Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Beban Pajak Operator Transportasi Dikerek 25%

1
1

Ilustrasi. (foto: eKantipur)

JAKARTA, DDTCNews – Operator transportasi darat dan air di Bangladesh akan dibebani pajak 25% lebih tinggi dari setiap pendapatan yang masuk pada tahun fiskal selanjutnya.

Otoritas pendapatan (National Board of Revenue/NBR) menilai pengumpulan pajak di sektor transportasi masih belum sesuai dengan standar. Hal inilah yang membuat pemerintah menaikkan tarif pungutan pajak dalam transportasi darat dan air.

“Kami mendapatkan jumlah pajak yang tidak signifikan, terutama dari sektor transportasi darat, meskipun bagiannya dalam PDB cukup tinggi,” ujar seorang pejabat senior NBR, seperti dikutip pada Selasa (8/6/2019).

Baca Juga: Bank Jateng Genjot Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah

Transportasi darat dan air menyumbang hampir 8% dari produk domestik bruto (PDB) untuk tahun fiskal 2018/2019. Saat ini, pemilik bus harus membayar 9.000 taka (sekitar Rp1,5 juta) untuk bus berkapasitas 52 tempat duduk dan 12.500 taka (sekitar Rp2,1 juta) untuk kendaraan dengan kapasitas lebih dari 52 tempat duduk.

Pajak 12.500 taka juga berlaku untuk truk berkapasitas 5 ton. Selanjutnya, pemilik bus mewah dan ber-AC harus membayar 30.000 taka (sekitar Rp5,1 juta) untuk setiap bus. Sementara, pemilik kapal penumpang harus membayar 100 taka (sekitar Rp17.000) untuk setiap penumpang.

“Operator transportasi harus membayar pajak untuk masing-masing, terlepas dari pendapatan mereka per bus, truk, atau kapal,” kata seorang pejabat NBR.

Baca Juga: Penerimaan Tertekan, Sri Mulyani Tetap Lanjutkan Kebijakan Insentif

Dengan kenaikan pajak 25%, jumlah total presumptive tax yang harus dibayar untuk bus dengan kapasitas 52 tempat duduk akan menjadi 11.250 taka. Kenaikan juga berlaku untuk jenis kendaraan transportasi lainnya. Pemberitahuan akan dikeluarkan pemerintah dalam waktu dekat.

Sekjen Bangladesh Road Transport Owners Association (BRTOA) Khondaker Enayet Ullah mengatakan presumptive tax untuk sektor transportasi di Bangladesh telah berlaku selama lebih dari tiga dekade. Kenaikan pajak 25% akan memengaruhi sektor transportasi yang memiliki sekitar 300.000 bus, truk, minibus, dan kendaraan komersial lainnya.

“Tidak masuk akal untuk menaikkan pajak sampai batas tertentu dalam sekali jalan. Pengusaha baru tidak akan merasa terdorong untuk berinvestasi di sektor ini,” katanya.

Baca Juga: Pajak Penjualan Naik, Menkeu Jepang: Langkah Tambahan Belum Dibutuhkan

Ramesh Chandra Ghosh, Ketua Bangladesh Bus Truck Owners’ Association, menolak berkomentar terkait tarif tersebut. Namun, dia mengatakan sektor transportasi saat ini sedang dilanda kondisi keuangan yang tidak baik. Operator transportasi masih jalan karena pinjaman dari bank dengan tingkat bunga tinggi.

“Sekarang kita justru dibebani dengan kenaikan pajak,” keluh Ghosh, yang juga direktur pelaksana Shyamoli Paribahan, operator bus antardistrik utama, seperti dilansir The Daily Star. (kaw)

Baca Juga: Pendaftaran PKP Toko Retail VAT Refund, Download Aturannya di Sini

“Kami mendapatkan jumlah pajak yang tidak signifikan, terutama dari sektor transportasi darat, meskipun bagiannya dalam PDB cukup tinggi,” ujar seorang pejabat senior NBR, seperti dikutip pada Selasa (8/6/2019).

Baca Juga: Bank Jateng Genjot Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah

Transportasi darat dan air menyumbang hampir 8% dari produk domestik bruto (PDB) untuk tahun fiskal 2018/2019. Saat ini, pemilik bus harus membayar 9.000 taka (sekitar Rp1,5 juta) untuk bus berkapasitas 52 tempat duduk dan 12.500 taka (sekitar Rp2,1 juta) untuk kendaraan dengan kapasitas lebih dari 52 tempat duduk.

Pajak 12.500 taka juga berlaku untuk truk berkapasitas 5 ton. Selanjutnya, pemilik bus mewah dan ber-AC harus membayar 30.000 taka (sekitar Rp5,1 juta) untuk setiap bus. Sementara, pemilik kapal penumpang harus membayar 100 taka (sekitar Rp17.000) untuk setiap penumpang.

“Operator transportasi harus membayar pajak untuk masing-masing, terlepas dari pendapatan mereka per bus, truk, atau kapal,” kata seorang pejabat NBR.

Baca Juga: Penerimaan Tertekan, Sri Mulyani Tetap Lanjutkan Kebijakan Insentif

Dengan kenaikan pajak 25%, jumlah total presumptive tax yang harus dibayar untuk bus dengan kapasitas 52 tempat duduk akan menjadi 11.250 taka. Kenaikan juga berlaku untuk jenis kendaraan transportasi lainnya. Pemberitahuan akan dikeluarkan pemerintah dalam waktu dekat.

Sekjen Bangladesh Road Transport Owners Association (BRTOA) Khondaker Enayet Ullah mengatakan presumptive tax untuk sektor transportasi di Bangladesh telah berlaku selama lebih dari tiga dekade. Kenaikan pajak 25% akan memengaruhi sektor transportasi yang memiliki sekitar 300.000 bus, truk, minibus, dan kendaraan komersial lainnya.

“Tidak masuk akal untuk menaikkan pajak sampai batas tertentu dalam sekali jalan. Pengusaha baru tidak akan merasa terdorong untuk berinvestasi di sektor ini,” katanya.

Baca Juga: Pajak Penjualan Naik, Menkeu Jepang: Langkah Tambahan Belum Dibutuhkan

Ramesh Chandra Ghosh, Ketua Bangladesh Bus Truck Owners’ Association, menolak berkomentar terkait tarif tersebut. Namun, dia mengatakan sektor transportasi saat ini sedang dilanda kondisi keuangan yang tidak baik. Operator transportasi masih jalan karena pinjaman dari bank dengan tingkat bunga tinggi.

“Sekarang kita justru dibebani dengan kenaikan pajak,” keluh Ghosh, yang juga direktur pelaksana Shyamoli Paribahan, operator bus antardistrik utama, seperti dilansir The Daily Star. (kaw)

Baca Juga: Pendaftaran PKP Toko Retail VAT Refund, Download Aturannya di Sini
Topik : Bangladesh, pajak, transportasi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 19 Oktober 2019 | 16:33 WIB
EKONOMI GLOBAL
Jum'at, 18 Oktober 2019 | 15:59 WIB
KEJAHATAN PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 11 November 2016 | 17:27 WIB
BRASIL
Kamis, 08 Juni 2017 | 14:18 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 05 Oktober 2016 | 12:33 WIB
AFRIKA SELATAN
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 10:03 WIB
SUDAN SELATAN
Kamis, 08 Juni 2017 | 16:55 WIB
BANGLADESH
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 12:01 WIB
ITALIA
Kamis, 30 Maret 2017 | 11:35 WIB
INDIA
Jum'at, 14 Juli 2017 | 09:33 WIB
PRANCIS
Kamis, 08 Juni 2017 | 18:36 WIB
UNI EMIRAT ARAB
Jum'at, 05 Mei 2017 | 11:39 WIB
ITALIA