KABUPATEN SUMEDANG

Amankan Pendapatan Daerah, Zona Integrasi Dibentuk

Redaksi DDTCNews | Minggu, 06 Desember 2020 | 13:01 WIB
Amankan Pendapatan Daerah, Zona Integrasi Dibentuk

Perajin menyelesaikan produksi replika senjata jenis sniper berbahan baku kayu di Kampung Cipameumpeuk, Sumedang Sulatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu (15/11/2020). Pemkab Sumedang berupaya meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah melalui implementasi yang konsisten atas program zona integritas. (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/wsj)

SUMEDANG, DDTCNews - Pemkab Sumedang, Jawa Barat berupaya meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) melalui implementasi yang konsisten atas program zona integritas.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan program zona integritas merupakan pembinaan pimpinan daerah yang diharapkan meningkatkan kinerja Bappenda. Menurutnya, kinerja Bappenda harus terus ditingkatkan terutama dalam area utama atau Indikator Kinerja Utama (IKU).

Kedua area kerja tersebut adalah peningkatan kinerja dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah (PAD). Kemudian meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah.

Baca Juga:
Pajak Hiburan Sampai 40%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru Palangka Raya

"Dalam konteks Zona Integritas saya yakin Bappenda sudah sangat paham strategi apa yang harus dilakukan," katanya di Sumedang, dikutip Selasa (1/12/2020).

Dia melanjutkan titik penting dari program Zona Integritas adalah bagaimana implementasi di lapangan. Menurutnya dibutuhkan komitmen yang kuat untuk terus melakukan inovasi dan perbaikan agar pendapatan daerah menjadi optimal.

Bupati menyampaikan Ikrar Zona Integritas diharapkan memberi dampak psikologis untuk melaksanakan komitmen dengan konsisten. Menurutnya, agenda ini menjadi bagian dari reformasi birokrasi di lingkungan Pemkab Sumedang agar lebih berorientasi kepada hasil dan pelayanan masyarakat.

Baca Juga:
Cara Bayar PBB Rumah di Tokopedia

"Saya kita teorinya sudah sangat paham. Zona Integritas itu ada delapan area perubahan, tinggal kemauan yang keras dan komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan dalam setiap kebijakan," terangnya.

Sementara itu, Kepala Bappenda Sumedang Ramdan Ruhendi Dedi menyatakan ruang peningkatan kinerja masih terbuka luas. Pasalnya, hasil penilaian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menunjukan posisi Bappenda yang moderat.

Pada tahun lalu skor SAKIP Bappenda Sumedang sebesar 73 dengan predikat BB. "Sudah ada beberapa rekomendasi dari Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti oleh pihak Bappenda," imbuh Ramdan seperti dilansir eljabar.com. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 18 Mei 2024 | 08:00 WIB KOTA BANJARMASIN

Konsumen Resto Hingga Hotel Patuh Pajak, Ada Hadiah Umrah Menunggu

Jumat, 17 Mei 2024 | 13:30 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Pajak Hiburan Sampai 40%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru Palangka Raya

Kamis, 16 Mei 2024 | 15:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Bayar PBB Rumah di Tokopedia

BERITA PILIHAN
Sabtu, 18 Mei 2024 | 15:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

WP Penerima Tax Holiday IKN Juga Berhak Dapat Pembebasan PPh Potput

Sabtu, 18 Mei 2024 | 14:45 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Barang dari Luar Negeri Sampainya Lama, Pasti Kena Red Line Bea Cukai?

Sabtu, 18 Mei 2024 | 11:30 WIB PER-6/PJ/2011

Berapa Batas Nilai Zakat yang Bisa Dijadikan Pengurang Pajak?

Sabtu, 18 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Membuat NIK dan NPWP Tak Bisa Dipadankan

Sabtu, 18 Mei 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pungut PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau? Pakai Dokumen CK-1

Sabtu, 18 Mei 2024 | 10:00 WIB BPJS KESEHATAN

Pemerintah Pastikan Belum akan Ubah Besaran Iuran BPJS Kesehatan

Sabtu, 18 Mei 2024 | 09:35 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Siap-Siap, Coretax System Bisa Rekam Data Transaksi Wajib Pajak