PENGAMPUNAN PAJAK

Ada 6.896 Surat Pernyataan yang Sudah Diajukan WP

Redaksi DDTCNews | Senin, 22 Agustus 2016 | 15:03 WIB
Ada 6.896 Surat Pernyataan yang Sudah Diajukan WP Menkeu Sri Mulyani di Sosialisasi Perkembangan Amnesti Pajak, Senin (22/8) (Foto: Ditjen Pajak)

JAKARTA, DDTCNews – Program pengampunan pajak yang sudah berjalan sekitar satu bulan, hingga saat ini mengalami peningkatan dari berbagai segmen setiap harinya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan perkembangan program pengampunan pajak mengalami peningkatan per harinya. Mulai dari jumlah Wajib Pajak (WP), hingga penerimaan dana yang telah diterima oleh Ditjen Pajak.

“Ada beberapa perkembangan yang saat ini kami terima sesuai data yang aktual. Perkembangan ini menjadi awalan yang baik untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui tax amnesty,” ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/8).

Baca Juga:
Demi Kejar Penerimaan, Pemkot Bentuk Tim Gerebek Pajak

Pada dua minggu pertama pelaksanaan program pengampunan pajak di Juli hanya terkumpul sekitar 344 Surat Pernyataan Harta (SPH). Jumlah tersebut mengalami peningkatan setiap minggunya hingga minggu ketiga Agustus mencapai 6.896 SPH.

Dari jumlah SPH tersebut, 75,3% WP yang mengajukan tax amnesty adalah WP orang pribadi dan 40,5% di antaranya adalah UMKM.

“Penambahan SPH tersebut kini tengah diantisipasi oleh pihak Ditjen Pajak karena pada akhir bulan September periode 2% akan berakhir. Partisipan program pengampunan pajak telah mencakup semua segmen WP,” kata Menkeu.

Baca Juga:
Pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara Masuk Draf RKP 2025

Segmen partisipan tersebut meliputi 546 WP Badan UMKM, 1.242 WP Badan non UMKM, 2.205WP Pribadi UMKM, dan 3.237 WP Pribadi non UMKM. Total WP yang sudah menjadi partisipan pengampunan pajak mencapai 7.230 WP.

Kemudian, lanjut Menkeu, program ini juga telah menjangkau berbagai lapisan WP dengan tingkat kepatuhan yang variatif. Total 7.230 SPH yang diserahkan oleh WP, sebanyak 321 SPH dari total disampaikan oleh WP baru yang terdaftar per 1 Januari 2016 dengan 253 di antaranya baru memiliki NPWP setelah berlakunya pengampunan pajak.

“Berdasar data yang didapat, segmen WP baru tersebut membayar uang tebusan seniliai Rp15,4 miliar dari deklarasi harta Rp954 miliar,” tambahnya.

Adapun rata-rata deklarasi harta dari WP orang pribadi adalah Rp6,4 miliar sedangkan rata-rata deklarasi WP badan adalah Rp 4,1 miliar. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 22 April 2024 | 18:00 WIB KOTA BENGKULU

Demi Kejar Penerimaan, Pemkot Bentuk Tim Gerebek Pajak

Jumat, 19 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara Masuk Draf RKP 2025

Kamis, 18 April 2024 | 15:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Bidik Tax Ratio 11,2-12 Persen pada 2025

Senin, 08 April 2024 | 11:30 WIB KOTA PEKANBARU

Jadi Panutan Wajib Pajak, ASN di Kota Ini Diminta Patuh Bayar Pajak

BERITA PILIHAN
Selasa, 23 April 2024 | 13:00 WIB INFOGRAFIS BEA CUKAI

Kriteria Penghapusbukuan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Selasa, 23 April 2024 | 12:30 WIB PROVINSI SULAWESI TENGAH

PKB Progresif Tak Lagi Berlaku, Simak Tarif Pajak Terbaru di Sulteng

Selasa, 23 April 2024 | 12:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Penghasilan Kontraktor Migas dari Pengalihan PI Kena PPh Final

Selasa, 23 April 2024 | 11:30 WIB KABUPATEN SERANG

Pacu Setoran Pajak MBLB, DPRD Minta Penagihan Dilakukan Sejak Awal

Selasa, 23 April 2024 | 11:20 WIB RENCANA AKSI 2024 DJP

Pemeriksaan Pajak, DJP Lakukan Diseminasi Implementasi CRM WP Grup

Selasa, 23 April 2024 | 11:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

SE Pelaporan Natura Belum Terbit, DJP: Bisa Pakai Dafnom Biaya Promosi

Selasa, 23 April 2024 | 10:41 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Airlangga Pastikan Program Prabowo Masuk di Kerangka Kebijakan 2025

Selasa, 23 April 2024 | 09:45 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

BKF Waspadai Dampak Kondisi Geopolitik terhadap Neraca Perdagangan RI