MALAYSIA

Rencana Pengenaan PPnBM di Malaysia Ditangguhkan Sementara

Dian Kurniati | Selasa, 09 April 2024 | 10:00 WIB
Rencana Pengenaan PPnBM di Malaysia Ditangguhkan Sementara

Ilustrasi.

PETALING JAYA, DDTCNews - Pemerintah Malaysia menyatakan akan menangguhkan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dari yang semula direncanakan mulai 1 Mei 2024.

Wakil Menteri Keuangan Lim Hui Ying mengatakan pemerintah masih memerlukan waktu untuk menghimpun masukan mengenai PPnBM dari semua pemangku kepentingan. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan kebijakan mengenai PPnBM yang tengah dirancang dapat sejalan dengan prinsip perpajakan yang adil.

"Pemerintah perlu terus menjalin komunikasi dengan industri untuk memastikan prinsip-prinsip dan peraturan perpajakan dapat dirumuskan dan disusun secara hati-hati," katanya, dikutip pada Selasa (9/4/2024).

Baca Juga:
Muncul Wacana Pajak Kekayaan Global di G-20, Menkeu AS Tak Setuju

Lim mengatakan pemerintah nantinya akan mengumumkan tanggal baru pelaksanaan PPnBM. Adapun saat ini, pemerintah masih berupaya menyelesaikan RUU sebagai payung hukum pengenaan PPnBM.

Dia menjelaskan Kemenkeu masih dalam tahap akhir menyempurnakan beberapa hal terkait struktur perpajakan, khususnya jenis barang yang tergolong 'bernilai tinggi', penetapan ambang batas, serta tarif pajak.

Menurutnya, PPnBM hanya akan dikenakan pada barang tertentu yang tergolong mewah dan bernilai tinggi. Dengan ketentuan ini, pemerintah akan menjamin kebijakan PPnBM tidak akan berdampak pada kelompok berpenghasilan rendah.

Baca Juga:
Insentif PPN Tidak Dipungut di IKN Diberikan Berdasarkan SKTD

"Pada dasarnya, kelompok berpenghasilan rendah tidak akan terpengaruh oleh penerapannya karena kecil kemungkinannya mereka akan membeli barang-barang bernilai tinggi," ujarnya.

Lim menambahkan PPnBM dipastikan tidak mempengaruhi kegiatan ekonomi khususnya di sektor pariwisata. Oleh karena itu, pemerintah bakal menerapkan skema restitusi pajak bagi wisatawan asing yang membeli barang bernilai tinggi di Malaysia.

Di sisi lain, PPnBM juga tidak akan dikenakan di wilayah tertentu termasuk Labuan, Langkawi, Pangkor, dan Tioman, serta kawasan khusus seperti zona bebas dan gudang berizin.

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Dinamis, Rupiah Masih Menguat Atas Dolar AS

Dilansir thestar.com.my, RUU PPnBM semula dijadwalkan untuk dibahas dalam rapat parlemen pada Maret 2024. Lantaran RUU belum disampaikan kepada parlemen, pembahasan akan tertunda hingga periode rapat parlemen berikutnya pada 24 Juni hingga 18 Juli 2024.

Rencana pengenaan PPnBM disampaikan Perdana Menteri Anwar Ibrahim saat membacakan APBN 2024, tahun lalu. PPnBM atau di Malaysia akan disebut pajak barang bernilai tinggi (high value goods tax/HVGT), menjadi bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara.

PPnBM rencananya dikenakan dengan tarif antara 5% dan 10%. Pemerintah diproyeksi akan memperoleh tambahan penerimaan senilai RM700 juta atau Rp1,52 triliun per tahun dari penerapan PPnBM. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 23 Mei 2024 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Muncul Wacana Pajak Kekayaan Global di G-20, Menkeu AS Tak Setuju

Rabu, 22 Mei 2024 | 09:05 WIB KURS PAJAK 22 MEI 2024 - 28 MEI 2024

Kurs Pajak Terbaru: Dinamis, Rupiah Masih Menguat Atas Dolar AS

BERITA PILIHAN
Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIAMIS

Pemkab Tetapkan Tarif Pajak Jasa Hiburan 40%

Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG REDEB

Pengusaha Konstruksi Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Adakan Visit

Kamis, 23 Mei 2024 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Sampaikan Pengaduan Pajak dan Bea Cukai ke Komwasjak

Kamis, 23 Mei 2024 | 13:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ada Banyak Insentif, Pemerintah Harap Investor Ramai Investasi di IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Fasilitas Pajak atas Pendirian atau Pemindahan Kantor Pusat ke IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Apakah BUMDes Perlu Bikin NPWP Terpisah dari Pemerintah Desa?

Kamis, 23 Mei 2024 | 11:30 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ditjen Pajak akan Awasi Realisasi Pemindahan Kantor ke IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 10:30 WIB PER-6/PJ/2011

Zakat Tak Bisa Jadi Pengurang Pajak Jika Hal Ini Terjadi