Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Tantangan DJP di Era Teknologi Informasi

A+
A-
8430
A+
A-
8430
Tantangan DJP di Era Teknologi Informasi

REVOLUSI Industri 4.0 pertama kali dicetuskan pada 2011, ditandai dengan adanya suatu perubahan yang dapat membawa dampak besar pada ekosistem dunia, tata cara kehidupan, kualitas kehidupan dan meningkatkan perekonomian secara signifikan di seluruh dunia.

Revolusi industri 4.0 juga ditandai dengan lahirnya bisnis yang mengandalkan teknologi informasi baik di dalam negara maupun lintas negara. Bisnis berbasis teknologi informasi ini merupakan tantangan bagi berbagai negara khususnya Indonesia dalam menarik penerimaan pajak.

Karena itu Ditjen Pajak (DJP) harus menciptakan suatu sistem perpajakan yang mampu menarik penerimaan dari aktivitas model bisnis baru tersebut secara efektif. Untuk itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan DJP untuk menjawab tantangan pajak di era teknologi informasi.

Pertama, DJP harus bergerak cepat menerbitkan peraturan yang adil dan kompetitif. Kedua, peraturan yang diterbitkan harus memberikan kepastian hukum. Ketiga, peraturan yang diterbitkan harus memberikan kemudahan, sehingga timbul kepatuhan secara suka rela.

Keempat, DJP harus menciptakan sistem pajak berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan biaya pajak seminimal mungkin. Kelima, DJP harus menyiapkan kapasitas server pajak yang tangguh agar sistem pajak berbasis teknologi informasi itu dapat bekerja optimal.

DJP sendiri sudah melakukan beberapa hal, antara lain mengurangi interaksi langsung dengan wajib pajak dengan mempersiapkan pelayanan berbasis teknologi informasi seperti Click, Call and Counter. DJP juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019.

Saat ini, DJP mengembangkan sistem administrasi perpajakan (core tax system) yang menjadi rumah baru bagi seluruh data yang tersedia. Core tax system juga dilengkapi dengan sistem compliance risk management yang mampu mendeteksi profil risiko wajib pajak.

Pada saat yang sama, DJP juga membuat taxpayer account yang terintegrasi langsung dengan core tax system, dan mengembangkan proses bisnis berbasis teknologi informasi seperti e-FIN, e-SPT, e-filling, e-form, e-registration, e-billing, e-faktur, e-service, e-PHTB, e-KSWP, dan seterusnya.

DJP akan menggunakan big data analytics untuk memprediksi perilaku wajib pajak yang tidak hanya terbatas pada layanan tetapi juga aturan. Selain itu, DJP membangun kolaborasi dengan membuat sistem open application programming interface untu meningkatkan pelayanannya.

Fungsi Terobosan
APABILA DJP telah melakukan berbagai macam langkah terobosan di bidang teknologi informasi, sesuai dengan Perpres No 40 Tahun 2018, tantangan pajak yang pada awalnya berat akan menjadi ringan. Ada banyak fungsi dari terobosan pajak di bidang teknologi informasi tersebut.

Mulai dari mengurangi beban administrasi wajib pajak dan institusi perpajakan, mengembangkan basis data yang luas dan akurat, mengembangkan pengolahan data yang dapat andal dan dapat dipercaya, mengembangkan infrastruktur sistem informasi yang memadai

Kemudian meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, meningkatkan penerimaan pajak, menekan compliance cost, membidik potensi pajak baru para pelaku ekonomi digital, mengurangi penghindaran pajak, menghasilkan informasi perpajakan yang relevan, tepat waktu dan akurat.

Selanjutnya meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, mempercepat arus informasi pengambilan keputusan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan, meningkatkan tax ratio, menghemat waktu, mudah, murah, dan memiliki kemampuan traceability.

Terakhir memberikan pelayanan optimal dan penegakan hukum yang konsisten, mendukung transparansi sehingga terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan, memperbaiki citra DJP, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat, serta mengurangi potensi pemeriksaan dan sengketa.

Dalam revolusi industri 4.0, teknologi informasi di bidang pajak adalah tantangan yang harus harus digapai. Karena itu, DJP perlu dukungan dari masyarakat agar bisa menyukseskan tantangan pajak di era teknologi informasi, sehingga target pajak setiap tahun selalu terpenuhi.

(Disclaimer)
Topik : lomba menulis DDTC 2020, lomba menulis pajak, teknologi informasi

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Yartono

Minggu, 22 November 2020 | 17:40 WIB
Luar Biasa.. Semangat, Sehat, Sukses Selalu bu Wahyuni Lestari.. Untuk seluruh staft DJP Sehat, Sukses Selalu.. semangat semangat semangat..

SHASHA

Sabtu, 21 November 2020 | 20:10 WIB
Luar biasa Bu Wahyuni , mantab dan sangat bermamfaat informasinya. Semoga DJP kedepannya menjadi semakin sukses dan semakin maju dalam pemenuhan target pajak per tahunnya. Dan juga masyarakat Indonesia bisa bangga mempunyai DJP yang handal dan DJP yg dapat dipercaya . 👍

rizqi mulia

Sabtu, 21 November 2020 | 10:53 WIB
sukses terus bu wahyuni!!!!

Asti Fatimah Azzahra

Sabtu, 21 November 2020 | 10:49 WIB
Ibuu semangattt, suksess selaluu bu artikelnya bagus sekalii🥰

L.harjati

Jum'at, 20 November 2020 | 20:29 WIB
semangat & sukses selalu

FF

Kamis, 19 November 2020 | 07:22 WIB
👍👍👍

Christie

Rabu, 18 November 2020 | 16:57 WIB
semoga sukses!

Syela azmi mawaddah

Rabu, 18 November 2020 | 13:32 WIB
semangat dan sukses slalu ibu 🥰

Syela azmi mawaddah

Rabu, 18 November 2020 | 13:31 WIB
semangat dan sukses slalu ibu 🥰

Farah Jihan

Rabu, 18 November 2020 | 13:16 WIB
Semangattt dan sukses selalu bu wahyuniii 😊
1 2 >

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 04 Mei 2021 | 14:08 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Belanja Teknologi Jadi Perhatian Tahun Depan, Ini Kata Jokowi

Senin, 12 April 2021 | 14:44 WIB
KEPABEANAN

Permudah Layanan Bea Cukai, DJBC Catat Sudah Ada 60 Aplikasi

Rabu, 31 Maret 2021 | 11:33 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Mudahkan Wajib Pajak, DJP Komitmen Terus Kembangkan IT

Rabu, 17 Februari 2021 | 15:36 WIB
SISTEM PERADILAN

Jokowi Singgung Soal Penerapan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung

berita pilihan

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA PAREPARE

Giliran Nasabah Bank Jadi Sasaran Petugas Pajak Promosikan PPS

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:49 WIB
KOTA BANJARMASIN

Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terlalu Sering Ditanya Soal Pajak Kendaraan, Begini Jawaban DJP

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Simak! Ini Deret Stimulus untuk Pulihkan Sektor Otomotif dan Properti

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Pasal 21 Naik, Kemenkeu: Upah Pegawai Mulai Membaik

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sambut Pajak Minimum Global, Insentif Pengganti Tax Holiday Belum Siap