Berita
Jum'at, 17 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 17 September 2021 | 07:30 WIB
BANTUAN SOSIAL
Jum'at, 17 September 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)
Kamis, 16 September 2021 | 16:49 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 15 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 15 September 2021 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Prancis Perkenalkan Program Kepatuhan Kooperatif, Ini Kata OECD

A+
A-
1
A+
A-
1
Prancis Perkenalkan Program Kepatuhan Kooperatif, Ini Kata OECD

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengapresiasi langkah Prancis yang memperkenalkan program kepatuhan kooperatif (co-operative compliance) pada Jumat (15/3/2019).

Direktur Pusat Kebijakan Pajak dan Administrasi OECD Pascal Saint-Amans mengatakan kepatuhan kooperatif merupakan inisiatif untuk mempromosikan kepatuhan pajak yang lebih baik. Ini dikembangkan oleh Forum Administrasi Pajak OECD.

“Program kepatuhan kooperatif adalah bagian penting dari agenda kepastian pajak OECD dan kami sangat percaya akan ada pencegahan sengketa. Kami mengucapkan selamat kepada Prancis atas inisiatif yang diluncurkan,” ujarnya, seperti dikutip dari laman OECD, Senin (18/3/2019).

Baca Juga: Digitalisasi Administrasi Pajak di Dunia Makin Cepat, Ini Kata OECD

Pengenalan rezim kepatuhan kooperatif oleh Prancis, sambung Pascal, mencerminkan tren internasional yang lebih luas. Pasalnya, banyak anggota OECD yang sudah dan sedang menjajaki implementasi program kepatuhan kooperatif.

Bagaimanapun, lanjutnya, kepatuhan kooperatif mematok harapan adanya transparansi dan tata kelola pajak yang baik. Hal ini memberikan tingkat kepastian yang tinggi terhadap kontrol risiko pajak dan tidak adanya aggressive tax planning.

Bagi wajib pajak, kepatuhan kooperatif dapat memberikan kepastian pajak lebih besar sebagai bagian implikasi dari hubungan dengan administrasi pajak berdasarkan kepercayaan dan kerja sama yang berkelanjutan.

Baca Juga: Mencermati Pilar 1 Proposal Pajak OECD dan Posisi Indonesia

Menteri Anggaran Publik Prancis Gérald Darmanin mengatakan ketujuh insiatif yang disajikan dalam program kepatuhan kooperatif didasarkan pada aspek kepercayaan. Bagaimanapun, kepercayaan tidak muncul secara langsung dalam satu waktu.

“Kepercayaan bukanlah masalah keputusan. Itu dibangun dari waktu ke waktu, langkah demi langkah. Dan seseorang perlu mengambil langkah pertama,” katanya.

Beberapa inisiatif dalam kepatuhan kooperatif itu antara lain seperti dukungan pajak pribadi untuk usaha kecil dan menengah (UKM), kemitraan pajak untuk perusahaan menengah dan besar, peningkatan dialog, dan dukungan perusahaan yang berada di luar negeri. (kaw)

Baca Juga: Presidensi G20, Indonesia Berpeluang Tentukan Kebijakan Ekonomi Global

Topik : kepatuhan kooperatif, cooperative compliance, Prancis, OECD

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 22 Agustus 2021 | 12:00 WIB
HUNGARIA

Gerus Daya Saing, Negara Ini Tolak Tarif Pajak Minimum

Senin, 16 Agustus 2021 | 10:30 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Restrukturisasi Insentif Mengantisipasi Tarif Pajak Minimum Global

Senin, 09 Agustus 2021 | 12:30 WIB
IRLANDIA

Proposal OECD Bakal Gerus Penerimaan Pajak Hingga 20%

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Proposal OECD Pilar 1, Ini Kata Periset Pajak

berita pilihan

Jum'at, 17 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Amankan Penerimaan Pajak, DJP Awasi Sektor Usaha Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 07:30 WIB
BANTUAN SOSIAL

Coba Cek Rekening! 4,6 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Jum'at, 17 September 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Periode Stimulus Diperpanjang, OJK Terbitkan 2 Aturan Baru

Kamis, 16 September 2021 | 18:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Dana Pemda Mengendap di Bank Tembus Rp140 Triliun, Ini Kata Kemendagri

Kamis, 16 September 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Jamin UMKM Bisa Akses Insentif Pajak dan Retribusi

Kamis, 16 September 2021 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Sebagian Usulan Kenaikan Pajak Joe Biden Didukung Parlemen

Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)

Ini 5 Kelompok Biaya yang Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi

Kamis, 16 September 2021 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Lacak Penghasilan Wajib Pajak Kaya, Menkeu Minta Dukungan Kongres

Kamis, 16 September 2021 | 16:51 WIB
INGGRIS

Berantas Penghindaran Pajak, Otoritas Tak Cuma Buru Pelaku