PARIS, DDTCNews – OECD/G-20 Inclusive Framework on BEPS telah menyetujui metodologi penilaian baru Aksi ke-14 BEPS dalam kelanjutan proses tinjauan sejawat (peer review). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan perbaikan ketepatan waktu penyelesaian sengketa pajak berganda.

Selain itu, Inclusive Framework juga menyepakati data baru untuk dilaporkan dalam Statistik Mutual Agreement Procedure (MAP) tahunan dan pembuatan kerangka kerja tahunan yang baru untuk pelaporan Statistik Advance Pricing Arrangement (APA).

“Pembahasan perubahan standar minimal Aksi ke-14 BEPS masih terus berlangsung,” tulis OECD dalam keterangan resminya, dikutip pada Selasa (31/1/2023).

Berbagai kesepakatan tersebut terbentuk menyusul keberhasilan penyelesaian tinjauan sejawat di bawah metodologi penilaian (assessment methodology) Aksi ke-14 BEPS yang sudah ada (existing). Adapun metodologi penilaian baru untuk tinjauan sejawat Aksi ke-14 BEPS meliputi 2 proses.

Pertama, proses peer review yang disederhanakan. Yurisdiksi yang tidak memiliki ‘pengalaman MAP yang berarti’ akan menjalani proses ini. Tujuannya adalah membantu yurisdiksi menyiapkan program MAP yang lebih kuat untuk kasus pada masa mendatang.

“Proses ini dimulai dari Januari 2023 serta akan dilakukan berdasarkan jadwal penilaian yang baru,” imbuh OECD.

Kedua, proses peer review penuh. Yurisdiksi yang dianggap memiliki ‘pengalaman MAP yang berarti’ akan menjalani proses tinjauan sejawat secara menyeluruh. Proses akan dimulai pada Januari 2024. Setiap yurisdiksi yang memenuhi syarat ditinjau 4 tahun sekali. Jadwal akan dirilis pada akhir 2023.

Adapun perincian lebih lanjut tentang proses ini tersedia dalam metode penilaian yang telah direvisi.

Selanjutnya, terkait dengan kerangka pelaporan statistik MAP (MAP statistics reporting framework), yurisdiksi akan melaporkan data tambahan terkait dengan kasus MAP pasca-2015. Hal ini untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang praktik MAP dan meningkatkan transparansi.

Adapun data tambahan yang dimaksud adalah perincian waktu rata-rata untuk menutup kasus pada tahap MAP unilateral dan bilateral serta identifikasi usia kasus yang tertunda. Poin-poin data itu akan dilaporkan semua yurisdiksi anggota Inclusive Framework mulai dari statistik 2023 dan seterusnya.

Adapun statistik 2023 diharapkan tersedia pada 2024. Adapun perincian mengenai poin data baru tersebut tersedia dalam kerangka pelaporan statistik MAP yang telah direvisi.

Selanjutnya, sejalan dengan kemajuan yang telah dicapai pada bidang APA melalui Bilateral Advance Pricing Arrangement Manual (BAPAM), anggota Inclusive Framework yang memiliki program APA akan melaporkan statistik tahunan yang akan dipublikasikan pada situs web OECD dalam format yang umum.

Langkah tersebut akan dilakukan sembari memberikan yurisdiksi beberapa fleksibilitas untuk mengikuti aturan pelaporan mereka sendiri. Statistik APA akan tersedia mulai 2024. Adapun perincian tentang aturan yang baru disetujui untuk pelaporan Statistik APA tersedia di APA statistics reporting framework. (kaw)