Review
Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 29 November 2022 | 15:48 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 24 November 2022 | 09:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 02 Desember 2022 | 21:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 02 Desember 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 02 Desember 2022 | 12:30 WIB
TIPS KEPABEANAN
Senin, 28 November 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Jum'at, 02 Desember 2022 | 12:00 WIB
KMK 63/2022
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Komunitas
Minggu, 04 Desember 2022 | 07:40 WIB
WAKIL KETUA I PERTAPSI TITI MUSWATI PUTRANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 09:34 WIB
KETUA BIDANG KERJA SAMA PERTAPSI BENY SUSANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 07:30 WIB
SELEBRITAS
Sabtu, 03 Desember 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Reportase

Wah, Google Bakal Akhiri Skema Pajaknya yang Kontroversial

A+
A-
6
A+
A-
6
Wah, Google Bakal Akhiri Skema Pajaknya yang Kontroversial

Ilustrasi.

AMSTERDAM, DDTCNews – Google bakal mengakhiri penggunaan celah untuk meminimalkan kewajiban pajaknya atau yang terkenal dengan skema ‘Double Irish Dutch Sandwich’.

Seorang juru bicara Google mengatakan skema itu tidak lagi digunakan lantaran untuk mengantisipasi peraturan penghindaran pajak yang lebih ketat. Selain itu, perombakan dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan undang-undang pajak Amerika Serikat (AS) dan Irlandia.

“Sejalan dengan kesimpulan dari proyek BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) OECD serta perubahan pada undang-undang pajak AS dan Irlandia, kami sekarang menyederhanakan struktur perusahaan kami dan akan melisensikan kekayaan intelektual kami dari AS, bukan Bermuda,” ujar juru bicara Google, Selasa (31/12/2019).

Baca Juga: Khawatir Ganggu Investasi, Hungaria Kukuh Tolak Pajak Minimum Global

Skema ‘Double Irish, Dutch sandwich’ merupakan strategi Google untuk mengalihkan sebagian besar keuntungan di luar negeri dengan melisensikan hak kekayaan intelektual kepada anak perusahaan asing atau di yurisdiksi lain.

Secara lebih terperinci, Google melakukan transfer intellectual property (IP) keluar dari Amerika dengan tarif pajak yang rendah. Dalam konteks ini, Google telah mendirikan perusahaan Irlandia tapi dengan tempat manajemen efektif di Bermuda.

Langkah ini ditempuh agar anak perusahaan tersebut tidak mendapatkan status subjek pajak di negara manapun. Anak perusahaan Google di Bermuda/Irlandia ini hanya mempunyai direksi dan tidak melakukan kegiatan bisnis yang aktif.

Baca Juga: Kriteria Dokumen yang Dapat Dibebaskan dari Pungutan Bea Meterai

Sebagai salah satu pemilik IP Google, anak perusahaan Irlandia mendapatkan penghasilan royalti dari lisensi IP Google. Selanjutnya, Google mendirikan anak perusahaan Irlandia yang kedua, yaitu Google Ireland Limited (GIL) sebagai pusat manajemen dan koordinasi aktivitas Google di seluruh dunia (EMEA).

Pilihan untuk mendirikan perusahaan di Irlandia lagi dikarenakan oleh tarif pajak Irlandia yang cukup rendah dan untuk menggunakan celah dalam peraturan Controlled Foreign Corporation (CFC) AS. Pasalnya, peraturan CFC AS memungkinkan untuk memperlakukan dua anak perusahaan di negara yang sama sebagai suatu kesatuan entitas.

Dengan demikian, dari kacamata AS, anak perusahaan Google di Irlandia adalah perusahaan aktif sehingga tidak terkena regulasi CFC AS. Dalam peraturan CFC-nya, AS dapat memajaki anak perusahaan multinasional jika diketahui anak perusahaan itu tergolong pasif.

Baca Juga: Ada 3 Jenis Tarif PPh Final atas PHTB, DJP Jelaskan Aturannya

Selanjutnya, Google memanfaatkan perusahaan di Belanda sebagai perantara pembayaran royalti. Adapun aliran pembayaran royalti adalah sebagai berikut EMEA membayar royalti kepada GIL, GIL membayar royalti ke Belanda, dan terakhir Belanda membayar royalti ke Bermuda/Irlandia.

Dalam konteks ini Belanda dimanfaatkan sebagai perantara karena pembayaran royalti dari Belanda ke luar negeri tidak dikenakan withholding tax. Pembayaran royalti dari GIL ke Belanda juga tidak dikenakan withholding tax karena terdapatnya directive royalty di komunitas Eropa. Baca skema ‘Double Irish, Dutch sandwich’ ini di artikel 'Memahami Struktur Perencanaan Pajak Google'.

Di bawah tekanan dari Uni Eropa dan AS, Irlandia pada 2014 lalu memutuskan untuk menghapus perjanjian pajak tersebut. Hal ini membuat Irlandia akan mengakhiri keuntungan pajak yang diperoleh Google pada 2020.

Baca Juga: Belum Setor PPh Final UMKM, Toko Kelontong Didatangi Petugas Pajak

Berdasarkan SPT tahun 2017 Google di Belanda, perusahaan ini tercatat memindahkan 21,8 miliar euro (setara Rp339,5 triliun) melalui perusahaan induk Belanda ke Bermuda. Pemindahan tersebut dilakukan dengan melisensikan kekayaan intelektualnya yang disimpan di tax haven.

Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan jumlah pada 2017 senilai 19,9 miliar euro (setara Rp309,9 triliun). Google menyebut akan mengakhiri skema pajak internasionalnya setelah 2019, tetapi belum terdapat konfirmasi tanggal pasti penghentian kegiatan lisensi.

“Tanggal penghentian kegiatan lisensi perusahaan belum dikonfirmasi oleh pimpinan senior. Namun, manajemen berharap bahwa penghentian ini akan berlangsung pada tanggal 31 Desember 2019 atau selama 2020,” demikian kutipan pernyataan Google Belanda.

Baca Juga: DJP Beberkan Kriteria Wajib Pajak yang Dibebaskan dari PPh Final PHTB

Dengan demikian, restrukturisasi perusahaan dan basis biaya yang dihasilkan dari kegiatan lisensi akan dihentikan pada tanggal tersebut. Hal ini berarti mulai 2020, Google akan menyederhanakan struktur perusahaannya dan melisensikan kekayaan intelektualnya dari AS tidak lagi dari Bermuda. (kaw)



Baca Juga: Utang Pemerintah Capai Rp7.496 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Google, Double Irish Dutch Sandwich, AS, Belanda, Irlandia, penghindaran pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 03 Desember 2022 | 08:30 WIB
FILIPINA

DPR Targetkan RUU Kemudahan Membayar Pajak Bisa Disahkan Tahun Ini

Sabtu, 03 Desember 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Ada 4 Status Master File Pengawasan Wajib Pajak, Anda Masuk yang Mana?

Sabtu, 03 Desember 2022 | 07:30 WIB
SELEBRITAS

Dapat Penghasilan dari Youtube, Fiki Naki: WNI Harus Taat Bayar Pajak

Sabtu, 03 Desember 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK

Dari Pajak untuk Kemajuan Desa

berita pilihan

Minggu, 04 Desember 2022 | 15:00 WIB
HUNGARIA

Khawatir Ganggu Investasi, Hungaria Kukuh Tolak Pajak Minimum Global

Minggu, 04 Desember 2022 | 14:00 WIB
BEA METERAI

Kriteria Dokumen yang Dapat Dibebaskan dari Pungutan Bea Meterai

Minggu, 04 Desember 2022 | 13:00 WIB
PERATURAN PAJAK

Ada 3 Jenis Tarif PPh Final atas PHTB, DJP Jelaskan Aturannya

Minggu, 04 Desember 2022 | 12:00 WIB
KP2KP BENTENG

Belum Setor PPh Final UMKM, Toko Kelontong Didatangi Petugas Pajak

Minggu, 04 Desember 2022 | 11:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Beberkan Kriteria Wajib Pajak yang Dibebaskan dari PPh Final PHTB

Minggu, 04 Desember 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Penghasilan yang Masuk dalam Pencatatan WP Orang Pribadi

Minggu, 04 Desember 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Utang Pemerintah Capai Rp7.496 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman

Minggu, 04 Desember 2022 | 10:00 WIB
KP2KP PINRANG

Bisnis Minuman Membludak, Petugas Pajak Sambangi Pabrik Es

Minggu, 04 Desember 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Banyak Daerah Tak Punya RDTR, Perizinan Jadi Terkendala