BERITA TERKINI
Ilustrasi. ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso/foc.
JAKARTA, DDTCNews – Sesuai dengan ketentuan dalam PMK 81/2024, atas pembayaran deposit pajak dapat diajukan restitusi.
Berdasarkan pada Pasal 122 ayat (2) PMK 81/2024, permohonan pengembalian (restitusi) atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dapat diajukan atas beberapa jenis pajak, yakni PPh, PPN, PPnBM, PBB, bea meterai, pajak penjualan, dan pajak karbon.
“Selain jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembayaran deposit pajak yang tidak digunakan untuk pelunasan pajak yang terutang juga dapat diajukan permohonan pengembalian …,” bunyi penggalan Pasal 122 ayat (3) PMK 81/2024, dikutip pada Senin (4/11/2024).
Deposit pajak adalah pembayaran pajak yang belum merujuk pada kewajiban pajak tertentu. Sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) PMK 81/2024, wajib pajak dapat melakukan pembayaran dan penyetoran pajak menggunakan deposit pajak. Langkah ini dilakukan melalui pemindahbukuan.
Adapun sesuai dengan Pasal 122 ayat (1) PMK 81/2024, permohonan restitusi dapat diajukan dalam hal, pertama, terdapat pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang.
Kedua, terdapat kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak yang terkait dengan pajak dalam rangka impor. Ketiga, terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut.
Keempat, terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak, atau objek pajak dan/atau subjek pajak yang mendapatkan fasilitas perpajakan. Kelima, terdapat kelebihan pemotongan atau pemungutan PPh terkait dengan penerapan P3B bagi subjek pajak luar negeri.
Terkait dengan restitusi, buku ke-27 DDTC berjudul Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran juga memuat artikel Urgensi Meracik Kembali Mekanisme Restitusi PPN di Indonesia. Simak 'Indikator B-Ready World Bank, Restitusi PPN Juga Diulas di Buku DDTC'.
Sebagai informasi kembali, PMK 81/2024 mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Simak pula 'Isi Bab Ketentuan Teknis Pelaksanaan Coretax DJP dalam PMK 81/2024'. (kaw)
