Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Piutang Perpajakan Naik, BPK Minta Pemutakhiran Sistem Informasi

2
2

Penyerahan LHP LKPP 2016 kepada DPR. 

JAKARTA, DDTCNews – Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2018 menunjukkan ada lonjakan piutang perpajakan senilai Rp81,4 triliun. Topik tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Rabu (29/5/2019).

Nilai tersebut tercatat naik sekitar 38,99% dibandingkan dengan saldo piutang perpajakan pada 2017 sebanyak Rp58,6 triliun. Piutang tersebut terbagi atas piutang di Ditjen Pajak (DJP) senilai Rp68,9 triliun serta Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) senilai Rp13,3 triliun.

Auditor negara menyatakan penumpukan piutang perpajakan tersebut merupakan akibat dari lemahnya sistem pengendalian intern (SPI) dalam proses penatausahaan piutang perpajakan. Pasalnya, dari hasil pemeriksaan BPK atas penatausahaan itu, BPK menemukan sejumlah kejanggalan.

Baca Juga: Menanti Aturan Teknis Insentif Pajak Kegiatan Riset

Pertama, ada sekitar Rp228 ketetapan pajak senilai Rp569 juta yang diindikasikan belum tercatat dalam LKPP 2018 atau tidak terdapat pada Laporan Perkembangan Piutang Pajak (LP3) sebagai penambah piutang perpajakan. Kedua, pembayaran piutang perpajakan dalam modul penerimaan negara (MPN) belum menjadi pengurang piutang pajak dalam LP3.

Ketiga, sebanyak 643 record transaksi pembayaran MPN yang belum dilakukan pemindahbukuan senilai Rp4,9 miliar belum tercatat sebagai pengurang saldo piutang perpajakan pada LP3. Keempat, penyajian saldo akhir piutang perpajakan pada LP3 belum sepenuhnya sesuai dengan Sistem Informasi DJP.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti pemberian insentif fiskal tambahan untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemberian insentif ini diharapkan membuat KEK lebih menarik bagi pelaku usaha.

Baca Juga: Ketentuan PLB Bakal Diperketat, Bea Masuk Tambahan Tekstil Dikenakan

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Pemutakhiran Sistem Informasi

Atas temuan terkait penumpukan piutang perpajakan, BPK meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk segera menindaklanjuti rekomendasi auditor negara atas hasil pemeriksaan. Salah satu rekomendasinya adalah pemutakhiran sistem informasi untuk memastikan data piutang pajak dan penyisihan atas piutang pajak yang valid.

  • Petugas di KPP dan Kanwil Diminta Lebih Cermat

BPK juga merekomendasikan kepada otoritas fiskal untuk menyusun kebijakan akuntansi yang mencakup empat aspek. Pertama,penyisihan piutang pajak atas surat tagihan pajak bunga penagihan (STPBP) yang diterbitkan setelah SKP Induk daluwarsa penagihan. Kedua, pemutakhiran sistem informasi untuk memastikan piutang pajak bumi dan bangunan agar dapat terintegrasi dengan SI DJP.

Baca Juga: Arus Kas Masih Aman Meskipun Penerimaan Pajak Seret, Ini Rahasianya

Ketiga, perintah kepada pejabat dan petugas di KPP dan Kanwil agar lebih cermat dan tertib dalam melakukan penginputan dokumen sumber pencatatan piutang ke dalam SI DJP. Keempat, penyusunan kebijakan akuntansi terkait penyajian penyisihan Piutang Pajak Non-PBB atas daluwarsa penetapan.

  • Melihat Negara Lain

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan akan mengevaluasi sejumlah insentif pajak yang sudah diterapkan di KEK, termasuk tax allowance dan tax holiday. Pemerintah akan melihat special economic zone negara lain.

“Kita tadi juga sepakat melihat special economic zone negara lain juga sudah ngasih apa saja,” ujarnya.

Baca Juga: BPK Dorong Pembangunan Berkelanjutan
  • Pemerintah Optimalkan Desentralisasi Fiskal

Ketergantungan daerah terhadap alokasi anggaran dari pusat masih cukup tinggi. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan perlu kombinasi kebijakan agar dapat mendorong desentralisasi fiskal berjalan optimal. Salah satunya bisa dilakukan dengan perbaikan dari aspek regulasi dalam hal ini UU Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

“Karena kalau itu dilakukan, ditambah lagi dengan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketahanan fiskal akan kuat. Kalau fiskalnya kuat negaranya juga akan kuat,” katanya.

  • Pencabutan Fasilitas Cukai Bakal Tambah Penerimaan

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan pencabutan fasilitas bebas cukai di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone dapat menambah penerimaan cukai rokok, sekaligus menjadi bantalan tidak ada kenaikan tarif tahun ini.

Baca Juga: Ketentuan Tax Holiday di Kawasan Ekonomi Khusus Bakal Direvisi

Hasil hitungan kasar dari DJBC, pencabutan fasilitas bebas cukai ini berpotensi menambah penerimaan negara hingga Rp457 miliar. Adapun, target cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun ini senilai Rp158,8 triliun. (kaw)

Auditor negara menyatakan penumpukan piutang perpajakan tersebut merupakan akibat dari lemahnya sistem pengendalian intern (SPI) dalam proses penatausahaan piutang perpajakan. Pasalnya, dari hasil pemeriksaan BPK atas penatausahaan itu, BPK menemukan sejumlah kejanggalan.

Baca Juga: Menanti Aturan Teknis Insentif Pajak Kegiatan Riset

Pertama, ada sekitar Rp228 ketetapan pajak senilai Rp569 juta yang diindikasikan belum tercatat dalam LKPP 2018 atau tidak terdapat pada Laporan Perkembangan Piutang Pajak (LP3) sebagai penambah piutang perpajakan. Kedua, pembayaran piutang perpajakan dalam modul penerimaan negara (MPN) belum menjadi pengurang piutang pajak dalam LP3.

Ketiga, sebanyak 643 record transaksi pembayaran MPN yang belum dilakukan pemindahbukuan senilai Rp4,9 miliar belum tercatat sebagai pengurang saldo piutang perpajakan pada LP3. Keempat, penyajian saldo akhir piutang perpajakan pada LP3 belum sepenuhnya sesuai dengan Sistem Informasi DJP.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti pemberian insentif fiskal tambahan untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemberian insentif ini diharapkan membuat KEK lebih menarik bagi pelaku usaha.

Baca Juga: Ketentuan PLB Bakal Diperketat, Bea Masuk Tambahan Tekstil Dikenakan

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Pemutakhiran Sistem Informasi

Atas temuan terkait penumpukan piutang perpajakan, BPK meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk segera menindaklanjuti rekomendasi auditor negara atas hasil pemeriksaan. Salah satu rekomendasinya adalah pemutakhiran sistem informasi untuk memastikan data piutang pajak dan penyisihan atas piutang pajak yang valid.

  • Petugas di KPP dan Kanwil Diminta Lebih Cermat

BPK juga merekomendasikan kepada otoritas fiskal untuk menyusun kebijakan akuntansi yang mencakup empat aspek. Pertama,penyisihan piutang pajak atas surat tagihan pajak bunga penagihan (STPBP) yang diterbitkan setelah SKP Induk daluwarsa penagihan. Kedua, pemutakhiran sistem informasi untuk memastikan piutang pajak bumi dan bangunan agar dapat terintegrasi dengan SI DJP.

Baca Juga: Arus Kas Masih Aman Meskipun Penerimaan Pajak Seret, Ini Rahasianya

Ketiga, perintah kepada pejabat dan petugas di KPP dan Kanwil agar lebih cermat dan tertib dalam melakukan penginputan dokumen sumber pencatatan piutang ke dalam SI DJP. Keempat, penyusunan kebijakan akuntansi terkait penyajian penyisihan Piutang Pajak Non-PBB atas daluwarsa penetapan.

  • Melihat Negara Lain

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan akan mengevaluasi sejumlah insentif pajak yang sudah diterapkan di KEK, termasuk tax allowance dan tax holiday. Pemerintah akan melihat special economic zone negara lain.

“Kita tadi juga sepakat melihat special economic zone negara lain juga sudah ngasih apa saja,” ujarnya.

Baca Juga: BPK Dorong Pembangunan Berkelanjutan
  • Pemerintah Optimalkan Desentralisasi Fiskal

Ketergantungan daerah terhadap alokasi anggaran dari pusat masih cukup tinggi. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan perlu kombinasi kebijakan agar dapat mendorong desentralisasi fiskal berjalan optimal. Salah satunya bisa dilakukan dengan perbaikan dari aspek regulasi dalam hal ini UU Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

“Karena kalau itu dilakukan, ditambah lagi dengan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketahanan fiskal akan kuat. Kalau fiskalnya kuat negaranya juga akan kuat,” katanya.

  • Pencabutan Fasilitas Cukai Bakal Tambah Penerimaan

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan pencabutan fasilitas bebas cukai di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone dapat menambah penerimaan cukai rokok, sekaligus menjadi bantalan tidak ada kenaikan tarif tahun ini.

Baca Juga: Ketentuan Tax Holiday di Kawasan Ekonomi Khusus Bakal Direvisi

Hasil hitungan kasar dari DJBC, pencabutan fasilitas bebas cukai ini berpotensi menambah penerimaan negara hingga Rp457 miliar. Adapun, target cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun ini senilai Rp158,8 triliun. (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, BPK, piutang pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 02 Oktober 2019 | 19:10 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK