Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Soal Penurunan Tarif PPh Badan Jadi 20%, Ini Kata Wamenkeu

A+
A-
4
A+
A-
4

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

JAKARTA, DDTCNews – Risiko tergerusnya penerimaan akibat penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan diyakini mampu terkompensasi dengan kenaikan kepatuhan wajib pajak.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan wacana penurunan PPh badan tidak berfokus pada besaran tarif semata. Perluasan basis pajak merupakan aspek lain yang menjadi atensi utama pemerintah dalam rencana pemangkasan tarif PPh badan.

“Tarif PPh badan turun itu direktur-jenderal pajak yang akan menganalisis. Namun, kami lihat dari sisi sinerginya, kami mencoba mengoptimalkan bagaimana membayar pajak itu mudah,” katanya di Kantor Pusat DJP, Selasa (25/6/2019).

Baca Juga: Ambil Peluang Perang Dagang, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Perusahaan

Pemangkasan tarif, menurut Mardiasmo, akan menjadi salah jalan untuk mendorong perluasan basis pajak dan kepatuhan wajib pajak. Tarif yang lebih rendah merupakan insentif bagi dunia usaha untuk sukarela membayar kewajiban pajaknya.

Selain itu, komparasi dengan negara lain terkait kebijakan tarif pajak juga mendapat tempat dalam pembahasan internal Kemenkeu. Oleh karena itu, pemangkasan tarif pajak, terutama untuk korporasi, harus memperhitungkan banyak aspek.

Melalui kalkulasi yang matang tersebut, pemangkasan tarif pajak diharapkan tidak menggerus penerimaan secara signifikan. Aspek ini menjadi perhatian karena struktur penerimaan pajak nasional yang didominasi setoran dari korporasi.

Baca Juga: Asosiasi Emiten Indonesia Dukung Omnibus Law Perpajakan

“Kalau lebih komparatif dengan negara lainnya maka dengan sendirinya akan timbul kepatuhan. Pada akhirnya, bisa mengompensasi penurunan pajak,” katanya.

Seperti diketahui wacana pemangkasan tarif PPh badan kembali menghangat saat Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku akan mengkaji penurunan tarif hingga menjadi 20%. Otoritas masih berhitung terkait risiko fiskal dan efeknya bagi investasi. (kaw)

Baca Juga: Optimalkan Penerimaan, DJP Mulai Pakai Data Rekening Bank

“Tarif PPh badan turun itu direktur-jenderal pajak yang akan menganalisis. Namun, kami lihat dari sisi sinerginya, kami mencoba mengoptimalkan bagaimana membayar pajak itu mudah,” katanya di Kantor Pusat DJP, Selasa (25/6/2019).

Baca Juga: Ambil Peluang Perang Dagang, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Perusahaan

Pemangkasan tarif, menurut Mardiasmo, akan menjadi salah jalan untuk mendorong perluasan basis pajak dan kepatuhan wajib pajak. Tarif yang lebih rendah merupakan insentif bagi dunia usaha untuk sukarela membayar kewajiban pajaknya.

Selain itu, komparasi dengan negara lain terkait kebijakan tarif pajak juga mendapat tempat dalam pembahasan internal Kemenkeu. Oleh karena itu, pemangkasan tarif pajak, terutama untuk korporasi, harus memperhitungkan banyak aspek.

Melalui kalkulasi yang matang tersebut, pemangkasan tarif pajak diharapkan tidak menggerus penerimaan secara signifikan. Aspek ini menjadi perhatian karena struktur penerimaan pajak nasional yang didominasi setoran dari korporasi.

Baca Juga: Asosiasi Emiten Indonesia Dukung Omnibus Law Perpajakan

“Kalau lebih komparatif dengan negara lainnya maka dengan sendirinya akan timbul kepatuhan. Pada akhirnya, bisa mengompensasi penurunan pajak,” katanya.

Seperti diketahui wacana pemangkasan tarif PPh badan kembali menghangat saat Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku akan mengkaji penurunan tarif hingga menjadi 20%. Otoritas masih berhitung terkait risiko fiskal dan efeknya bagi investasi. (kaw)

Baca Juga: Optimalkan Penerimaan, DJP Mulai Pakai Data Rekening Bank
Topik : penerimaan pajak, PPh badan, Mardiasmo
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 20 November 2019 | 17:45 WIB
INVESTASI
Rabu, 02 Oktober 2019 | 19:10 WIB
REFORMASI PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 06 Desember 2019 | 17:55 WIB
PENGHARGAAN
Jum'at, 06 Desember 2019 | 16:46 WIB
SEA GAMES 2019
Jum'at, 06 Desember 2019 | 11:01 WIB
KEBIJAKAN MONETER
Jum'at, 06 Desember 2019 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 05 Desember 2019 | 20:08 WIB
MIDDLE INCOME TRAP
Kamis, 05 Desember 2019 | 17:36 WIB
EKONOMI DIGITAL
Kamis, 05 Desember 2019 | 14:30 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 05 Desember 2019 | 13:06 WIB
PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
Kamis, 05 Desember 2019 | 11:31 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Kamis, 05 Desember 2019 | 08:59 WIB
BERITA PAJAK HARI INI