Review
Kamis, 02 Februari 2023 | 17:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (4)
Selasa, 31 Januari 2023 | 11:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 31 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (3)
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Reportase

Asosiasi Pengusaha Desak Parlemen Segera Sepakati RUU Insentif Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Asosiasi Pengusaha Desak Parlemen Segera Sepakati RUU Insentif Pajak

Ilustrasi. (DDTCNews)

MANILA, DDTCNews – Berbagai asosiasi pengusaha mendesak senat dan parlemen Filipina segera menyepakati RUU Pemulihan dan Insentif Pajak untuk Perusahaan (Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises/CREATE).

Presiden Organisasi Industri Semikonduktor dan Elektronik di Philippines Foundation Dan Lachica mengatakan negaranya harus memiliki insentif pajak yang lebih kompetitif di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19.

Dengan penawaran insentif pajak yang menarik, ia meyakini Filipina bisa bersaing dengan Vietnam sebagai tujuan investasi penting bagi investor. "Kami sangat menantikan insentif yang memberikan keuntungan bagi investor," katanya, dikutip Rabu (18/11/2020).

Baca Juga: Negara Tetangga Ini Bebaskan Pajak Sekolah Swasta Selama 5 Tahun

Saat ini, masih terdapat perdebatan di senat terkait dengan periode tax holiday yang akan ditawarkan pemerintah, yaitu 2—4 tahun. Pemerintah juga ingin memberikan tarif PPh badan sebesar 8%—10% untuk periode 3—6 tahun kepada investor setelah memperoleh tax holiday.

Dengan kebijakan tersebut, lanjut Lachica, sudah tidak ada lagi insentif berupa pengurangan 5% atas pendapatan kotor. Perusahaan akan menyesuaikan tarif pajak khusus yang baru setelah masa transisi selama 4—9 tahun.

Setelah itu, perusahaan diharapkan membayar tarif PPh badan secara reguler, yang nantinya akan turun menjadi 25% dari 30% setelah undang-undang disahkan. Selanjutnya, tarif PPh badan tersebut juga akan diturunkan lagi dari 25% menjadi 20%.

Baca Juga: Panduan OECD Atur Interaksi antara GILTI dan Pajak Minimum Global

Meski begitu, kalangan industri ternyata masih menginginkan pemerintah untuk mempertahankan rezim insentif pajak saat ini, termasuk pemotongan penghasilan bruto 5%.

Selain itu, lanjut Lachica, pelaku usaha juga menyukai opsi insentif pajak yang ditawarkan Senator Ralph Recto. Opsi tersebut tidak akan mengubah rezim insentif pajak bagi perusahaan saat ini, baik investasi yang sudah ada maupun investasi baru.

"Kami sangat menyukai retensi insentif bagi investor yang ada," ujarnya seperti dilansir pna.gov.ph.

Baca Juga: OECD Terbitkan Panduan Teknis Implementasi Pajak Minimum Global

Opsi insentif pajak diyakini akan mendorong investor mengembangkan bisnis mereka di Filipina. Selain itu, tak menutup kemungkinan akan bermunculan inovasi dan teknologi baru, serta pembukaan lapangan kerja. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : filipina, insentif pajak, investor asing, penanaman modal asing, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 25 Januari 2023 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Komit Evaluasi Kinerja KEK dalam Menarik Investasi

berita pilihan

Sabtu, 04 Februari 2023 | 11:30 WIB
PER-02/PJ/2019

Pakai Jasa Konsultan Pajak, Lapor SPT Tahunan Hanya Bisa Elektronik

Sabtu, 04 Februari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri yang Dibebaskan dari PPN

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:30 WIB
SELEBRITAS

Petinju Daud 'Cino' Yordan Titip Pesan ke Wajib Pajak, Apa Isinya?

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:00 WIB
KP2KP KASONGAN

Giliran Kepala Sekolah Jadi Sasaran Sosialisasi Validasi NIK-NPWP

Sabtu, 04 Februari 2023 | 09:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

WP Pensiunan Tetap Wajib Lapor SPT Tahunan, Jangan Lupa Bukti Potong

Sabtu, 04 Februari 2023 | 09:00 WIB
KABUPATEN MUKOMUKO

DJP Surati Pemda, ASN Perlu Validasi NIK Paling Telat 28 Februari 2023

Sabtu, 04 Februari 2023 | 08:30 WIB
ADMINISTRASI KEPABEANAN

Apa Saja Jenis Keberatan Bidang Bea Cukai yang Bisa Diajukan Online?

Sabtu, 04 Februari 2023 | 08:25 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Waspadai Penipu Mengaku Pegawai DJP, Simak Update Seleksi CHA Pajak

Sabtu, 04 Februari 2023 | 07:30 WIB
PROVINSI RIAU

Masih Ada Sampai Mei! Manfaatkan Keringanan PKB dan BBNKB

Sabtu, 04 Februari 2023 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK

Pajak untuk Indonesia Merdeka Internet!