Berita
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:35 WIB
LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:19 WIB
KENYA
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:17 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Review
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Januari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:57 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:44 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Tunggak Pajak Lebih dari 5 Tahun, SPPT PBB Bakal Diblokir

A+
A-
2
A+
A-
2
Tunggak Pajak Lebih dari 5 Tahun, SPPT PBB Bakal Diblokir

Ilustrasi.

SINGARAJA, DDTCNews – Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali akan mengambil tindakan tegas bagi masyarakat yang menunggak pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) lebih dari 5 tahun.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Gede Sugiartha Widiada mengatakan rapat dengan Komisi III DPRD menyepakati rencana pemblokiran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 untuk tunggakan lebih dari 5 tahun.

"Kebijakan pemblokiran SPPT PBB ini akan dikeluarkan kebijakannya oleh BPKPD, terutama untuk wajib pajak yang sudah menunggak 5 tahun ke atas," katanya, dikutip pada Selasa (24/11/2020).

Baca Juga: Tingkatkan PAD, Kantor Pelayanan Samsat Ditambah

Pemblokiran dilakukan sebagai upaya untuk menekan jumlah piutang PBB-P2 yang konsisten naik setiap tahun. Dengan adanya pemblokiran SPPT PBB-P2, masyarakat akan mengalami kendala saat mengurus administrasi pertanahan.

Gede memberi contoh urusan administrasi pertanahan yang akan terhambat salah satunya terjadi ketika tanah atau bangunan akan dijual atau dialihkan kepada pihak lain. Menurutnya, proses jual-beli tanah tidak akan diproses jika tunggakan pajak belum dilunasi oleh pemilik.

Dia menjabarkan total angka piutang PBB-P2 di Kabupaten Buleleng mencapai Rp88,9 miliar dalam 5 tahun terakhir. Upaya penagihan aktif BPKPD Buleleng baru berhasil mengamankan penerimaan senilai Rp1,6 miliar.

Baca Juga: Bayar PBB-P2 di 4 Daerah Ini Kini Bisa Lewat Aplikasi Gojek

Sebagian besar piutang PBB-P2 di Kabupaten Buleleng merupakan warisan atau pelimpahan dari Ditjen Pajak (DJP). Piutang sudah ada saat kewenangan memungut pajak dialihkan kepada pemerintah daerah. Jumlah pelimpahan piutang PBB-P2 tercatat senilai Rp75 miliar.

Gede mengatakan upaya validasi dan penagihan aktif sering menemui kendala. Persoalan klasik antara lain terkait dengan data administrasi terkait objek dan subjek PBB-P2. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum sadar pajak sehingga saat ditagih merasa tidak memiliki utang PBB-P2.

"Kami sering berdebat dengan wajib pajak dan kita minta bukti pembayarannya, sebagian besar tidak mau membayar. Tahun kemarin ada yang kami hapus," imbuhnya, seperti dilansir nusabali.com. (kaw)

Baca Juga: Ada Pandemi Covid-19, Kenaikan NJOP Diprotes Asosiasi Kepala Desa

Topik : Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, pajak daerah, PBB, PBB-P2, SPPT
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 12 Januari 2021 | 19:30 WIB
KOTA PALEMBANG
Selasa, 12 Januari 2021 | 11:30 WIB
KABUPATEN SUKOHARJO
Selasa, 12 Januari 2021 | 11:12 WIB
KOTA PEKANBARU
Selasa, 12 Januari 2021 | 09:33 WIB
KOTA KUPANG
berita pilihan
Rabu, 20 Januari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:57 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:44 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:35 WIB
LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:19 WIB
KENYA
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:17 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 15:53 WIB
INFOGRAFIS PAJAK