Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Transparansi Pajak Caleg Tingkatkan Kualitas Demokrasi

3
3
Managing Partner DDTC Darussalam memberikan paparan dalam diskusi bertajuk ‘Caleg Hebat, Taat Pajak: Membedah Indeks Ketaatan Pajak bagi Calon Anggota Legislatif 2019’, Kamis (13/9/2018) (DDTCNews - Wahyu Budhi Prabowo)

JAKARTA, DDTCNews – Transparansi pajak menjadi salah satu instrumen yang bisa dipakai publik untuk menentukan kualitas calon anggota legislatif.

Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan transparansi calon anggota legislatif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya bisa menjadi acuan dalam memilih. Transparansi itu bisa dilakukan dengan mengungkap surat pemberitahuan (SPT) di depan publik secara sukarela.

“Ketika SPT dibuka, maka masyarakat bisa lihat jumlah pajak yang dibayar dan aset yang dimiliki. Akan ketahuan wajar atau tidak harta yang dimiliki dengan kewajiban pajaknya,” katanya, Kamis (13/9/2018).

Baca Juga: Regulasi Baru Portofolio Properti Gerus Penerimaan Pajak

Dalam diskusi bertajuk ‘Caleg Hebat, Taat Pajak: Membedah Indeks Ketaatan Pajak bagi Calon Anggota Legislatif 2019’, Darussalam berujar pengungkapan SPT akan memberikan efek ganda pada kualitas demokrasi, baik dari sisi partisipasi masyarakat maupun calon anggota legislatif.

Pengungkapan SPT juga disebut sebagai upaya memberi keteladanan. Namun, langkah ini hanya keluar ketika ada itikad dari calon anggota legislatif untuk membuka laporan perpajakannya. Kondisi ini setidaknya karena dipengaruhi oleh dua faktor.

Pertama, adanya hukum positif di Indonesia yang menjaga kerahasian data setiap wajib pajak (WP), termasuk calon anggota legislatif. Kedua, belum terbentuknya budaya transparansi dalam ranah politik praktis di Tanah Air.

Baca Juga: BKF: PMK Insentif Vokasi & Riset Sudah Siap

Aspek hukum itu diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam beleid itu, setiap pejabat dan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain terkait segala yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan atau pekerjaannya.

Oleh karena itu, budaya transparansi melalui pembukaan data pajak secara sukarela idealnya ditumbuhkembangkan di Indonesia. Praktik ini sudah terjadi di Amerika Serikat, terutama saat seseorang akan maju dalam pemilihan presiden.

“Tradisi mengungkapkan SPT ini memberikan informasi berharga kepada publik. Tradisi kandidat presiden untuk mengungkapkan SPT kepada publik telah berlangsung secara rutin sejak 1981 di Amerika Serikat,” imbuh Darussalam. (kaw)

Baca Juga: Belum Sebulan Dicabut, Pajak Karbon Bakal Dikenakan Lagi

“Ketika SPT dibuka, maka masyarakat bisa lihat jumlah pajak yang dibayar dan aset yang dimiliki. Akan ketahuan wajar atau tidak harta yang dimiliki dengan kewajiban pajaknya,” katanya, Kamis (13/9/2018).

Baca Juga: Regulasi Baru Portofolio Properti Gerus Penerimaan Pajak

Dalam diskusi bertajuk ‘Caleg Hebat, Taat Pajak: Membedah Indeks Ketaatan Pajak bagi Calon Anggota Legislatif 2019’, Darussalam berujar pengungkapan SPT akan memberikan efek ganda pada kualitas demokrasi, baik dari sisi partisipasi masyarakat maupun calon anggota legislatif.

Pengungkapan SPT juga disebut sebagai upaya memberi keteladanan. Namun, langkah ini hanya keluar ketika ada itikad dari calon anggota legislatif untuk membuka laporan perpajakannya. Kondisi ini setidaknya karena dipengaruhi oleh dua faktor.

Pertama, adanya hukum positif di Indonesia yang menjaga kerahasian data setiap wajib pajak (WP), termasuk calon anggota legislatif. Kedua, belum terbentuknya budaya transparansi dalam ranah politik praktis di Tanah Air.

Baca Juga: BKF: PMK Insentif Vokasi & Riset Sudah Siap

Aspek hukum itu diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam beleid itu, setiap pejabat dan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain terkait segala yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan atau pekerjaannya.

Oleh karena itu, budaya transparansi melalui pembukaan data pajak secara sukarela idealnya ditumbuhkembangkan di Indonesia. Praktik ini sudah terjadi di Amerika Serikat, terutama saat seseorang akan maju dalam pemilihan presiden.

“Tradisi mengungkapkan SPT ini memberikan informasi berharga kepada publik. Tradisi kandidat presiden untuk mengungkapkan SPT kepada publik telah berlangsung secara rutin sejak 1981 di Amerika Serikat,” imbuh Darussalam. (kaw)

Baca Juga: Belum Sebulan Dicabut, Pajak Karbon Bakal Dikenakan Lagi
Topik : pemilihan legislatif, caleg, SPT, pajak
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 10 April 2019 | 16:37 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Senin, 18 Maret 2019 | 16:49 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 18 September 2018 | 10:43 WIB
BERITA PAJAK HARI INI