Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Piutang Perpajakan Naik, BPK Minta Pemutakhiran Sistem Informasi

2
2

Penyerahan LHP LKPP 2016 kepada DPR. 

JAKARTA, DDTCNews – Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2018 menunjukkan ada lonjakan piutang perpajakan senilai Rp81,4 triliun. Topik tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Rabu (29/5/2019).

Nilai tersebut tercatat naik sekitar 38,99% dibandingkan dengan saldo piutang perpajakan pada 2017 sebanyak Rp58,6 triliun. Piutang tersebut terbagi atas piutang di Ditjen Pajak (DJP) senilai Rp68,9 triliun serta Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) senilai Rp13,3 triliun.

Auditor negara menyatakan penumpukan piutang perpajakan tersebut merupakan akibat dari lemahnya sistem pengendalian intern (SPI) dalam proses penatausahaan piutang perpajakan. Pasalnya, dari hasil pemeriksaan BPK atas penatausahaan itu, BPK menemukan sejumlah kejanggalan.

Baca Juga: Semester II/2019, DJP Harapkan Perbaikan Setoran Pajak 2 Sektor Ini

Pertama, ada sekitar Rp228 ketetapan pajak senilai Rp569 juta yang diindikasikan belum tercatat dalam LKPP 2018 atau tidak terdapat pada Laporan Perkembangan Piutang Pajak (LP3) sebagai penambah piutang perpajakan. Kedua, pembayaran piutang perpajakan dalam modul penerimaan negara (MPN) belum menjadi pengurang piutang pajak dalam LP3.

Ketiga, sebanyak 643 record transaksi pembayaran MPN yang belum dilakukan pemindahbukuan senilai Rp4,9 miliar belum tercatat sebagai pengurang saldo piutang perpajakan pada LP3. Keempat, penyajian saldo akhir piutang perpajakan pada LP3 belum sepenuhnya sesuai dengan Sistem Informasi DJP.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti pemberian insentif fiskal tambahan untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemberian insentif ini diharapkan membuat KEK lebih menarik bagi pelaku usaha.

Baca Juga: Defisit Melebar, Sri Mulyani Belum Lirik Opsi Perubahan APBN 2019

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Pemutakhiran Sistem Informasi

Atas temuan terkait penumpukan piutang perpajakan, BPK meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk segera menindaklanjuti rekomendasi auditor negara atas hasil pemeriksaan. Salah satu rekomendasinya adalah pemutakhiran sistem informasi untuk memastikan data piutang pajak dan penyisihan atas piutang pajak yang valid.

  • Petugas di KPP dan Kanwil Diminta Lebih Cermat

BPK juga merekomendasikan kepada otoritas fiskal untuk menyusun kebijakan akuntansi yang mencakup empat aspek. Pertama,penyisihan piutang pajak atas surat tagihan pajak bunga penagihan (STPBP) yang diterbitkan setelah SKP Induk daluwarsa penagihan. Kedua, pemutakhiran sistem informasi untuk memastikan piutang pajak bumi dan bangunan agar dapat terintegrasi dengan SI DJP.

Baca Juga: Ditjen Pajak: Setoran PPN Masih Tertekan

Ketiga, perintah kepada pejabat dan petugas di KPP dan Kanwil agar lebih cermat dan tertib dalam melakukan penginputan dokumen sumber pencatatan piutang ke dalam SI DJP. Keempat, penyusunan kebijakan akuntansi terkait penyajian penyisihan Piutang Pajak Non-PBB atas daluwarsa penetapan.

  • Melihat Negara Lain

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan akan mengevaluasi sejumlah insentif pajak yang sudah diterapkan di KEK, termasuk tax allowance dan tax holiday. Pemerintah akan melihat special economic zone negara lain.

“Kita tadi juga sepakat melihat special economic zone negara lain juga sudah ngasih apa saja,” ujarnya.

Baca Juga: Ditjen Pajak Mulai Tindak Lanjuti Pertukaran Informasi Secara Spontan
  • Pemerintah Optimalkan Desentralisasi Fiskal

Ketergantungan daerah terhadap alokasi anggaran dari pusat masih cukup tinggi. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan perlu kombinasi kebijakan agar dapat mendorong desentralisasi fiskal berjalan optimal. Salah satunya bisa dilakukan dengan perbaikan dari aspek regulasi dalam hal ini UU Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

“Karena kalau itu dilakukan, ditambah lagi dengan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketahanan fiskal akan kuat. Kalau fiskalnya kuat negaranya juga akan kuat,” katanya. 

  • Pencabutan Fasilitas Cukai Bakal Tambah Penerimaan

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan pencabutan fasilitas bebas cukai di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone dapat menambah penerimaan cukai rokok, sekaligus menjadi bantalan tidak ada kenaikan tarif tahun ini. 

Baca Juga: Pungli, 19 Pegawai BPKD Ditangkap, 1 Tersangka

Hasil hitungan kasar dari DJBC, pencabutan fasilitas bebas cukai ini berpotensi menambah penerimaan negara hingga Rp457 miliar. Adapun, target cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun ini senilai Rp158,8 triliun. (kaw)

Auditor negara menyatakan penumpukan piutang perpajakan tersebut merupakan akibat dari lemahnya sistem pengendalian intern (SPI) dalam proses penatausahaan piutang perpajakan. Pasalnya, dari hasil pemeriksaan BPK atas penatausahaan itu, BPK menemukan sejumlah kejanggalan.

Baca Juga: Semester II/2019, DJP Harapkan Perbaikan Setoran Pajak 2 Sektor Ini

Pertama, ada sekitar Rp228 ketetapan pajak senilai Rp569 juta yang diindikasikan belum tercatat dalam LKPP 2018 atau tidak terdapat pada Laporan Perkembangan Piutang Pajak (LP3) sebagai penambah piutang perpajakan. Kedua, pembayaran piutang perpajakan dalam modul penerimaan negara (MPN) belum menjadi pengurang piutang pajak dalam LP3.

Ketiga, sebanyak 643 record transaksi pembayaran MPN yang belum dilakukan pemindahbukuan senilai Rp4,9 miliar belum tercatat sebagai pengurang saldo piutang perpajakan pada LP3. Keempat, penyajian saldo akhir piutang perpajakan pada LP3 belum sepenuhnya sesuai dengan Sistem Informasi DJP.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti pemberian insentif fiskal tambahan untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemberian insentif ini diharapkan membuat KEK lebih menarik bagi pelaku usaha.

Baca Juga: Defisit Melebar, Sri Mulyani Belum Lirik Opsi Perubahan APBN 2019

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Pemutakhiran Sistem Informasi

Atas temuan terkait penumpukan piutang perpajakan, BPK meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk segera menindaklanjuti rekomendasi auditor negara atas hasil pemeriksaan. Salah satu rekomendasinya adalah pemutakhiran sistem informasi untuk memastikan data piutang pajak dan penyisihan atas piutang pajak yang valid.

  • Petugas di KPP dan Kanwil Diminta Lebih Cermat

BPK juga merekomendasikan kepada otoritas fiskal untuk menyusun kebijakan akuntansi yang mencakup empat aspek. Pertama,penyisihan piutang pajak atas surat tagihan pajak bunga penagihan (STPBP) yang diterbitkan setelah SKP Induk daluwarsa penagihan. Kedua, pemutakhiran sistem informasi untuk memastikan piutang pajak bumi dan bangunan agar dapat terintegrasi dengan SI DJP.

Baca Juga: Ditjen Pajak: Setoran PPN Masih Tertekan

Ketiga, perintah kepada pejabat dan petugas di KPP dan Kanwil agar lebih cermat dan tertib dalam melakukan penginputan dokumen sumber pencatatan piutang ke dalam SI DJP. Keempat, penyusunan kebijakan akuntansi terkait penyajian penyisihan Piutang Pajak Non-PBB atas daluwarsa penetapan.

  • Melihat Negara Lain

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan akan mengevaluasi sejumlah insentif pajak yang sudah diterapkan di KEK, termasuk tax allowance dan tax holiday. Pemerintah akan melihat special economic zone negara lain.

“Kita tadi juga sepakat melihat special economic zone negara lain juga sudah ngasih apa saja,” ujarnya.

Baca Juga: Ditjen Pajak Mulai Tindak Lanjuti Pertukaran Informasi Secara Spontan
  • Pemerintah Optimalkan Desentralisasi Fiskal

Ketergantungan daerah terhadap alokasi anggaran dari pusat masih cukup tinggi. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan perlu kombinasi kebijakan agar dapat mendorong desentralisasi fiskal berjalan optimal. Salah satunya bisa dilakukan dengan perbaikan dari aspek regulasi dalam hal ini UU Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

“Karena kalau itu dilakukan, ditambah lagi dengan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketahanan fiskal akan kuat. Kalau fiskalnya kuat negaranya juga akan kuat,” katanya. 

  • Pencabutan Fasilitas Cukai Bakal Tambah Penerimaan

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan pencabutan fasilitas bebas cukai di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone dapat menambah penerimaan cukai rokok, sekaligus menjadi bantalan tidak ada kenaikan tarif tahun ini. 

Baca Juga: Pungli, 19 Pegawai BPKD Ditangkap, 1 Tersangka

Hasil hitungan kasar dari DJBC, pencabutan fasilitas bebas cukai ini berpotensi menambah penerimaan negara hingga Rp457 miliar. Adapun, target cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun ini senilai Rp158,8 triliun. (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, BPK, piutang pajak
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Selasa, 04 Desember 2018 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 25 April 2019 | 13:16 WIB
PEMBANGKIT LISTRIK
Jum'at, 26 April 2019 | 18:57 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 November 2018 | 14:53 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 06 Juni 2019 | 08:15 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 10 Juli 2019 | 10:31 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 07 Mei 2019 | 15:33 WIB
REFORMA AGRARIA
Rabu, 10 Juli 2019 | 12:54 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 07 Mei 2019 | 16:20 WIB
INSENTIF FISKAL