Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
Berita
Jum'at, 17 Agustus 2018 | 12:24 WIB
TAHUN SIDANG 2018-2019
Jum'at, 17 Agustus 2018 | 11:28 WIB
PENGENDALIAN IMPOR
Jum'at, 17 Agustus 2018 | 11:02 WIB
RAPBN 2019
 
Review
Kamis, 16 Agustus 2018 | 21:12 WIB
LAPORAN DARI HARVARD UNIVERSITY (2)
Senin, 13 Agustus 2018 | 15:00 WIB
LAPORAN DARI HARVARD UNIVERSITY
Senin, 13 Agustus 2018 | 14:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
 
Data & alat
Rabu, 15 Agustus 2018 | 11:11 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 AGUSTUS 2018
Rabu, 08 Agustus 2018 | 09:34 WIB
KURS PAJAK 8-14 AGUSTUS 2018
Rabu, 01 Agustus 2018 | 09:41 WIB
KURS PAJAK 1-7 AGUSTUS 2018
 
Komunitas
Rabu, 15 Agustus 2018 | 21:24 WIB
SEMINAR NASIONAL
Jum'at, 10 Agustus 2018 | 16:02 WIB
LOMBA PAJAK NASIONAL MAHASISWA 2018
Kamis, 09 Agustus 2018 | 16:43 WIB
TALKSHOW PAJAK-STIAMI
 
Reportase

113 Negara Sepakati Laporan Sementara Pajak Ekonomi Digital OECD

1

PARIS, DDTCNews – Kerangka Inklusif proyek base erosion and profit shifting (BEPS) OECD/G20 yang merupakan koalisi 113 negara telah menyetujui laporan sementara (interim report) mengenai tantangan perpajakan di era ekonomi digital (digital economy).

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Kebijakan dan Administrasi Perpajakan OECD Pusat Pascal Saint-Amans dalam akun twitternya pada Kamis (15/2) sore. Laporan itu akan segera dirilis pada hari ini, Jumat (16/3).

“Kerangka Inklusif OECD telah menyetujui rancangan kebijakan sementara mengenai tantangan pajak ekonomi digital, akan diserahkan kepada kepada Menteri Keuangan G20,” paparnya dilansir dari Mnetax.com.

Baca Juga: Tanpa Kehadiran Fisik, E-Commerce Tetap Dikenakan Sales Tax 6%

Pascal mengatakan laporan sementara ini disusun untuk menanggapi kebijakan unilateral sejumlah negara dalam menerapkan aturan pajak atas bisnis ekonomi digital yang selama ini dinilai banyak memanfaatkan celah-celah ketentuan pajak internasional yang ketinggalan zama.

"Melalui laporan ini, diharapkan OECD bisa memberikan solusi bersama, mencegah tindakan sepihak yang tidak terkoordinasi yang dapat menyebabkan pajak berganda atas keuntungan perusahaan multinasional," jelasnya.

Sementara itu, pada sebuah konferensi akhir Februari Lalu, Asisten Sekretaris Deputi Bidang Perpajakan Internasional Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) Chip Harter menyatakan AS tidak yakin adanya urgensi untuk membuat aturan terpisah mengenai ekonomi digital.

Baca Juga: Hilangkan Hambatan AEoI, P3B Selandia Baru-Hong Kong Diperbarui

Dia berpandangan sebagian besar kontroversi terletak pada aturan pajak internasional yang sudah berlaku. Aturan yang sudah berlaku itu mengamanatkan keberadaan fisik permanen suatu perusahaan dan mengatur standarisasi atribusi keuntungan perusahaan.

“Setiap perubahan harus diterapkan pada seluruh jenis bisnis, bukan hanya terhadap perusahaan digital yang kerap dianggap berbeda dibanding perusahaan lain,” papar Chip.

Sementara itu, Uni Eropa saat ini sedang mengerjakan proposalnya sendiri mengenai pajak ekonomi digital. Inggris pun telah merilis posisi terbarunya mengenai isu pajak ekonomi digital pekan ini. (Amu)

Baca Juga: Dianggap Aset Tak Berwujud, Mata Uang Kripto Siap Dipajaki

“Kerangka Inklusif OECD telah menyetujui rancangan kebijakan sementara mengenai tantangan pajak ekonomi digital, akan diserahkan kepada kepada Menteri Keuangan G20,” paparnya dilansir dari Mnetax.com.

Baca Juga: Tanpa Kehadiran Fisik, E-Commerce Tetap Dikenakan Sales Tax 6%

Pascal mengatakan laporan sementara ini disusun untuk menanggapi kebijakan unilateral sejumlah negara dalam menerapkan aturan pajak atas bisnis ekonomi digital yang selama ini dinilai banyak memanfaatkan celah-celah ketentuan pajak internasional yang ketinggalan zama.

"Melalui laporan ini, diharapkan OECD bisa memberikan solusi bersama, mencegah tindakan sepihak yang tidak terkoordinasi yang dapat menyebabkan pajak berganda atas keuntungan perusahaan multinasional," jelasnya.

Sementara itu, pada sebuah konferensi akhir Februari Lalu, Asisten Sekretaris Deputi Bidang Perpajakan Internasional Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) Chip Harter menyatakan AS tidak yakin adanya urgensi untuk membuat aturan terpisah mengenai ekonomi digital.

Baca Juga: Hilangkan Hambatan AEoI, P3B Selandia Baru-Hong Kong Diperbarui

Dia berpandangan sebagian besar kontroversi terletak pada aturan pajak internasional yang sudah berlaku. Aturan yang sudah berlaku itu mengamanatkan keberadaan fisik permanen suatu perusahaan dan mengatur standarisasi atribusi keuntungan perusahaan.

“Setiap perubahan harus diterapkan pada seluruh jenis bisnis, bukan hanya terhadap perusahaan digital yang kerap dianggap berbeda dibanding perusahaan lain,” papar Chip.

Sementara itu, Uni Eropa saat ini sedang mengerjakan proposalnya sendiri mengenai pajak ekonomi digital. Inggris pun telah merilis posisi terbarunya mengenai isu pajak ekonomi digital pekan ini. (Amu)

Baca Juga: Dianggap Aset Tak Berwujud, Mata Uang Kripto Siap Dipajaki
Topik : berita pajak internasional, pajak ekonomi digital, prancis
artikel terkait
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Sabtu, 13 Agustus 2016 | 17:02 WIB
THAILAND
Kamis, 29 September 2016 | 12:01 WIB
INDIA
Rabu, 11 Oktober 2017 | 11:19 WIB
KROASIA
berita pilihan
Rabu, 15 Agustus 2018 | 12:10 WIB
ZAMBIA
Selasa, 14 Agustus 2018 | 18:51 WIB
MICHIGAN
Selasa, 14 Agustus 2018 | 16:35 WIB
KOREA SELATAN
Senin, 13 Agustus 2018 | 18:31 WIB
SELANDIA BARU
Senin, 13 Agustus 2018 | 17:19 WIB
INGGRIS
Senin, 13 Agustus 2018 | 16:35 WIB
AFRIKA SELATAN
Senin, 13 Agustus 2018 | 14:07 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 10 Agustus 2018 | 17:45 WIB
LUKSEMBURG
Jum'at, 10 Agustus 2018 | 17:38 WIB
UKRAINA
Jum'at, 10 Agustus 2018 | 15:33 WIB
INGGRIS
1