BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian PPN/Bappenas mulai merancang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Dalam rancangan awal RPJPN 2025-2045 yang dipublikasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas per tanggal 19 Mei 2023, pemerintah berencana meningkatkan rasio pajak dari 10% hingga 12% pada 2025 menjadi sebesar 18% hingga 22% pada 2045. Peningkatan rasio pajak diperlukan untuk menjaga keberlanjutan fiskal.
"Terkait keberlanjutan fiskal, tantangan yang dihadapi di antaranya adalah rendah penerimaan negara, terutama perpajakan yang tercermin dari rasio pajak yang hanya 10,4% dari PDB pada tahun 2022," tulis pemerintah dalam rancangan awal RPJPN 2025-2045, dikutip Selasa (13/6/2023).
Rasio pajak Indonesia tergolong lebih rendah bila dibandingkan dengan rata-rata dunia yang mencapai 13,5% dan rata-rata negara maju yang mencapai 20,9% pada 2021.
Dalam rancangan awal RPJPN 2025-2045 tersebut, terdapat beberapa reformasi kebijakan fiskal yang direncanakan yakni penerapan fiscal rules yang adaptif untuk fleksibilitas dan ruang fiskal sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta penggalian sumber pajak baru melalui sin tax dan carbon tax.
Pemerintah juga berencana meningkatkan belanja produktif lewat reformasi subsidi energi terbarukan, belanja countercyclical, serta melakukan transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal.
Untuk diketahui, RPJPN diperlukan untuk memberikan arah besar yang hendak dicapai oleh Indonesia dalam 20 tahun ke depan. Bila sudah diundangkan, RPJPN 2025-2045 harus menjadi acuan bagi capres dan cawapres dalam menyusun visi dan misinya.
RPJPN 2025-2045 ditargetkan sudah ditetapkan menjadi undang-undang pada September 2023, sebelum pencalonan presiden dan wakil presiden pada Oktober hingga November 2023.
Setelah diundangkan, RPJPN 2025-2045 akan menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyusun RPJMN 2025-2029, RPJMN 2030-2034, RPJMN 2035-2039, dan RPJMN 2040-2045. (sap)
