Berita
Minggu, 17 Januari 2021 | 10:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Minggu, 17 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEUANGAN DAERAH
Minggu, 17 Januari 2021 | 07:01 WIB
KOTA BOGOR
Minggu, 17 Januari 2021 | 06:01 WIB
DISTRIBUSI VAKSIN
Review
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA PUSAT ESTU BUDIARTO:
Rabu, 06 Januari 2021 | 16:38 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 15 Januari 2021 | 15:31 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 13 JANUARI - 19 JANUARI 2021
Jum'at, 08 Januari 2021 | 18:40 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 06 Januari 2021 | 17:06 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH:
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 13 Januari 2021 | 11:15 WIB
DDTC PODTAX
Reportase
Perpajakan.id

Soal Instrumen Investasi Pengecualian PPh atas Dividen, Ini Kata DJP

A+
A-
12
A+
A-
12
Soal Instrumen Investasi Pengecualian PPh atas Dividen, Ini Kata DJP

Kasubdit Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh dan PPh OP DJP Heri Kuswanto memberikan penjelasan dalam Sosialisasi UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan, Selasa (17/11/2020). (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) masih menggodok ketentuan instrumen investasi yang menjadi syarat pengecualian dividen dari objek pajak penghasilan (PPh).

Kasubdit Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh dan PPh OP Heri Kuswanto mengatakan saat ini pemerintah tengah mempertimbangkan jenis instrumen yang bisa menjadi wadah investasi sehingga dividen bisa dikecualikan dari pengenaan PPh.

“Ini bisa jadi ke sektor riil saja atau bisa juga ke sektor keuangan. Kalau contoh investasi ke deposito ini juga investasi karena ketika uang ditempatkan di bank, ini juga akan dimanfaatkan oleh bank untuk mendukung sektor riil," ujar Heri dalam Sosialisasi UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan, Selasa (17/11/2020).

Baca Juga: 2 Faktor Ini Bikin Kinerja Kepatuhan Formal 2020 Meningkat

Jangka waktu investasi yang harus dipenuhi oleh wajib pajak orang pribadi juga masih dikaji oleh pemerintah. Heri mengatakan jangka waktu investasi yang perlu dipenuhi oleh wajib pajak bisa jadi ditetapkan sepanjang 3 tahun seperti yang berlaku pada tax amnesty.

Meski demikian, Heri menegaskan belum ada kepastian mengenai jangka waktu investasi yang harus dipenuhi oleh wajib pajak orang pribadi agar dividen yang diterima bisa dikecualikan dari objek PPh.

"Yang jelas kami sedang menggodok agar tidak ada penyalahgunaan dan penyimpangan. Peraturan pelaksanaan yang kita bikin harus benar-benar sesuai dengan UU Cipta Kerja agar setiap penghasilan atau dividen ini bisa diinvestasikan kembali sehingga meningkatkan iklim dunia usaha," ujar Heri.

Baca Juga: Kode Verifikasi e-Filing Tak Kunjung Masuk Email? Coba Pakai SMS OTP

Seperti diketahui, Pasal 111 UU 11/2020 tentang Cipta Kerja merombak ketentuan mengenai pengecualian dividen dari objek pajak yang masuk dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh.

Pada pasal tersebut, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak badan dikecualikan dari objek PPh. Dividen dari dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri juga bisa dikecualikan dari objek pajak sepanjang diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Pada pasal yang sama, pemerintah juga mengecualikan dividen luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari bentuk usaha tetap (BUT) di luar negeri dari objek PPh sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha di Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Baca Juga: Kode Verifikasi e-Filing DJP Online Tak Diterima? Mention Kring Pajak

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tata cara, jangka waktu investasi, tata cara pengecualian pengenaan PPh, dan perubahan batasan dividen masih akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri keuangan (PMK). (kaw)

Topik : UU Cipta Kerja, dividen, investasi, UU PPh, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 12 Januari 2021 | 10:20 WIB
KONSULTASI
Selasa, 12 Januari 2021 | 08:08 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 11 Januari 2021 | 18:16 WIB
KINERJA KANWIL DJP
Senin, 11 Januari 2021 | 17:38 WIB
PENERIMAAN PAJAK
berita pilihan
Minggu, 17 Januari 2021 | 10:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Minggu, 17 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEUANGAN DAERAH
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH:
Minggu, 17 Januari 2021 | 07:01 WIB
KOTA BOGOR
Minggu, 17 Januari 2021 | 06:01 WIB
DISTRIBUSI VAKSIN
Sabtu, 16 Januari 2021 | 16:01 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Sabtu, 16 Januari 2021 | 15:01 WIB
PORTUGAL
Sabtu, 16 Januari 2021 | 14:01 WIB
KOTA BALIKPAPAN
Sabtu, 16 Januari 2021 | 13:01 WIB
PEMULIHAN EKONOMI