Petugas Pajak Terjun ke Lapangan, Cek Kewajiban Setor PPN Atas KMS

MALINAU, DDTCNews - KP2KP Malinau, Kalimantan Utara menerjukan petugasnya untuk melakukan kegiatan pengumpulan data lapangan (KPDL). Kali ini petugas mendatangi wajib pajak yang melakukan kegiatan membangun sendiri (KMS) di Kota Malinau. 

Dikutip dari siaran pers Ditjen Pajak (DJP), KPDL diawali dengan penjelasan singkat dari petugas pajak mengenai tujuan kedatangannya. Setelahnya, petugas melakukan wawancara terkait dengan KMS yang dilakukan wajib pajak. 

"Setelah beberapa menit melaksanakan wawancara, diperoleh informasi bahwa objek pajak yang memiliki luas 600 meter persegi dan terdiri dari dua lantai akan diperuntukan sebagai ruko usaha sembako," tulis KP2KP Malinau dalam rilisnya, Selasa (26/4/2022). 

Seusai memperoleh informasi yang cukup dari wajib pajak, tim KP2KP Malinau memberikan edukasi terkait kewajiban penyetoran PPN atas KMS yang pada tahun 2022 ini memiliki tarif efektif baru yakni 2,2% dikalikan biaya yang dikeluarkan dalam pembangunan objek pajak, kecuali biaya perolehan tanah.

Mendapat edukasi dari petugas, wajib pajak pun menyatakan bersedia untuk mematuhi dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang telah disampaikan oleh tim KP2KP Malinau.

Sebagai informasi, KMS adalah kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama, yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

Pengenaan PPN KMS berlaku untuk luas bangunan yang dibangun minimal 200 m2. PPN dikenakan dengan tarif efektif sebesar 2,2% dikalikan dengan biaya yang dikeluarkan atau dibayarkan untuk membangun.

PPN PMS yang telah disetor dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan dan pengisian surat setoran pajak. 

DJP pun sempat memberi contoh pengenaan PPN KMS. Misalnya, Pak Agus seorang karyawan bank, membangun sendiri rumah tinggalnya. Pembangunan dilakukan pada Juni 2022 dengan luas 50 m2. Biaya yang dihabiskan senilai Rp200 juta. Atas kegiatan tersebut tidak terutang PPN karena luas bangunannya di bawah 200 m2.

Contoh kedua, Pak Bambang seorang pedagang daging, membangun sendiri rumah tinggalnya. Pembangunan dilakukan pada Agustus 2022 dengan luas 200 m2. Biaya yang dihabiskan senilai Rp800 juta. Atas kegiatan ini terutang PPN sebesar Rp17,6 juta yang dihitung dari 2,2% dikali Rp800 juta. (sap)