AGENDA PAJAK

Ada Dialog Kebijakan Pajak Soal Pilar 2 Konsensus Global, Tertarik?

Redaksi DDTCNews | Senin, 21 Februari 2022 | 12:50 WIB
Ada Dialog Kebijakan Pajak Soal Pilar 2 Konsensus Global, Tertarik?

JAKARTA, DDTCNews – LPEM FEB Universitas Indonesia bekerja sama dengan Prospera akan menyelenggarakan acara Tax Policy Dialogue bertajuk OECD/G20 Inclusive Framework’s Pillar Two Rules: Potential Impacts to Indonesian Income Tax Policies.

Acara ini akan menghadirkan Staf Ahli Menkeu Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Wempi Saputra sebagai keynote speaker. Senior International Tax Policy Adviser/Senior Adviser at the Canadian Tax Foundation Brian Arnold akan hadir sebagai speaker.

Ada 4 discussants yang akan hadir. Pertama, Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak Mekar Satria Utama. Kedua, Head of Tax Division PT Adaro Energy, Tbk. Jul Seventa Tarigan. Ketiga, Chief Group Tax PT Astra International, Tbk. Ivan Budiarnawan. Keempat, Senior Partner DDTC Danny Septriadi.

Baca Juga:
Diskon Tarif Pajak Pasal 31E UU PPh di e-Form, DJP Ungkap Caranya

Dengan moderator Koordinator TERC FEB Universitas Indonesia Christine Tjen, acara akan diselenggarakan melalui Zoom pada Rabu, 23 Februari 2022 pukul 09.00—12.00 WIB. Keikutsertaan melalui Zoom terbatas untuk 500 partisipan yang mendaftar melalui https://bit.ly/taxpolicydialogue. Acara juga akan disiarkan melalui Youtube LPEM FEB UI.

Seperti diketahui, pada Oktober 2021, OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting merilis Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax challenges Arising from the Digitalisation of the Economy.

Pernyataan tersebut menetapkan komponen utama dari kesepakatan di antara 137 negara anggota Inclusive Framework. Sebagai negara anggota, Indonesia pada prinsipnya telah menyetujui usulan dua pilar yang tertuang dalam pernyataan tersebut.

Baca Juga:
Lapor SPT Tahunan, Biden Bayar Pajak Rp 2,37 Miliar pada 2023

Adapun Pilar 2 memperkenalkan pajak minimum global sebesar 15%. Aturan pajak minimum global akan memengaruhi insentif pajak korporasi yang ada. Hal ini dikarena perusahaan dengan tarif pajak efektif (effective tax rate/ETR) kurang dari 15% akan tunduk pada aturan tersebut.

Dalam perkembangan terakhir, negara-negara G-20 menyepakati adanya bantuan teknis (technical assistance) bagi negara berkembang untuk mendukung implementasi dari Pilar 1: Unified Approach dan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE). (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 18 April 2024 | 08:53 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Diskon Tarif Pajak Pasal 31E UU PPh di e-Form, DJP Ungkap Caranya

Rabu, 17 April 2024 | 18:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Lapor SPT Tahunan, Biden Bayar Pajak Rp 2,37 Miliar pada 2023

Rabu, 17 April 2024 | 17:00 WIB PEMERIKSAAN PAJAK

SPT Nyatakan Rugi, Wajib Pajak Dapat Diperiksa di Kantor atau Lapangan

Rabu, 17 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Data Perpajakan Lebih Aman, WP Bisa Lakukan Penggantian EFIN

BERITA PILIHAN
Kamis, 18 April 2024 | 08:53 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Diskon Tarif Pajak Pasal 31E UU PPh di e-Form, DJP Ungkap Caranya

Rabu, 17 April 2024 | 18:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Lapor SPT Tahunan, Biden Bayar Pajak Rp 2,37 Miliar pada 2023

Rabu, 17 April 2024 | 17:30 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Surat Pemberitahuan Jalur Merah?

Rabu, 17 April 2024 | 17:00 WIB PEMERIKSAAN PAJAK

SPT Nyatakan Rugi, Wajib Pajak Dapat Diperiksa di Kantor atau Lapangan

Rabu, 17 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Data Perpajakan Lebih Aman, WP Bisa Lakukan Penggantian EFIN

Rabu, 17 April 2024 | 15:30 WIB KEANGGOTAAN FATF

RI Masuk FATF, Jokowi: Waspadai Pencucian Uang Berbasis Teknologi

Rabu, 17 April 2024 | 15:21 WIB PERMENKOP UKM 8/2023

Begini Aturan Permodalan Koperasi Simpan Pinjam

Rabu, 17 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Catat! Reset Password Akun DJP Online Perlu Kode EFIN

Rabu, 17 April 2024 | 13:37 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

ASN Mulai Pindah ke IKN pada September 2024