KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani: THR Aparatur Negara dan Pensiunan Hampir Cair 100 Persen

Dian Kurniati | Rabu, 03 April 2024 | 09:30 WIB
Sri Mulyani: THR Aparatur Negara dan Pensiunan Hampir Cair 100 Persen

Menkeu Sri Mulyani tiba untuk mengikuti rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/3/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada aparatur negara dan pensiunan sudah hampir selesai hingga 2 April 2024 pukul 13.00 WIB.

Sri Mulyani mengatakan jutaan aparatur negara dan pensiunan telah menerima THR. Meski demikian, pembayaran THR kepada aparatur negara yang terdiri atas aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri, serta pensiunan memiliki progres yang berbeda-beda.

"Secara umum, realisasi THR untuk ASN/TNI/Polri maupun pensiunan sudah hampir 100% tersalurkan," katanya melalui Instagram @smindrawati, dikutip pada Rabu (3/4/2024).

Baca Juga:
Gaji Anggota Firma atau CV Tak Bisa Dibiayakan, Harus Dikoreksi Fiskal

Sri Mulyani menuturkan realisasi penyaluran THR untuk ASN pusat/TNI/Polri telah mencapai Rp15,15 triliun untuk 2,07 juta pegawai/personel. THR tersebut dibayarkan oleh 13.205 satker atau 99,96% dari 13.210 satker.

Apabila diperinci, pembayaran THR PNS senilai Rp8,40 triliun diberikan untuk 1,03 juta pegawai. Kemudian, pembayaran THR Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) senilai Rp347,63 miliar diberikan untuk 79.455 pegawai.

Setelah itu, pembayaran THR untuk 474.141 personel/pegawai Polri senilai Rp3,42 triliun. Lalu, pembayaran THR untuk 492.701 personel/pegawai TNI mencapai Rp3,00 triliun. Adapun realisasi penyaluran THR untuk 3,54 juta pegawai mencapai Rp11,33 triliun.

Baca Juga:
Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Pencairan THR melalui PT Taspen senilai Rp9,98 triliun untuk 3,07 juta pensiunan atau 99,97% dari 3,07 juta pensiunan. Sementara itu, pencairan THR melalui PT Asabri senilai Rp1,34 triliun untuk 476.067 pensiunan atau 98,32% dari 482.182 pensiunan.

Di sisi lain, realisasi THR untuk ASN daerah yang sudah disalurkan pemda senilai Rp8,55 triliun untuk 1,58 juta pegawai. Jumlah pemda yang sudah menyalurkan THR mencapai 290 pemda atau 53,51% dari 542 pemda.

"THR dan gaji ke-13 diharapkan mampu menambah daya beli masyarakat dan mendorong kegiatan ekonomi," ujar Sri Mulyani.

Baca Juga:
Moody’s Pertahankan Rating Kredit Indonesia, Ini Respons Pemerintah

Pemerintah telah menerbitkan PP 14/2024 yang mengatur pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi ASN, prajurit TNI, anggota Polri, dan pensiunan. Pada tahun ini, pemerintah menganggarkan Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR.

Alokasi THR untuk ASN pada kementerian/lembaga, prajurit TNI, dan anggota Polri mencapai Rp18 triliun. Pada ASN daerah, dianggarkan Rp19 triliun melalui dana alokasi umum (DAU), yang dapat ditambahkan dari APBD 2024 sesuai dengan kemampuan fiskal daerah. Adapun alokasi THR untuk pensiunan senilai Rp11,65 triliun.

Komponen THR yang dibayarkan pada tahun ini, meliputi gaji/pensiunan pokok dan tunjangan melekat yakni tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja per bulan bagi pegawai yang telah mendapatkannya.

Baca Juga:
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Pada instansi pemerintah daerah, dapat diberikan tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 bulan, dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah.

Khusus guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN dan tidak menerima tunjangan kinerja, THR dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen yang diterima dalam 1 bulan.

Sementara itu, komponen THR yang dibayarkan untuk pensiunan terdiri atas pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M

Jumat, 19 April 2024 | 14:30 WIB PAJAK SEKTOR PERTAMBANGAN

Objek Pajak Penghasilan/PPh di Sektor Pertambangan, Apa Saja?

Jumat, 19 April 2024 | 13:44 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Moody’s Pertahankan Rating Kredit Indonesia, Ini Respons Pemerintah

Jumat, 19 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN