Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Usai Libur Lebaran, Hakim Vonis Terdakwa 2 Kasus Pidana Perpajakan Ini

1
1

Ilustrasi. (foto: i.ytimg.com)

JAKARTA, DDTCNews – Setelah libur lebaran, ada dua vonis yang dijatuhkan terhadap para terdakwa dua kasus tindak pindana perpajakan.

Pada pekan lalu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Jawa Barat membacakan putusan pengadilan terhadap tiga terdakwa. Selain itu, Majelis hakim juga menjatuhkan vonis bersalah terhadap pengusaha properti di Manado Sulawesi Utara.

“Kerja keras Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Pajak (DJP) dan kerja samanya dengan pihak Kepolisian RI dan Kejaksaan membuahkan hasil pada minggu pertama pascaliburan panjang Lebaran,” demikian tulis DJP dalam laman resminya, Senin (17/6/2019).

Baca Juga: Geber Audit GST, Iras Raup Rp1,8 Triliun

Terkait kasus di Cibinong, terdakwa telah sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya selama 2013 hingga 2017. Bukti setoran itu merupakan bukti setoran pajak penghasilan (PPh) final atas transaksi jual beli/pengalihan tanah dan bangunan yang merugikan negara senilai Rp4,89 miliar.

Selain sebagai pelunasan pajak terutang, bukti setoran PPh final itu juga merupakan salah satu syarat yang diperlukan dalam pembuatan akta jual beli tanah dan atau bangunan di kantor Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT) serta pengurusan dan balik nama sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Atas tindak pidana perpajakan tersebut, majelis hakim menjatuhkan vonis penjara kepada satu orang terdakwa selama 3 tahun 6 bulan. Sedangkan dua orang terdakwa lainnya divonis 2 tahun 6 bulan penjara,” papar DJP.

Baca Juga: Uji Kepatuhan, DJP Gunakan Daftar Sasaran Prioritas WP yang Diperiksa

Untuk kasus di Manado, majelis hakim menjatuhkan vonis bersalah terhadap pengusaha properti karena dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) serta menyampaikan SPT tidak benar dan tidak lengkap dalam periode 2012 hingga 2014.

Dalam putusannya, majelis Hakim menyatakan terdakwa tidak mendukung program pemerintah di bidang perpajakan dan menimbulkan kerugian negara senilai Rp3,7 miliar. Hukuman penjara dijatuhkan kepada terdakwa selama tiga tahun dan denda senilai Rp7,4 miliar.

“Beberapa vonis lain menyusul dari berbagai pengadilan negeri di seluruh Indonesia kepada para pelaku tindak pidana perpajakan lainnya yang merugikan negara tersebut,” imbuh DJP. (kaw)

Baca Juga: Ditjen Pajak Terus Jalankan Upaya Penegakan Hukum

“Kerja keras Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Pajak (DJP) dan kerja samanya dengan pihak Kepolisian RI dan Kejaksaan membuahkan hasil pada minggu pertama pascaliburan panjang Lebaran,” demikian tulis DJP dalam laman resminya, Senin (17/6/2019).

Baca Juga: Geber Audit GST, Iras Raup Rp1,8 Triliun

Terkait kasus di Cibinong, terdakwa telah sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya selama 2013 hingga 2017. Bukti setoran itu merupakan bukti setoran pajak penghasilan (PPh) final atas transaksi jual beli/pengalihan tanah dan bangunan yang merugikan negara senilai Rp4,89 miliar.

Selain sebagai pelunasan pajak terutang, bukti setoran PPh final itu juga merupakan salah satu syarat yang diperlukan dalam pembuatan akta jual beli tanah dan atau bangunan di kantor Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT) serta pengurusan dan balik nama sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Atas tindak pidana perpajakan tersebut, majelis hakim menjatuhkan vonis penjara kepada satu orang terdakwa selama 3 tahun 6 bulan. Sedangkan dua orang terdakwa lainnya divonis 2 tahun 6 bulan penjara,” papar DJP.

Baca Juga: Uji Kepatuhan, DJP Gunakan Daftar Sasaran Prioritas WP yang Diperiksa

Untuk kasus di Manado, majelis hakim menjatuhkan vonis bersalah terhadap pengusaha properti karena dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) serta menyampaikan SPT tidak benar dan tidak lengkap dalam periode 2012 hingga 2014.

Dalam putusannya, majelis Hakim menyatakan terdakwa tidak mendukung program pemerintah di bidang perpajakan dan menimbulkan kerugian negara senilai Rp3,7 miliar. Hukuman penjara dijatuhkan kepada terdakwa selama tiga tahun dan denda senilai Rp7,4 miliar.

“Beberapa vonis lain menyusul dari berbagai pengadilan negeri di seluruh Indonesia kepada para pelaku tindak pidana perpajakan lainnya yang merugikan negara tersebut,” imbuh DJP. (kaw)

Baca Juga: Ditjen Pajak Terus Jalankan Upaya Penegakan Hukum
Topik : pidana perpajakan, penyidikan, pemeriksaan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 04 September 2019 | 18:14 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Kamis, 03 Oktober 2019 | 17:53 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 03 Oktober 2019 | 17:03 WIB
TATA KELOLA PERKOTAAN LAYAK HUNI