Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Tinggal 2 Hari Lagi Program Sunset Policy IV Berakhir

A+
A-
1
A+
A-
1
Ilustrasi. 

MALANG, DDTCNews – Program penghapusan denda atau Sunset Policy IV atas pajak bumi dan bangunan (PBB) akan segera berakhir pada 17 November 2019.

Kabid Penagihan dan Pemeriksaan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Pemkot Malang Dwi Cahyo TY mengungkapkan dengan adanya program itu, wajib pajak akan mendapat keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda atas keterlambatan pelunasan PBB yang belum terbayar.

“Kami imbau masyarakat segera memanfaatkan waktu yang tersisa," ujarnya, Jumat (15/11/2019).

Baca Juga: Optimalisasi PAD, 4 Pokja Dibentuk

Sunset Policy IV yang berlaku saat diperuntukan bagi wajib pajak yang menunggak PBB sejak 1990-an hingga 2018. Namun, ketika program ini sudah berakhir, wajib pajak yang terlambat mengurus denda PBB akan dikenai denda 2% setiap bulan dengan maksimal 24 bulan.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan cara pembayaran PBB sangatlah mudah. Wajib pajak bisa langsung datang ke Bank Jatim dengan membawa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB tahun ini.

Nantinya, petugas yang ada di bank akan menginput proses pembayaran. Denda yang dikenakan kepada wajib pajak sudah otomatis akan terhapus. Penghapusan denda dapat dilakukan jika wajib pajak telah memenuhi kriteria yang ditentukan.

Baca Juga: Pemkot Depok Bakal Rombak Aturan Pajak Daerah

“Jadi masyarakat bisa langsung datang ke Bank Jatim di mana saja. Kemudian, tinggal menunjukkan nomor objek pajak, otomatis dendanya terhapus,” paparnya.

Seperti diketahui, progam Sunset Policy IV ini dimulai pada 17 Agustus 2019 dan akan berakhir pada 17 November 2019. Adanya program ini diestimasi akan dapat meningkatkan PAD 2020 karena kebijakan ini menstimulasi para pemilik aset untuk memanfaatkan keringanan pajak.

Dari data terakhir BP2D, seperti dilansir malangtimes.com, sebanyak 5095 wajib pajak telah memanfaatkan program tersebut. Nilai realisasi yang dihasilkan mencapai Rp3,47 miliar.

Baca Juga: Soal Rasionalisasi Pajak Daerah, Ini Kata Dirjen Perimbangan Keuangan

Cahyo berharap masyarakat dapat memanfaatkan program yang akan berakhir dalam dua hari ke depan ini. Selain itu, BP2D juga berupaya agar program Sunset Policy ke depan tidak hanya meliputi penghapusan denda PBB, tapi juga berlaku untuk pajak daerah lainnya. (MG-anp/kaw)

“Kami imbau masyarakat segera memanfaatkan waktu yang tersisa," ujarnya, Jumat (15/11/2019).

Baca Juga: Optimalisasi PAD, 4 Pokja Dibentuk

Sunset Policy IV yang berlaku saat diperuntukan bagi wajib pajak yang menunggak PBB sejak 1990-an hingga 2018. Namun, ketika program ini sudah berakhir, wajib pajak yang terlambat mengurus denda PBB akan dikenai denda 2% setiap bulan dengan maksimal 24 bulan.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan cara pembayaran PBB sangatlah mudah. Wajib pajak bisa langsung datang ke Bank Jatim dengan membawa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB tahun ini.

Nantinya, petugas yang ada di bank akan menginput proses pembayaran. Denda yang dikenakan kepada wajib pajak sudah otomatis akan terhapus. Penghapusan denda dapat dilakukan jika wajib pajak telah memenuhi kriteria yang ditentukan.

Baca Juga: Pemkot Depok Bakal Rombak Aturan Pajak Daerah

“Jadi masyarakat bisa langsung datang ke Bank Jatim di mana saja. Kemudian, tinggal menunjukkan nomor objek pajak, otomatis dendanya terhapus,” paparnya.

Seperti diketahui, progam Sunset Policy IV ini dimulai pada 17 Agustus 2019 dan akan berakhir pada 17 November 2019. Adanya program ini diestimasi akan dapat meningkatkan PAD 2020 karena kebijakan ini menstimulasi para pemilik aset untuk memanfaatkan keringanan pajak.

Dari data terakhir BP2D, seperti dilansir malangtimes.com, sebanyak 5095 wajib pajak telah memanfaatkan program tersebut. Nilai realisasi yang dihasilkan mencapai Rp3,47 miliar.

Baca Juga: Soal Rasionalisasi Pajak Daerah, Ini Kata Dirjen Perimbangan Keuangan

Cahyo berharap masyarakat dapat memanfaatkan program yang akan berakhir dalam dua hari ke depan ini. Selain itu, BP2D juga berupaya agar program Sunset Policy ke depan tidak hanya meliputi penghapusan denda PBB, tapi juga berlaku untuk pajak daerah lainnya. (MG-anp/kaw)

Topik : PBB, pajak daerah, Kota Malang, pemutihan pajak, sunset policy
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 24 Oktober 2016 | 09:59 WIB
YOGYAKARTA
Jum'at, 01 Juli 2016 | 14:42 WIB
YOGYAKARTA
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
berita pilihan
Selasa, 14 Mei 2019 | 17:34 WIB
KOTA PALEMBANG
Rabu, 15 Mei 2019 | 16:45 WIB
KABUPATEN INDRAMAYU
Senin, 20 Mei 2019 | 15:40 WIB
PROVINSI JAWA BARAT
Selasa, 21 Mei 2019 | 10:04 WIB
KABUPATEN MALANG
Kamis, 23 Mei 2019 | 16:44 WIB
KABUPATEN SIAK
Jum'at, 24 Mei 2019 | 14:29 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selasa, 30 April 2019 | 17:45 WIB
KOTA MALANG
Kamis, 30 November 2017 | 09:55 WIB
KOTA MEDAN
Senin, 11 Desember 2017 | 15:30 WIB
KOTA BANDAR LAMPUNG
Jum'at, 11 November 2016 | 20:22 WIB
PROVINSI RIAU