Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Apakah Impor Alat Pelindung Diri Dapat Insentif PPh Pasal 22?

A+
A-
1
A+
A-
1
Apakah Impor Alat Pelindung Diri Dapat Insentif PPh Pasal 22?

Pertanyaan:
PERKENALKAN nama saya Fajar. Saya adalah pegawai pengadaan pada suatu perusahaan di Jawa Tengah yang bergerak dalam impor alat pelindung diri. Adapun alat pelindung diri tersebut dijual ke rumah sakit rujukan Covid-19 sebagai pihak yang menunjuk kami untuk melakukan impor. Saya ingin bertanya, apakah impor alat pelindung diri mendapat insentif PPh Pasal 22?

Jawaban:
TERIMA kasih Bapak Fajar atas pertanyaannya. Ketentuan tentang insentif PPh Pasal 22 atas impor alat pelindung diri untuk penanganan Covid-19 saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 239/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (PMK 239/2020).

Berdasarkan Pasal 5 ayat (6) PMK 239/2020, pihak tertentu yang melakukan impor barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 diberikan pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan pihak tertentu merujuk pada Pasal 5 ayat (11) PMK 239/2020, yakni:

  1. badan/instansi pemerintah;
  2. rumah sakit; atau
  3. pihak lain.

Pihak lain yang disebutkan di atas didefinisikan dalam Pasal 1 angka 16 PMK 239/2020 sebagai pihak selain badan/instansi pemerintah atau rumah sakit yang ditunjuk badan/instansi pemerintah atau rumah sakit untuk membantu penanganan pandemi Covid-19.

Adapun yang dimaksud dengan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 merujuk pada Pasal 5 ayat (4) PMK 239/2020, yakni:

  1. obat-obatan;
  2. vaksin dan peralatan pendukung vaksinasi;
  3. peralatan laboratorium;
  4. peralatan pendeteksi;
  5. peralatan pelindung diri;
  6. peralatan untuk perawatan pasien; dan/atau
  7. peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan oleh pihak tertentu untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19.

Berdasarkan pada ketentuan di atas, dapat disimpulkan alat pelindung diri termasuk dalam salah satu barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Oleh karena itu, atas impornya diberikan fasilitas pajak berupa pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor dengan mekanisme penunjukan oleh badan/instansi pemerintah atau rumah sakit.

Dengan demikian, atas impor alat pelindung diri yang dilakukan oleh perusahaan Bapak Fajar dapat memanfaatkan pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor. Hal ini dikarenakan perusahaan Bapak Fajar ditunjuk oleh rumah sakit untuk melakukan impor alat pelindung diri tersebut.

Demikian jawaban kami. Semoga membantu.

Sebagai informasi, Kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research menayangkan artikel konsultasi setiap Selasa guna menjawab pertanyaan terkait Covid-19 yang diajukan ke email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

(Disclaimer)
Topik : Kolaborasi, Kadin, DDTC Fiscal Research, insentif pajak, DJP, PMK 239/2020, APD, PPh Pasal 22

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

DJP Kejar Pengembangan Sistem Elektronik Hingga 2024, Ini Strateginya

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 11:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 10:34 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Panggilan Keluar Kring Pajak DJP Naik Tahun Lalu, Anda Juga Dihubungi?

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 08:29 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Bisa Hubungi Wajib Pajak dengan Kriteria Ini Lewat Telepon

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital

Minggu, 24 Oktober 2021 | 07:00 WIB
FILIPINA

Cegah Kejahatan Pajak, Bank Diimbau Cermati Transaksi Mencurigakan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 06:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Publikasi Penegakan Hukum Pajak Terus Digencarkan, Ini Penjelasan DJP

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Penetapan Upah Minimum 2022, Kemnaker Minta Semua Pihak Tahan Diri