Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
Warga penerima manfaat memperlihatkan uang tunai saat pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial sembako di Kantor Pos Besar Kota Kediri, Jawa Timur, Sabtu (13/5/2023). Pemerintah Kota Kediri menyalurkan PKH dan bantuan sosial sembako tri wulan ke dua kepada 5.579 penerima manfaat sebesar Rp600 ribu per orang sebagai upaya mengentaskan kemiskinan. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/hp.
JAKARTA, DDTCNews - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu dan Unicef Indonesia terus mengembangkan perangkat model-simulasi berjuluk Indonesia Tax Benefit Microsimulation Model (Indomod). Pengembangan perangkat ini bertujuan memperkuat kebijakan fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Laporan APBN Kita edisi Mei 2023 menyatakan Indomod menjadi salah satu perangkat asesmen internal yang digunakan untuk mengukur peran kebijakan fiskal, terutama terkait dengan perlindungan sosial dan perpajakan, terhadap penurunan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Pasalnya, APBN telah mengeluarkan ratusan triliun rupiah setiap tahun untuk meningkatkan kesejahteraan .
"Untuk itu, pengukuran efektivitas atas tiap program yang dijalankan juga harus dilakukan untuk memperbaiki desain kebijakan," bunyi laporan APBN Kita, dikutip pada Kamis (25/5/2023).
Perangkat Indomod telah diluncurkan sejak 4 tahun lalu. Pengembangan dan pendalaman modelnya merupakan kolaborasi bersama Unicef Indonesia dan Southern African Social Policy Research Insights (Saspri), serta dukungan teknis dari tim Euromod-University of Essex, Inggris, yang merupakan model dasar dari Indomod.
Proses pengembangan Indomod pun turut melibatkan peran lintas kementerian/lembaga, terutama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Baru-baru ini, BKF juga kembali menyelenggarakan workshop pengembangan dan penggunaan Indomod dalam melakukan skenario kebijakan pemerintah, khususnya mengenai kebijakan tentang anak-anak.
Perangkat tax benefit microsimulation model seperti Indomod dinilai dapat membantu penerapan kebijakan pajak dan perlindungan sosial ke data mikro pada level individu dan rumah tangga, untuk kemudian dihitung dampak kebijakannya. Melalui perangkat inilah, pemerintah nantinya akan dapat menganalisis perbandingan dampak dari tiap skenario kebijakan pada kemiskinan, ketimpangan, serta penerimaan dan belanja negara.
Asesmen terhadap kebijakan ini penting untuk memastikan kebijakan perlindungan sosial pemerintah dapat makin efektif untuk mengakselerasi pengentasan kemiskinan dan penurunan ketimpangan. Selain itu, target pertumbuhan ekonomi tinggi juga perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas dan inklusivitas sehingga hasil pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
Penggunaan Indomod pun diharapkan dapat dimanfaatkan secara lebih luas oleh Kemenkeu dan berbagai K/L di Indonesia. Apalagi, perangkat dengan framework seperti Indomod juga telah dikembangkan dan digunakan di hampir seluruh negara Eropa, Afrika, dan beberapa negara Amerika Selatan.
Ke depan, Kemenkeu menegaskan akan terus berupaya melakukan berbagai reformasi kebijakan fiskal untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045. Belajar dari masa pandemi, strategi kebijakan fiskal pemerintah terbukti berhasil dalam menjaga resiliensi ekonomi Indonesia.
"Kebijakan yang diambil tentu telah melalui proses asesmen khususnya dalam mempertimbangkan efektivitas dampaknya di tengah keterbatasan APBN. Perangkat Indomod ini juga turut berperan sebagai pertimbangan dalam pemilihan berbagai skenario kebijakan," bunyi laporan tersebut. (sap)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
