UNI EMIRAT ARAB

UU KUP Terbaru Terbit, Standar Pajak Internasional Diadopsi

Redaksi DDTCNews | Rabu, 02 Agustus 2017 | 13:01 WIB
UU KUP Terbaru Terbit, Standar Pajak Internasional Diadopsi Presiden UEA Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan (Foto: Arabian Business)

ABU DHABI, DDTCNews – Presiden Uni Emirat Arab (UEA) c telah mengumumkan Undang-Undang Tata Cara Perpajakan UEA yang baru. Undang-Undang tersebut menetapkan seperangkat prosedur dan peraturan umum yang harus diterapkan pada semua Undang-Undang perpajakan di UAE.

Menteri Keuangan UEA Hamdan bin Rashid Al Maktoum memaparkan Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Presiden UEA tersebut merupakan kerangka legislatif yang mencakup semua hal dalam menetapkan dasar bagi sistem pajak UEA yang mengatur administrasi dan pengumpulan pajak.

“Presiden, Yang Mulia Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan telah mengeluarkan Undang-Undang Federal No. 7 tahun 2017. Payung hukum prosedur pajak ini merupakan tonggak penting untuk membangun sistem pajak UEA dan diversifikasi ekonomi,” tuturnya, Selasa (1/8).

Baca Juga:
Pilar 1 Tak Kunjung Dilaksanakan, Kanada Bersiap Kenakan Pajak Digital

Undang-Undang tersebut menetapkan seperangkat prosedur dan peraturan umum yang berlaku untuk diterapkan pada semua undang-undang perpajakan di UAE, salah satunya Undang-Undang PPN dan Bea cukai.

Undang-Undang tersebut juga dengan jelas membedakan hak dan kewajiban antara otoritas pajak UEA (Federal Tax Authority/FTA dengan wajib pajak.

Undang-Undang ini mencakup prosedur pajak, audit pajak, keberatan, pengembalian uang, pengumpulan, dan kewajiban pajak, termasuk pendaftaran pajak, persiapan pengembalian pajak, pengajuan, pembayaran dan peraturan pengungkapan sukarela.

Baca Juga:
Inggris Beri Insentif PPN untuk Produk Rumah Tangga yang Disumbangkan

Setelah Undang-Undang diberlakukan, semua bisnis yang berbasis di UEA akan diminta untuk menyimpan catatan yang akurat selama lima tahun. Bagi yang melanggar akan dikenakan hukuman atas ketidakpatuhan.

“UAE berkomitmen untuk memenuhi standar internasional yang paling ketat. Kami bekerja untuk menciptakan lingkungan legislatif dan eksekutif yang optimal untuk memudahkan negara,” kata Sheikh Hamdan bin Rashid dikutip dari khaleejtimes.com.

Melaksanakan aturan pajak ini, lanjutnya akan memberi pengaruh lebih lanjut kepada UEA dalam hal daya saing internasional dan membawa bisnis UEA selangkah lebih maju untuk membangun masa depan yang lebih baik. (Gfa/Amu)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Jumat, 19 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Diabaikan, Link Aktivasi Daftar NPWP Online Cuma Aktif 24 Jam

Jumat, 19 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M