BERITA TERKINI
Opsen Mulai Berlaku, Kepri Berikan Keringanan Pajak Kendaraan
Harga Eceran Rokok Naik Tapi Tarif Cukai Tetap Bisa Atasi Downtrading
Tetap Patuh Pajak, Nenek 78 Tahun Datangi KP2KP Demi Lapor SPT Tahunan
Dwelling Time Tercatat Rata-Rata 2,88 Hari pada 2024
Makan Bergizi Gratis Baru Tersalur ke 650.000 Anak
Upload Faktur, Kring Pajak: Proses ke Approved Mestinya Tidak Lama
Sengketa DPP PPN atas Penjualan Minyak Pelumas
Manfaatkan! Tangerang Beri Diskon PBB dan BPHTB Hingga 25 Persen
Pajak Minimum Global Berlaku 2025, Ini Jatuh Tempo Pelaporan SPT-nya
PMK 118/2024 Terbit, Atur Pengajuan Keberatan via Coretax
Opsen Mulai Berlaku, Kepri Berikan Keringanan Pajak Kendaraan
Harga Eceran Rokok Naik Tapi Tarif Cukai Tetap Bisa Atasi Downtrading
Tetap Patuh Pajak, Nenek 78 Tahun Datangi KP2KP Demi Lapor SPT Tahunan
Dwelling Time Tercatat Rata-Rata 2,88 Hari pada 2024
Makan Bergizi Gratis Baru Tersalur ke 650.000 Anak
Upload Faktur, Kring Pajak: Proses ke Approved Mestinya Tidak Lama
Sengketa DPP PPN atas Penjualan Minyak Pelumas
Manfaatkan! Tangerang Beri Diskon PBB dan BPHTB Hingga 25 Persen
Pajak Minimum Global Berlaku 2025, Ini Jatuh Tempo Pelaporan SPT-nya
PMK 118/2024 Terbit, Atur Pengajuan Keberatan via Coretax
DDTC Logo

Berkaitan dengan "pelayanan publik"

Pilih tanggal
Tag Terkait:
Dirjen Pajak Sebut 27 K/L dan 542 Pemda Sudah Terapkan KSWPDirjen Pajak Sebut 27 K/L dan 542 Pemda Sudah Terapkan KSWP
PELAYANAN PUBLIK

Dirjen Pajak Sebut 27 K/L dan 542 Pemda Sudah Terapkan KSWP

Berita
• 28 Mei 2024
Jokowi Soroti Puluhan Ribu Aplikasi Pelayanan Publik, Ada Apa?Jokowi Soroti Puluhan Ribu Aplikasi Pelayanan Publik, Ada Apa?
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Soroti Puluhan Ribu Aplikasi Pelayanan Publik, Ada Apa?

Berita
• 27 Mei 2024
Lakukan Reformasi Pajak, Sri Mulyani Targetkan Tax Ratio Naik TerusLakukan Reformasi Pajak, Sri Mulyani Targetkan Tax Ratio Naik Terus
KEBIJAKAN PAJAK

Lakukan Reformasi Pajak, Sri Mulyani Targetkan Tax Ratio Naik Terus

Berita
• 18 Mei 2024
Agar Optimal Beri Layanan Publik, Negara Butuh Tax Ratio 14,5 PersenAgar Optimal Beri Layanan Publik, Negara Butuh Tax Ratio 14,5 Persen
RASIO PAJAK

Agar Optimal Beri Layanan Publik, Negara Butuh Tax Ratio 14,5 Persen

Berita
• 29 Agu 2023
Ditjen Dukcapil Siap Wujudkan NIK sebagai Single Identity NumberDitjen Dukcapil Siap Wujudkan NIK sebagai Single Identity Number
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ditjen Dukcapil Siap Wujudkan NIK sebagai Single Identity Number

Berita
• 18 Jun 2023
Wah! Wapres Minta PNS Tinggalkan Pola Kerja Hierarkis, Linier, MonotonWah! Wapres Minta PNS Tinggalkan Pola Kerja Hierarkis, Linier, Monoton
REFORMASI BIROKRASI

Wah! Wapres Minta PNS Tinggalkan Pola Kerja Hierarkis, Linier, Monoton

Berita
• 06 Des 2022
Dorong Kepatuhan Pajak, Bukti Bayar PBB Akan Dijadikan Syarat Urus KTPDorong Kepatuhan Pajak, Bukti Bayar PBB Akan Dijadikan Syarat Urus KTP
KOTA DEPOK

Dorong Kepatuhan Pajak, Bukti Bayar PBB Akan Dijadikan Syarat Urus KTP

Berita
• 18 Mar 2022
Jokowi Kecualikan Ketentuan Pencantuman NIK dan NPWP untuk IniJokowi Kecualikan Ketentuan Pencantuman NIK dan NPWP untuk Ini
PERPRES 83/2021

Jokowi Kecualikan Ketentuan Pencantuman NIK dan NPWP untuk Ini

Berita
• 01 Okt 2021
Kerahasiaan Data yang Dilengkapi NIK dan NPWP Wajib DilindungiKerahasiaan Data yang Dilengkapi NIK dan NPWP Wajib Dilindungi
PERPRES 83/2021

Kerahasiaan Data yang Dilengkapi NIK dan NPWP Wajib Dilindungi

Berita
• 01 Okt 2021
Pencantuman NIK dan NPWP, Presiden Jokowi Beri Waktu 2 TahunPencantuman NIK dan NPWP, Presiden Jokowi Beri Waktu 2 Tahun
BERITA PAJAK HARI INI

Pencantuman NIK dan NPWP, Presiden Jokowi Beri Waktu 2 Tahun

Berita
• 30 Sep 2021