BERITA TERKINI
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal.
JAKARTA, DDTCNews—Kementerian Keuangan menyatakan kebijakan pajak untuk pelaku ekonomi digital akan dilakukan secara bertahap dengan menimbang potensi dan situasi perpajakan domestik dan internasional.Â
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal menilai mengurai masalah secara bertahap menjadi solusi paling rasional guna menjawab tantangan pemajakan ekonomi digital dalam menjamin kesetaraan dalam berusaha.
Setidaknya ada tiga isu yang dihadapi pemerintah saat ini. Pertama, isu perpajakan pelaku usaha konvensional dan online. Kedua, perlakuan pajak pelaku usaha domestik dan luar negeri. Ketiga, memajaki pelaku usaha e-Commerce dengan media sosial.
"Untuk mengatasi tiga isu tersebut tidak bisa di-address secara bersamaan," katanya dalam sebuah webinar Kamis (23/7/2020).
Saat ini, lanjut Yon, langkah pertama yang diambil pemerintah adalah dengan menunjuk pemungut dan penyetor PPN pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atas barang dan jasa tidak berwujud dari luar negeri.
Secara bertahap kebijakan PPN PMSE melalui PMK No.48/2020 tersebut sementara ini akan diarahkan untuk menjawab dua isu yang dihadapi yaitu isu perpajakan pelaku usaha konvensional dan online serta segmen usaha domestik dan luar negeri.
Hingga akhir 2020, Kemenkeu akan fokus dalam penerapan PPN PMSE. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menangkap potensi PPN dari PMSE asing sembari menambah jumlah pelaku usaha yang menjadi pemungut PPN PMSE.
Otoritas fiskal juga tetap memantau perkembangan perumusan konsensus global pajak digital yang dilakukan OECD/G20. Perkembangan tersebut akan menentukan langkah pemerintah dalam menerapkan pajak penghasilan terhadap perusahaan digital yang beroperasi lintas yurisdiksi atau negara.
“Kami ingin penerimaan tetap optimal agar tax ratio tetap terjaga dengan cara mencari basis pajak baru. Kami amati perkembangan untuk intip penerapan PPh pada akhir tahun," ujar Yon. (rig)
