Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Waduh, 2 Negara Eropa Tolak Pembahasan Kode Etik Perpajakan yang Baru

A+
A-
1
A+
A-
1
Waduh, 2 Negara Eropa Tolak Pembahasan Kode Etik Perpajakan yang Baru

Ilustrasi.

BRUSSELS, DDTCNews - Upaya Uni Eropa untuk memperbarui kode etik kebijakan perpajakan mendapatkan ganjalan dari 2 negara anggotanya.

Diplomat dari Hongaria dan Estonia disebut melakukan blokir pembahasan revisi ketentuan kode etik perpajakan. Penolakan kedua negara itu berpotensi menggagalkan upaya mencegah perlombaan penurunan (race to the bottom) tarif PPh badan di zona euro.

"Ini [pembaruan kode etik perpajakan] merupakan hasil musyawarah yang dilakukan selama bertahun-tahun. Langkah ini tidak ambisius, tetapi setidaknya sebuah langkah maju," kata seorang konsultan politik Komisi Eropa dikutip pada Selasa (7/12/2021).

Baca Juga: Berlaku Tahun Ini, Tarif Pajak Pendidikan Tinggi Dinaikkan Jadi 2,5%

Dia menerangkan proposal pembaruan kode etik perpajakan akan dibahas oleh menteri keuangan seluruh negara anggota Uni Eropa pada pekan ini. Menurutnya, aksi blokir pembahasan oleh Hongaria dan Estonia membuat upaya melakukan terobosan kembali menurun.

Pasalnya, perubahan ketentuan perpajakan di Uni Eropa wajib dicapai melalui suara bulat seluruh negara anggota. Upaya alternatif bisa ditempuh dengan mengadopsi aturan pemungutan suara mayoritas.

Tantangan lain pembaruan kode etik perpajakan Uni Eropa adalah proses pembahasan yang dilakukan secara tertutup. Dengan demikian, publik tidak tahu pasti alasan utama Hongaria dan Estonia memblokir proses pembahasan.

Baca Juga: Percepat Pemulihan, Subsidi Gaji Disiapkan untuk Pekerja Pariwisata

Posisi politik kedua negara tersebut juga paralel dengan sikap terhadap proposal konsensus global yang dilakukan OECD. Hongaria dan Estonia menentang proposal penerapan pajak minimum global sebesar 15% untuk perusahaan multinasional.

Sementara itu, penasihat kebijakan pajak Oxfam International Chiara Putatoro menyatakan manuver politik Hongaria dan Estonia sebagai upaya menunda implementasi konsensus global di Uni Eropa. Pembaruan kode etik perpajakan merupakan instrumen pendukung penerapan konsensus global khususnya pajak minimum global.

"Memblokir pembahasan tentang kode etik dapat menjadi cara untuk meningkatkan posisi tawar mereka saat negosiasi dalam pemungutan suara tentang pajak minimum pada 22 Desember," ungkapnya seperti dilansir euobserver.com. (sap)

Baca Juga: DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Topik : pajak internasional, konsensus pajak global, PPh badan, PPh, pajak minimum global, Eropa, Belgia

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 17 Januari 2022 | 17:00 WIB
INGGRIS

Perusahaan Leasing Peringatkan Pemilik Kendaraan Soal Tarif Cukai

Senin, 17 Januari 2022 | 16:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Negara Uni Eropa Punya 3 Skema Adopsi Pajak Minimum Global, Apa Saja?

Senin, 17 Januari 2022 | 13:30 WIB
SWISS

Adopsi Pajak Minimum Global, Konstitusi Bakal Diamendemen

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:14 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak