Review
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Fokus
Literasi
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:43 WIB
TIPS E-FAKTUR
Jum'at, 29 Mei 2020 | 16:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 29 Mei 2020 | 13:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN BANYUWANGI
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Sebelum Ubah PTKP, Pemerintah Diminta Penuhi Syarat Ini

A+
A-
0
A+
A-
0
Sebelum Ubah PTKP, Pemerintah Diminta Penuhi Syarat Ini

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah diminta untuk memperhatikan sejumlah aspek penting sebelum menentukan perubahan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), meskipun batasan itu masih terhitung lebih tinggi jika dibandingkan dengan beberapa negara lainnya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira mengatakan syarat perubahan PTKP yakni pada saat daya beli masyarakat sudah kuat, angka inflasi terkendali dan pertumbuhan ekonomi nasional setidaknya tumbuh di atas 6%.

"Kalau ketiga syarat itu belum terpenuhi, maka perubahan PTKP dianggap belum perlu. Karena ketiga hal itu seharusnya menjadi tolok ukur atau landasan pemerintah dalam merubah batasan PTKP," ujarnya kepada DDTCNews, Selasa (25/7).

Baca Juga: Ada Relaksasi Pajak Tambahan, Pemerintah Sasar WP Orang Pribadi

Menurutnya, perubahan batasan PTKP saat ini belum perlu dilakukan. Ia khawatir jika dilakukan terburu-buru justru akan berdampak kontraproduktif terhadap target penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi nasional. Apa lagi, realisasi penerimaan pajak hingga semester pertama tahun ini baru Rp571,9 triliun.

Bhima menyontohkan rendahnya batasan PTKP di Malaysia dikarenakan adanya perbedaan konteks wajib pajak, antara wajib pajak Indonesia dengan wajib pajak Malaysia. Sebagian besar penduduk Malaysia ada di sektor formal dengan pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi yang lebih tertib.

"Sementara, wajib pajak Indonesia justru lebih banyak di sektor informal, cukup dominan ini, bahkan tercatat di BPS. Maka dari itu ada perbedaan konteks antara wajib pajak Indonesa dengan Malaysia," tuturnya.

Baca Juga: Agar Lapor SPT Lancar, DJP Ingatkan Kembali Hal Ini

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan jumlah tenaga kerja di sektor informal mencapai sebanyak 68.2 juta orang atau lebih dari 57% dari total keseluruhan tenaga kerja Indonesia.

Sebagai informasi, Malaysia memberlakukan batasan PTKP yang jika dirupiahkan setara dengan Rp13 juta per tahun atau hanya setara Rp1,08 juta per bulannya. Sementara batasan PTKP yang berlaku di Indonesia justru jauh lebih tinggi, senilai Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 juta per tahunnya.

Baca Juga: Ini Alasan Sri Mulyani Turunkan Tarif PPh Badan & Pertahankan PTKP
Topik : ptkp, kenaikan ptkp, pajak orang pribadi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 24 Juli 2017 | 09:06 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 21 Juli 2017 | 09:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 20 Juli 2017 | 17:59 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Kamis, 20 Juli 2017 | 17:25 WIB
PENERIMAAN PAJAK
berita pilihan
Minggu, 31 Mei 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 31 Mei 2020 | 09:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Minggu, 31 Mei 2020 | 08:00 WIB
AUDIT BPK
Minggu, 31 Mei 2020 | 07:00 WIB
RESTITUSI PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 30 Mei 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 09:00 WIB
PMK 56/2020
Sabtu, 30 Mei 2020 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Sabtu, 30 Mei 2020 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN