BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak peserta program pengungkapan sukarela (PPS) yang menginvestasikan hartanya disarankan untuk memilih surat berharga negara (SBN) sebagai instrumen investasi. Alasannya, investasi di SBN disebut lebih aman dari risiko kerugian karena pembayaran pokok dan kuponnya dijamin pemerintah.
Pernyataan Ditjen Pajak (DJP) terkait hal itu disampaikan di laman khusus PPS milik otoritas, pajak.go.id/PPS. DJP menjawab pertanyaan dari wajib pajak terkait ada tidaknya jaminan bahwa dana yang diinvestasikan oleh peserta PPS tidak hilang ketika usaha yang diinvestasikan bangkrut atau pailit, terutama ketika harta diinvestasikan di sektor sumber daya alam dan energi terbarukan.
"Untuk investasi di bidang sumber daya alam (SDA) dan energi terbarukan kan bentuknya adalah pendirian usaha baru atau right issue. Tidak ada jaminan khusus untuk yang ini, jadi murni bisnis. Apabila ingin pasti, peserta PPS bisa ke SBN," tulis DJP dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (5/2/2022).
Seperti diketahui, investasi atas harta bersih yang diungkapkan pada PPS harus dilakukan minimal selama 5 tahun. Namum, peserta PPS bisa melakukan pemindahan investasi.
Hal ini diatur pada Pasal 15 ayat (9) PMK 196/2021, wajib pajak dapat melakukan pemindahan investasi setelah 2 tahun. Dalam jangka waktu 5 tahun tersebut, wajib pajak dapat melakukan pemindahan investasi sebanyak 2 kali saja.
"Dibatasi hanya 2 kali perpindahan selama jangka waktu investasi dengan maksimal 1 kali perpindahan dalam 1 tahun kalender," bunyi Pasal 15 ayat (9) huruf b.
Perhitungan jangka waktu 5 tahun investasi tertangguhkan bila terdapat jeda waktu antara pencairan investasi sebelumnya dan penempatan investasi berikutnya.
Jeda waktu antara pencairan investasi dan penempatan pada instrumen investasi berikutnya dibatasi maksimal selama 2 tahun dan wajib pajak harus menyelesaikan pemenuhan investasi paling lama 7 tahun. (sap)
