saat ini, pemilik bus harus membayar 9.000 taka (sekitar Rp1,5 juta) untuk bus berkapasitas 52 tempat duduk dan 12.500 taka (sekitar Rp2,1 juta) untuk kendaraan dengan kapasitas lebih dari 52 tempat duduk.

Pajak 12.500 taka juga berlaku untuk truk berkapasitas 5 ton. Selanjutnya, pemilik bus mewah dan ber-AC harus membayar 30.000 taka (sekitar Rp5,1 juta) untuk setiap bus. Sementara, pemilik kapal penumpang harus membayar 100 taka (sekitar Rp17.000) untuk setiap penumpang.

“Operator transportasi harus membayar pajak untuk masing-masing, terlepas dari pendapatan mereka per bus, truk, atau kapal,” kata seorang pejabat NBR.

Baca Juga: Pajak Digital Tuai Protes dari Perusahaan Iklan Online

Dengan kenaikan pajak 25%, jumlah total presumptive tax yang harus dibayar untuk bus dengan kapasitas 52 tempat duduk akan menjadi 11.250 taka. Kenaikan juga berlaku untuk jenis kendaraan transportasi lainnya. Pemberitahuan akan dikeluarkan pemerintah dalam waktu dekat.

Sekjen Bangladesh Road Transport Owners Association (BRTOA) Khondaker Enayet Ullah mengatakan presumptive tax untuk sektor transportasi di Bangladesh telah berlaku selama lebih dari tiga dekade. Kenaikan pajak 25%  akan memengaruhi sektor transportasi yang memiliki sekitar 300.000 bus, truk, minibus, dan kendaraan komersial lainnya.

“Tidak masuk akal untuk menaikkan pajak sampai batas tertentu dalam sekali jalan. Pengusaha baru tidak akan merasa terdorong untuk berinvestasi di sektor ini,” katanya.

Baca Juga: KAPj IAI Bakal Kupas Topik Transfer Pricing di Indonesia, Mau Gabung?

Ramesh Chandra Ghosh, Ketua Bangladesh Bus Truck Owners’ Association, menolak berkomentar terkait tarif tersebut. Namun, dia mengatakan sektor transportasi saat ini sedang dilanda kondisi keuangan yang tidak baik. Operator transportasi masih jalan karena pinjaman dari bank dengan tingkat bunga tinggi.

“Sekarang kita justru dibebani dengan kenaikan pajak,” keluh Ghosh, yang juga direktur pelaksana Shyamoli Paribahan, operator bus antardistrik utama, seperti dilansir The Daily Star. (kaw)

Baca Juga: Ini Dokumen yang Dipersamakan dengan Faktur Pajak
Topik : Bangladesh, pajak, transportasi
artikel terkait
Rabu, 29 Maret 2017 | 15:50 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 24 Maret 2017 | 10:56 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 14 Februari 2017 | 11:55 WIB
THAILAND
Senin, 29 Agustus 2016 | 11:02 WIB
INGGRIS
berita pilihan
Selasa, 23 April 2019 | 11:16 WIB
ZIMBABWE
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 31 Agustus 2017 | 08:54 WIB
ZIMBABWE
Jum'at, 26 April 2019 | 15:54 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 17 Oktober 2016 | 10:15 WIB
ZIMBABWE
Selasa, 17 Januari 2017 | 09:40 WIB
ZIMBABWE
Selasa, 02 Oktober 2018 | 10:48 WIB
ZIMBABWE
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Rabu, 31 Oktober 2018 | 11:58 WIB
ZIMBABWE