Berita
Sabtu, 25 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 25 September 2021 | 07:00 WIB
KINERJA FISKAL
Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Aturan P3B Bakal Direvisi, Pemerintah Minta Masukan Publik

A+
A-
0
A+
A-
0
Aturan P3B Bakal Direvisi, Pemerintah Minta Masukan Publik

Ilustrasi.

DUBLIN, DDTCNews – Pemerintah Irlandia membuka konsultasi publik tentang model ideal perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang mengalami banyak perubahan dalam beberapa tahun terakhir ini.

Departemen Keuangan mengatakan konsultasi publik resmi dibuka pada 7 April 2021. Otoritas menyebutkan tujuan dari konsultasi publik sebagai bahan masukan dalam merumuskan perubahan P3B Irlandia dengan negara mitra.

"Tujuan konsultasi publik agar P3B Irlandia dapat menyesuaikan dengan rekomendasi OECD dan dinamika perpajakan internasional yang sedang berlangsung saat ini," tulis keterangan Depkeu dikutip Kamis (15/4/2021).

Baca Juga: Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Saat ini, P3B tidak hanya sebagai alat memfasilitasi kegiatan ekonomi lintas yurisdiksi. Perjanjian pajak belakangan terus berkembang dan dijadikan instrumen melawan praktik penghindaran pajak yang dikenal dengan skema base erosion and profit shifting (BEPS).

Untuk itu, pemerintah ingin mendapatkan masukan untuk optimalisasi perjanjian pajak dalam konteks reformasi kebijakan perpajakan internasional yang sedang dilakukan OECD. Pemerintah juga melihat adanya peluang peningkatan ekonomi dengan negara berkembang melalui revisi P3B.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, otoritas berencana membuat dua skema P3B, yakni P3B yang berlaku terhadap negara berkembang dan P3B yang berlaku secara umum dengan negara mitra lainnya.

Baca Juga: Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

"Konsultasi publik memunculkan pertanyaan apakah perlu pemerintah melakukan pendekatan yang berbeda untuk P3B dengan negara berkembang," sebut Departemen Keuangan seperti dilansir mnetax.com.

Perubahan P3B dengan negara mitra juga bakal fokus pada isu seperti pembagian hak pemajakan. Pemerintah meminta masukan publik apakah perlu P3B Irlandia mengubah ketentuan hak pemajakan atas penghasilan yang berasal dari negara sumber.

"Kami ingin mendengar bagaimana P3B melayani seluruh aktor bisnis yang mungkin belum terlayani dengan baik saat ini. Masukan dalam konsultasi publik paling lambat disampaikan pada 7 Mei 2021," ujar Departemen Keuangan. (rig)

Baca Juga: Cegah Penghindaran Pajak, Moldova Bakal Bertukar Informasi Keuangan

Topik : irlandia, p3b, kebijakan pajak, pajak internasional

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 22 September 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kemenkeu Petakan 6 Tantangan Pungut PPN PMSE, Apa Saja?

Rabu, 22 September 2021 | 14:00 WIB
FILIPINA

Pacu Industri Galangan Kapal, Insentif Pajak Baru Disiapkan

Rabu, 22 September 2021 | 09:00 WIB
PAKISTAN

Tak Punya NPWP, Warga Bisa Kena Blokir Telepon Hingga Listrik

Selasa, 21 September 2021 | 18:30 WIB
THAILAND

Tingkatkan Sektor Litbang, Thailand Rilis Aturan Baru Soal Tax Holiday

berita pilihan

Sabtu, 25 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: PPh Final CV UMKM Berakhir dan DJP Terjunkan Pegawai

Sabtu, 25 September 2021 | 07:00 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan PPh Final Masih Alami Stagnansi, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA

Ini Profil Perpajakan Negara yang Punya Air Terjun Tertinggi di Dunia

Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Buat Apa Sih Kita Bayar Pajak? Begini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND

Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Urgensi Edukasi dalam Membangun Moral Pajak