Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Bappebti Usulkan Pengenaan PPh Final atas Cryptocurrency

A+
A-
5
A+
A-
5
Bappebti Usulkan Pengenaan PPh Final atas Cryptocurrency

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi mengusulkan adanya pengenaan pajak penghasilan final atas transaksi cryptocurrency sebagaimana yang telah dikenakan terhadap saham di bursa efek.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan Bappebti tengah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan pengenaan pajak terhadap cryptocurrency.

"Ini diharapkan dapat menggairahkan masyarakat dan memberikan kepastian mengenai bagaimana pajaknya. Kami sedang diskusi, tetapi arahnya adalah seperti PPh final di bursa efek," katanya, Jumat (18/6/2021).

Baca Juga: Tidak Cukup Pulih, UMKM Juga Harus Segera Naik Kelas

Menurut Wisnu, pajak yang dikenakan atas sektor perdagangan aset kripto ini harus menarik untuk mencegah dana masyarakat lari ke luar negeri. Bila tarif pajak ditetapkan terlalu tinggi, permintaan terhadap dolar AS bisa meningkat dan menekan nilai tukar rupiah.

"Pajak ini harus tetap menjadi insentif. Kalau tidak, ini para pelanggan ini akan lari ke luar. Berapa banyak dolar AS yang harus dibeli? Kalau orang ramai-ramai cari dolar AS sudah kebayang itu rupiah pasti akan tertekan sekali," tuturnya.

Dirjen Pajak Suryo Utomo sebelumnya sempat mengatakan DJP tengah melakukan pendalaman untuk menentukan perlakuan pajak yang tepat atas transaksi cryptocurrency baik dalam hal PPh maupun PPN.

Baca Juga: Pacu Investasi Asing, Insentif Pajak Terbaru Siap Meluncur Tahun Depan

Suryo menambahkan DJP sedang mempertimbangkan skema pemotongan ataupun pemungutan yang tepat atas transaksi cryptocurrency. Adapun tarif PPh final yang berlaku atas transaksi saham sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi saham.

Terkait dengan PPN, lanjutnya, DJP juga tengah mengkaji apakah aset kripto dapat dikategorikan sebagai barang dan jasa atau pengganti uang. Apabila cryptocurrency adalah pengganti uang maka penyerahannya tidak dikenai PPN. (rig)

Baca Juga: Omzet Hingga Rp500 Juta Bebas Pajak, Kemenkeu: Untuk Ciptakan Keadilan
Topik : cryptocurrency, Bappebti, Kemenkeu, PPh final, saham, kebijakan pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:45 WIB
AMERIKA SERIKAT

Demokrat Usulkan Pajak Atas 'Unrealized Gains' Para Miliarder

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Insentif Pajak Laris Manis, Suahasil: Akan Ada Pergeseran Anggaran

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Begini Perincian Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak

Selasa, 26 Oktober 2021 | 16:30 WIB
KOREA SELATAN

Keluarga Samsung Mulai Bayar Pajak Warisan Ratusan Triliun

berita pilihan

Kamis, 28 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KINERJA FISKAL

Meski Tumbuh, Setoran Pajak Sektor Manufaktur Masih Tertekan Insentif

Kamis, 28 Oktober 2021 | 11:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Tidak Cukup Pulih, UMKM Juga Harus Segera Naik Kelas

Kamis, 28 Oktober 2021 | 10:35 WIB
EDUKASI PAJAK

Giliran Uika yang Teken Kerja Sama Pendidikan dengan DDTC

Kamis, 28 Oktober 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Hingga Rp500 Juta Bebas Pajak, Kemenkeu: Untuk Ciptakan Keadilan

Kamis, 28 Oktober 2021 | 10:00 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Pertambahan Nilai atau PPN? Simak Video Penjelasannya

Kamis, 28 Oktober 2021 | 09:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Ini Jabatan di Ditjen Pajak yang Wajib Sampaikan LHKPN ke KPK