SELANDIA BARU

Aktivis Dukung Pemerintah Terapkan CGT, Ini Alasannya

Redaksi DDTCNews | Kamis, 18 April 2019 | 16:49 WIB
Aktivis Dukung Pemerintah Terapkan CGT, Ini Alasannya

Ilustrasi. 

WELLINGTON, DDTCNews – Pengamat menilai aspek keadilan dan efisiensi harus menjadi fokus utama pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih baik. Hal ini menjadi salah satu penyebab pemerintah berencana untuk menerapkancapital gains tax (CGT).

Seorang aktivis ketimpangan Closing The Gap Selandia Baru Peter Malcolm menegaskan CGT harus menjadi bagian dari undang-undang baru. Ketidakadilan dalam memajaki sebagian bentuk pendapatan saja – seperti yang berlaku saat ini – hanya akan memicu ketidaksetaraan.

“Argumen penentangan CGT sudah lumrah, tetapi mereka tidak menahan aliran air. Selandia Baru merupakan satu-satunya negara demokrasi barat yang tidak memberlakukan CGT. Ini bukan cara yang efisien untuk menjalankan ekonomi,” paparnya seperti dikutip pada Selasa (16/4/2019).

Baca Juga:
Bertemu PM Selandia Baru, Jokowi Bahas Komitmen Investasi Rp149 Miliar

Malcolm menjelaskan tanpa pemberlakuan CGT, ada insentif yang bisa dimanfaatkan para pengusaha untuk berinvestasi dalam bentuk aset. Hal ini mengingat pemerintah Selandia Baru tidak mengenakan pajak pada laba modal.

Menurutnya, produktivitas Selandia Baru sebagai suatu negara relatif rendah. Ini disebabkan terlalu banyak modal yang diinvestasikan dalam aset untuk mendapatkan modal bebas pajak. Terlebih, sektor teknologi dan berbagai skema teknis lainnya tidak cukup mampu untuk meningkatkan produktivitas.

Dia pun menilai keadilan dalam hal pemajakan juga harus berlaku pada sektor perumahan hunian keluarga. Jika sektor ini dikecualikan, dia memprediksi ada potensi terjadinya peralihan investasi ke rumah-rumah mewah.

Baca Juga:
Otoritas Kamboja Bersiap Kenakan Pajak Capital Gain Mulai 2024

“Ada cara yang lebih baik untuk melindungi dan mempromosikan kepemilikan rumah, termasuk perpajakan kelulusan (graduated taxation). Pajak ini dimungkinkan akan membebaskan US$20.000 pertama dari CGT di rumah keluarga untuk setiap tahun kepemilikan,” ujarnya, seperti dilansir scoop.co.nz.

Warga Selandia Baru telah berupaya untuk mendesak pemerintah agar menutup ketimpangan yang terjadi selama bertahun-tahun. Malcolm berharap pemerintah bisa memperkenalkan sistem perpajakan yang bisa dibanggakan warganya.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 15 Maret 2024 | 18:00 WIB SELANDIA BARU

Otoritas Ini Naikkan Tarif Pajak atas Penghasilan dari Reksa Dana

Selasa, 05 Maret 2024 | 17:07 WIB KERJA SAMA EKONOMI

Bertemu PM Selandia Baru, Jokowi Bahas Komitmen Investasi Rp149 Miliar

Selasa, 29 Agustus 2023 | 13:00 WIB SELANDIA BARU

Tak Kunjung Ada Kesepakatan, Pajak Digital di Negara Ini Berlaku 2025

Minggu, 20 Agustus 2023 | 10:00 WIB SELANDIA BARU

Jika Kembali Terpilih, PM Selandia Baru Ini Janji Pangkas Tarif PPN

BERITA PILIHAN
Selasa, 19 Maret 2024 | 13:33 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Penyediaan Jaringan Listrik dan Air

Selasa, 19 Maret 2024 | 12:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sebabkan Inflasi, Mendagri Minta Maskapai Turunkan Harga Tiket Pesawat

Selasa, 19 Maret 2024 | 12:30 WIB KOTA YOGYAKARTA

Ringankan Beban WP, Pemkot Jogja Beri Pemutihan Denda dan Diskon PBB

Selasa, 19 Maret 2024 | 12:21 WIB PENERIMAAN PAJAK

Turun 3,9 Persen, Realisasi Penerimaan Pajak Tembus Rp269 Triliun

Selasa, 19 Maret 2024 | 12:15 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp 22,8 Triliun hingga 15 Maret 2024

Selasa, 19 Maret 2024 | 12:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perubahan Skema Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap

Selasa, 19 Maret 2024 | 11:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Menteri Investasi Bahlil: Smelter NPI Tak Lagi Dapat Tax Holiday

Selasa, 19 Maret 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Buka Layanan Pajak Luar Kantor di 1.426 Titik, Cek Jadwalnya

Selasa, 19 Maret 2024 | 09:51 WIB LEBARAN 2024

Menaker Minta Gubernur Ikut Memantau Pencairan THR oleh Perusahaan