Berfoto bersama saat kunjungan. (foto: Kanwil DJP Jawa Timur II)
SIDOARJO, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) terus bersinergi dengan Kejaksaan dalam upaya penegakan hukum di bidang perpajakan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil DJP Jawa Timur (Jatim) II Dudung Rudi Hendratna bersama Kepala Kanwil DJP Jatim I selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jatim John Hutagaol dan jajaran Kemenkeu lainnya berkunjung ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim pada Kamis (24/3/2022).
Saat menerima kunjungan, Kepala Kejati Jatim Mia Amiati mengatakan penerimaan pajak sangat penting untuk Indonesia. Oleh karena itu, Kejati Jatim beserta seluruh jajaran siap terus bersinergi Bersama Kemenkeu melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan.
“Penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh PPNS di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Tujuannya agar penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak di Jawa Timur bisa ditingkatkan,” kata Mia, dikutip dari keterangan resmi, Rabu (30/3/2022).
Plt Kepala Kanwil DJP Jatim II Dudung Rudi Hendratna menilai kerja sama dengan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan sangat penting. Kerja sama ini diharapkan mampu mendukung optimalisasi penerimaan pajak.
Hal tersebut dikarenakan DJP tidak bisa sendirian dalam melakukan penegakan hukum. Adanya dukungan dan sinergi kuat, sambungnya, diharapkan dapat tercipta penegakan hukum yang kolaboratif dan berintegritas.
Kolaborasi dan kerja sama antara Kejati Jatim dan Kanwil DJP Jatim II dalam penegakan hukum di bidang perpajakan sepanjang 2021 telah berjalan dengan baik. Adapun realisasi pelaksanaan kegiatan P21 sebanyak 3 berkas dan P22 sebanyak 6 kegiatan.
Dengan kegiatan ini, lanjut Dudung, kerja sama antara Kejati dan Kanwil DJP Jatim II dapat meningkat. Dengan demikian, penegakan hukum yang baik dan efektif dapat tercipta. (kaw)