Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Sebelum Ubah PTKP, Pemerintah Diminta Penuhi Syarat Ini

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah diminta untuk memperhatikan sejumlah aspek penting sebelum menentukan perubahan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), meskipun batasan itu masih terhitung lebih tinggi jika dibandingkan dengan beberapa negara lainnya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira mengatakan syarat perubahan PTKP yakni pada saat daya beli masyarakat sudah kuat, angka inflasi terkendali dan pertumbuhan ekonomi nasional setidaknya tumbuh di atas 6%.

"Kalau ketiga syarat itu belum terpenuhi, maka perubahan PTKP dianggap belum perlu. Karena ketiga hal itu seharusnya menjadi tolok ukur atau landasan pemerintah dalam merubah batasan PTKP," ujarnya kepada DDTCNews, Selasa (25/7).

Baca Juga: Penerimaan Perpajakan 5 Tahun Terakhir Hanya Tumbuh 7,2%, Kok Bisa?

Menurutnya, perubahan batasan PTKP saat ini belum perlu dilakukan. Ia khawatir jika dilakukan terburu-buru justru akan berdampak kontraproduktif terhadap target penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi nasional. Apa lagi, realisasi penerimaan pajak hingga semester pertama tahun ini baru Rp571,9 triliun.

Bhima menyontohkan rendahnya batasan PTKP di Malaysia dikarenakan adanya perbedaan konteks wajib pajak, antara wajib pajak Indonesia dengan wajib pajak Malaysia. Sebagian besar penduduk Malaysia ada di sektor formal dengan pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi yang lebih tertib.

"Sementara, wajib pajak Indonesia justru lebih banyak di sektor informal, cukup dominan ini, bahkan tercatat di BPS. Maka dari itu ada perbedaan konteks antara wajib pajak Indonesa dengan Malaysia," tuturnya.

Baca Juga: Revisi 3 Perda Terkait Pajak Diyakini Genjot PAD

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan jumlah tenaga kerja di sektor informal mencapai sebanyak 68.2 juta orang atau lebih dari 57% dari total keseluruhan tenaga kerja Indonesia.

Sebagai informasi, Malaysia memberlakukan batasan PTKP yang jika dirupiahkan setara dengan Rp13 juta per tahun atau hanya setara Rp1,08 juta per bulannya. Sementara batasan PTKP yang berlaku di Indonesia justru jauh lebih tinggi, senilai Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 juta per tahunnya.

Baca Juga: Melihat Tawaran Kebijakan Pajak Calon Presiden

"Kalau ketiga syarat itu belum terpenuhi, maka perubahan PTKP dianggap belum perlu. Karena ketiga hal itu seharusnya menjadi tolok ukur atau landasan pemerintah dalam merubah batasan PTKP," ujarnya kepada DDTCNews, Selasa (25/7).

Baca Juga: Penerimaan Perpajakan 5 Tahun Terakhir Hanya Tumbuh 7,2%, Kok Bisa?

Menurutnya, perubahan batasan PTKP saat ini belum perlu dilakukan. Ia khawatir jika dilakukan terburu-buru justru akan berdampak kontraproduktif terhadap target penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi nasional. Apa lagi, realisasi penerimaan pajak hingga semester pertama tahun ini baru Rp571,9 triliun.

Bhima menyontohkan rendahnya batasan PTKP di Malaysia dikarenakan adanya perbedaan konteks wajib pajak, antara wajib pajak Indonesia dengan wajib pajak Malaysia. Sebagian besar penduduk Malaysia ada di sektor formal dengan pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi yang lebih tertib.

"Sementara, wajib pajak Indonesia justru lebih banyak di sektor informal, cukup dominan ini, bahkan tercatat di BPS. Maka dari itu ada perbedaan konteks antara wajib pajak Indonesa dengan Malaysia," tuturnya.

Baca Juga: Revisi 3 Perda Terkait Pajak Diyakini Genjot PAD

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan jumlah tenaga kerja di sektor informal mencapai sebanyak 68.2 juta orang atau lebih dari 57% dari total keseluruhan tenaga kerja Indonesia.

Sebagai informasi, Malaysia memberlakukan batasan PTKP yang jika dirupiahkan setara dengan Rp13 juta per tahun atau hanya setara Rp1,08 juta per bulannya. Sementara batasan PTKP yang berlaku di Indonesia justru jauh lebih tinggi, senilai Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 juta per tahunnya.

Baca Juga: Melihat Tawaran Kebijakan Pajak Calon Presiden
Topik : ptkp, kenaikan ptkp, pajak orang pribadi
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 16 Februari 2017 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI