LAPORAN HASIL SURVEI PAJAK DAN POLITIK

10 Lapangan Usaha dengan Setoran Pajak Terbesar, Begini Kinerjanya

Redaksi DDTCNews | Senin, 18 Desember 2023 | 13:30 WIB
10 Lapangan Usaha dengan Setoran Pajak Terbesar, Begini Kinerjanya

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menghimpun 10 lapangan usaha di Indonesia yang memiliki nilai kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan Laporan Tahunan DJP 2022, setoran pajak terbesar disumbang oleh industri pengolahan senilai Rp443,3 triliun. Disusul, perdagangan besar dan eceran, reparasi, dan perawatan mobil dan sepeda motor senilai Rp388,2 triliun.

Pada posisi ketiga ditempati sektor pertambangan dan penggalian sejumlah Rp206,96 triliun. Posisi selanjutnya ditempati sektor jasa keuangan dan asuransi senilai Rp161,7 triliun; serta transportasi dan pergudangan senilai Rp60,3 triliun.

Baca Juga:
Ditjen Imigrasi Luncurkan Bridging Visa bagi WNA, Apa Fungsinya?

Untuk posisi berikutnya, ditempati sektor informasi dan komunikasi senilai Rp53,9 triliun; konstruksi Rp39,8 triliun, pertanian, kehutanan, dan perikanan Rp31,2 triliun; sektor jasa profesional, ilmiah, dan teknis senilai Rp30,7 triliun; serta real estat sejumlah Rp26,2 triliun.

Posisi lapangan usaha dilihat dari kontribusinya terhadap penerimaan pajak kurang lebih sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Meski begitu, terdapat beberapa sektor usaha yang kontribusi pajaknya relaitf kecil ketimbang porsinya dalam PDB.

Misal, PDB untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai Rp2.422,9 triliun pada 2022, tetapi kontribusi pajaknya hanya Rp31,2 triliun. Dari catatan itu, rasio pajak untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya 1,3%.

Baca Juga:
Penggunaan Diskon Tarif Pasal 31E UU PPh Tak Ada Batas Waktu, Asalkan…

Belum optimalnya kontribusi pajak juga terjadi di sektor konstruksi dengan PDB senilai Rp1.912,9 triliun. Pada 2022, sumbangan pajaknya hanya Rp39,8 triliun. Alhasil, rasio pajaknya hanya sebesar 2,0%.

Sementara itu, industri manufaktur dengan PDB senilai Rp3.591,7 triliun menyumbang penerimaan pajak sejumlah Rp443,3 triliun. Dengan hasil tersebut, rasio pajak untuk sektor pengolahan sebesar 12,34% atau lebih tinggi dari rasio pajak secara umum sebesar 10,39%.

Terkait dengan kontribusi pajak dari lapangan usaha, terdapat temuan menarik dalam survei pajak dan politik DDTCNews yang diikuti 2.080 responden. Unduh laporan survei bertajuk Saatnya Parpol & Capres Bicara Pajak melalui https://bit.ly/HasilSurveiPakpolDDTCNews2023.

Baca Juga:
Peta Aksesi Keanggotaan OECD Terbit, Pemerintah RI Siap Lakukan Ini

Mayoritas responden atau 79,7% memandang penerimaan pajak atas sektor-sektor usaha yang dinilai undertaxed perlu-sangat perlu ditingkatkan. Sementara itu, hanya 6,5% responden yang memandang tidak perlu.

Sementara itu, sekitar 42,9% responden menilai beban pajak dari sektor usaha yang dinilai overtaxed perlu dikurangi. Lalu, sebanyak 19,3% responden memilih netral dan 37,9% responden menilai beban pajak tidak perlu dikurangi. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 28 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ditjen Imigrasi Luncurkan Bridging Visa bagi WNA, Apa Fungsinya?

Minggu, 28 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Peta Aksesi Keanggotaan OECD Terbit, Pemerintah RI Siap Lakukan Ini

Minggu, 28 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Tak Sepakat dengan Tagihan Bea Masuk, Importir Bisa Ajukan Keberatan

BERITA PILIHAN
Minggu, 28 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ditjen Imigrasi Luncurkan Bridging Visa bagi WNA, Apa Fungsinya?

Minggu, 28 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Peta Aksesi Keanggotaan OECD Terbit, Pemerintah RI Siap Lakukan Ini

Minggu, 28 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Tak Sepakat dengan Tagihan Bea Masuk, Importir Bisa Ajukan Keberatan

Minggu, 28 April 2024 | 13:30 WIB PERPRES 56/2024

Perpres Resmi Direvisi, Indonesia Bisa Beri Bantuan Penagihan Pajak

Minggu, 28 April 2024 | 13:00 WIB PENERIMAAN NEGARA

Didorong Dividen BUMN, Setoran PNBP Tumbuh 10 Persen pada Kuartal I

Minggu, 28 April 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Ada UU DKJ, Tarif Pajak Hiburan Malam di Jakarta Bisa 25-75 Persen

Minggu, 28 April 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Bukti Potong 1721-A1 Tak Berlaku untuk Pegawai Tidak Tetap

Minggu, 28 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Cakupan Penghasilan Pegawai Tetap yang Dipotong PPh Pasal 21

Minggu, 28 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

KEM-PPKF 2025 Sedang Disusun, Begini Catatan DPR untuk Pemerintah